Analisis Kesiapan Indonesia dalam Mediasi Konflik Timur Tengah: Pandangan Ekonom
Konflik berkepanjangan di Timur Tengah, yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, telah menarik perhatian dunia. Di tengah situasi yang memanas ini, muncul wacana mengenai peran Indonesia sebagai mediator. Namun, pandangan dari kalangan pengamat ekonomi menunjukkan keraguan terhadap kapasitas Indonesia untuk menjalankan peran tersebut secara efektif. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, secara tegas menilai bahwa peluang Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjadi mediator dalam konflik AS–Israel dan Iran sangatlah kecil.
Bhima Yudhistira mengemukakan beberapa alasan mendasar yang mendasari penilaian pesimistisnya. Salah satu poin krusial yang disorot adalah posisi Indonesia di mata internasional yang saat ini tengah menjadi sorotan publik. Hal ini diperparah dengan keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Bergabungnya Indonesia dalam forum yang didominasi oleh kekuatan besar seperti AS ini, menurut Bhima, dapat mengurangi objektivitas dan daya tawar Indonesia di mata pihak-pihak yang berkonflik.
Lebih lanjut, Bhima menyoroti adanya perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang dinilai merugikan Indonesia. Ia berpendapat bahwa jika perjanjian dagang saja masih menyisakan poin-poin yang merugikan, maka upaya untuk menjadi juru damai dalam konflik geopolitik yang kompleks seperti Timur Tengah akan semakin sulit. “Perjanjian dagang dengan AS saja banyak poin yang merugikan Indonesia dan harus dibatalkan. Apalagi mau ikut-ikutan jadi juru damai, kelihatannya kita tidak punya daya tawar,” ujar Bhima. Pernyataan ini menyiratkan bahwa Indonesia perlu terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan ekonomi dan perjanjian bilateralnya sebelum melangkah ke arena diplomasi internasional yang lebih rumit.
Prioritas Ekonomi Nasional: Saran untuk Presiden
Melihat kondisi tersebut, Bhima Yudhistira memberikan saran yang tegas kepada Presiden Prabowo agar lebih memfokuskan perhatian pada penanganan masalah ekonomi di dalam negeri. Ia berpendapat bahwa situasi perekonomian nasional saat ini, apalagi di tengah gejolak konflik Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi pasar global, membutuhkan perhatian penuh dari kepala negara. “Prabowo sebaiknya fokus menyelesaikan masalah ekonomi di dalam negeri dan mengurangi perjalanan ke luar negeri,” tegasnya.
Fokus pada ekonomi domestik ini dinilai sangat penting mengingat ketidakpastian global yang terus meningkat. Bhima memprediksi bahwa pasar global tidak akan mudah memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Menjaga Ruang Fiskal di Tengah Ketidakpastian Global
Salah satu langkah krusial yang disarankan oleh Bhima adalah menyiapkan ruang fiskal yang memadai sebagai bantalan (shock buffer) untuk menghadapi ketidakpastian global. Ruang fiskal yang kuat akan memungkinkan pemerintah untuk merespons berbagai guncangan ekonomi yang mungkin timbul akibat eskalasi konflik atau perlambatan ekonomi global.
Bhima menekankan bahwa di masa depan, penerbitan utang pemerintah, terutama di pasar global, diperkirakan akan semakin sulit. Oleh karena itu, pemerintah perlu menghemat arus kas yang berasal dari penerimaan pajak dan mengelolanya dengan lebih efisien. “Butuh ruang fiskal yang memadai sebagai shock buffer. Ke depan tentu tidak mudah menerbitkan utang pemerintah, terutama di pasar global. Jadi arus kas dari pajak harus dihemat pemerintah. Banyak langkah mitigasi yang perlu dilakukan,” tambahnya.
Langkah-langkah mitigasi ini bisa mencakup berbagai kebijakan, seperti peningkatan efisiensi belanja negara, optimalisasi penerimaan pajak, serta diversifikasi sumber pendanaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang cukup untuk menghadapi berbagai tantangan eksternal.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi militer yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Melalui pernyataan resmi di media sosial, Kementerian Luar Negeri RI menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog.
Pemerintah juga sebelumnya menyatakan kesiapan Presiden Prabowo untuk memfasilitasi dialog guna meredam ketegangan di Timur Tengah. Bahkan, jika disetujui oleh kedua belah pihak, Presiden menyatakan kesediaan untuk melakukan kunjungan diplomatik langsung ke Teheran dalam misi mediasi. Namun, pandangan dari Bhima Yudhistira menunjukkan bahwa sebelum Indonesia berperan sebagai mediator global, ada baiknya fokus pada penguatan fondasi ekonomi domestik dan penyelesaian isu-isu bilateral yang lebih mendesak.
Potensi Tantangan Diplomatik dan Ekonomi
Peran sebagai mediator dalam konflik internasional membutuhkan kredibilitas, daya tawar, dan dukungan domestik yang kuat. Dalam konteks Indonesia, beberapa tantangan perlu diatasi:
- Daya Tawar Internasional: Seperti yang diungkapkan Bhima, posisi Indonesia di mata internasional perlu diperkuat. Bergabung dalam inisiatif perdamaian memang menunjukkan niat baik, namun efektivitasnya sangat bergantung pada persepsi kekuatan dan pengaruh Indonesia di kancah global.
- Kepentingan Nasional: Perjanjian dagang yang merugikan, seperti yang disinggung Bhima, menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan antara upaya diplomasi global dengan kepentingan ekonomi nasional. Prioritas harus jelas agar kebijakan luar negeri tidak mengorbankan kesejahteraan rakyat.
- Kapasitas Ekonomi: Ketidakpastian ekonomi global menuntut Indonesia untuk memiliki fondasi ekonomi yang kokoh. Ketergantungan pada utang luar negeri atau kerentanan terhadap guncangan pasar dapat melemahkan posisi Indonesia dalam negosiasi diplomatik.
Oleh karena itu, saran dari Bhima Yudhistira untuk memprioritaskan penanganan ekonomi nasional dan penguatan ruang fiskal menjadi sangat relevan. Langkah-langkah ini tidak hanya penting untuk ketahanan ekonomi Indonesia, tetapi juga dapat secara tidak langsung memperkuat kapasitas Indonesia untuk berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas global di masa depan. Diplomasi yang efektif seringkali berakar pada kekuatan domestik yang solid.
