Indonesia Tinjau Ulang Keanggotaan di Dewan Perdamaian Pasca Ketegangan Timur Tengah
Ketegangan geopolitik yang meningkat di Timur Tengah telah memicu respons serius dari pemerintah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tengah menimbang ulang posisi Indonesia dalam sebuah forum internasional yang krusial, yaitu Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Keputusan ini diambil menyusul eskalasi konflik yang melibatkan serangan militer besar ke Iran baru-baru ini. Sinyal evaluasi mendalam terhadap partisipasi Indonesia di BoP ini mengemuka dalam sebuah pertemuan tertutup yang diadakan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 3 Maret 2026.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting negara, termasuk para mantan presiden dan wakil presiden, mantan menteri luar negeri, ketua umum partai politik, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menyikapi dinamika global yang berpotensi memengaruhi stabilitas regional dan internasional.
Mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo secara tegas menyatakan perlunya peninjauan ulang terhadap keanggotaan Indonesia di BoP. Hal ini didasari oleh perkembangan situasi global yang dinamis dan berpotensi memengaruhi mandat serta efektivitas lembaga tersebut. “Iya (Presiden menyatakan siap mengevaluasi), dengan perkembangan-perkembangan terakhir ini, memang harus dievaluasi,” ujar Hassan usai pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 3,5 jam.
Mandat Dewan Perdamaian dan Tantangan Baru
Dewan Perdamaian (BoP) pada dasarnya dibentuk sebagai sebuah forum internasional yang didedikasikan untuk mendorong terciptanya perdamaian di kawasan-kawasan yang dilanda konflik. Mandat utama lembaga ini mencakup serangkaian tugas vital, di antaranya:
- Fasilitasi Gencatan Senjata: Membantu menegosiasikan dan memfasilitasi penghentian aksi tembak-menembak, baik secara sementara (ceasefire) maupun permanen, untuk menciptakan ruang bagi dialog dan solusi damai.
- Akses Bantuan Kemanusiaan: Memastikan terbukanya akses yang aman dan tanpa hambatan bagi lembaga-lembaga kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan kepada populasi yang terdampak konflik.
- Dukungan Pascakonflik: Memberikan dukungan dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah yang telah mengalami dampak buruk akibat konflik bersenjata.
Namun, menurut pandangan Hassan Wirajuda, serangan yang dilakukan oleh negara-negara anggota BoP itu sendiri berpotensi besar untuk melemahkan legitimasi dan efektivitas lembaga tersebut di mata dunia. “Kita bahas (BoP), tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan, kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BoP? Kita akan berhitung lagi dari sisi itu,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa konflik yang melibatkan anggota inti BoP dapat secara signifikan mengurangi peluang keberhasilan misi perdamaian yang sedang diupayakan oleh forum tersebut.
Opsi Keluar dan Evaluasi Kontribusi Indonesia
Dalam pertemuan tersebut, opsi untuk menarik diri dari keanggotaan BoP juga tidak luput dari pembahasan. Hassan Wirajuda tidak menampik kemungkinan tersebut, menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak menutup mata terhadap desakan sebagian masyarakat yang meminta Indonesia untuk mundur apabila lembaga tersebut dinilai tidak lagi efektif dalam menjalankan mandatnya. “Itu dibahas tentang bahwa perang yang terjadi sekarang itu berpotensi melemahkan kemungkinan BOP berhasil, yaitu Presiden mengatakan kita akan menilai apakah sejauh mana BOP akan tetap menjalankan misinya. Kalau tidak ya kita keluar, itu sangat jelas beliau tidak menutupi,” tegas Hassan.
Lebih lanjut, selain mempertimbangkan status keanggotaan, Indonesia juga sedang dalam proses mengevaluasi kembali bentuk dan besaran kontribusinya terhadap BoP. Hal ini mencakup rencana ambisius untuk mengirimkan 8.000 personel guna memperkuat International Stabilization Force (ISF). ISF adalah pasukan multinasional yang memiliki tugas krusial dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah konflik, khususnya di Palestina. Keputusan terkait pengiriman personel ini akan sangat bergantung pada hasil evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan efektivitas BoP.
“Bisa potensi berhasilnya berkurang. Kita akan menilai, apakah dengan begitu kita akan terus patuh membayar. Yang kedua apakah penggelaran pasukan yang kita justru paling besar kita akan berhitung lagi,” ungkap Hassan.
Presiden Prabowo juga dilaporkan aktif berkomunikasi dengan sejumlah kepala negara lain, termasuk dari negara-negara di kawasan Teluk Persia dan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Tujuannya adalah untuk memetakan arah dukungan internasional terhadap BoP dan menilai persepsi global mengenai prospek keberhasilan forum tersebut. “Dari komunikasi beliau dengan para kepala negara lain, terus juga negara-negara OKI, kesan bahwa potensi BOP berhasil, menurun. Nah menurunnya berapa, kita lihat saja dengan perkembangannya,” jelas Hassan.
Keputusan akhir mengenai langkah Indonesia selanjutnya dalam BoP akan sangat bergantung pada hasil evaluasi komprehensif terhadap efektivitas lembaga tersebut di masa mendatang. Pertanyaan krusial yang akan dijawab adalah sejauh mana BoP tetap mampu menjalankan mandat perdamaiannya secara konsisten dan efektif di tengah lanskap geopolitik yang semakin kompleks.
