Presiden Iran Berjanji Atasi Krisis Ekonomi di Tengah Gelombang Protes
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, telah menyampaikan janji kuat untuk memulihkan perekonomian negara yang tengah terpuruk. Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi pemerintah, ia menegaskan kesiapan pemerintahannya untuk “mendengarkan rakyatnya” setelah dua pekan demonstrasi nasional yang diwarnai kekerasan dan peningkatan eskalasi. Pendekatan yang lebih lunak ini diambil Pezeshkian di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pemerintahannya, yang bertekad untuk menyelesaikan masalah ekonomi negara.
Dalam wawancaranya, Pezeshkian menuding Amerika Serikat dan Israel sebagai pihak yang memicu kerusuhan mematikan tersebut. Menurut laporan kantor berita semi-resmi Tasnim, Presiden menekankan bahwa tugas utama pemerintah adalah menyelesaikan masalah, menanggapi kekhawatiran rakyat, dan mencegah apa yang ia sebut sebagai “perusuh” mengganggu stabilitas negara. Ia secara khusus meminta para orang tua untuk mencegah anak muda mereka terlibat dalam “kerusuhan teroris”.
“Musuh telah membawa teroris terlatih ke negara ini… Para perusuh bukanlah rakyat yang berdemonstrasi. Kami mendengarkan para demonstran dan telah melakukan segala upaya untuk menyelesaikan masalah mereka,” ujar Pezeshkian. Ia menambahkan bahwa tujuan pemerintahannya adalah untuk mendistribusikan seluruh sumber daya negara secara adil kepada seluruh rakyat, tanpa memandang afiliasi politik, etnis, ras, daerah, dialek, atau bahasa.
Akar Krisis: Tekanan Ekonomi dan Sanksi Global
Gelombang protes ini meletus menyusul anjloknya nilai mata uang Iran pada akhir Desember. Situasi ini merupakan akumulasi dari bertahun-tahun tekanan ekonomi dan sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat serta negara-negara Barat. Tuduhan-tuduhan tertentu memicu protes massal yang berakar pada lonjakan biaya hidup dan inflasi yang mencekik. Seiring waktu, demonstrasi ini telah berkembang menjadi gerakan yang lebih politis dan anti-pemerintah.
Demonstrasi yang terjadi saat ini tercatat sebagai yang terbesar di Iran sejak gerakan protes pada periode 2022-2023. Gerakan sebelumnya dipicu oleh kematian Mahsa Amini, seorang wanita muda berusia 22 tahun dari etnis Kurdi, yang ditangkap atas dugaan pelanggaran aturan berpakaian ketat bagi perempuan.
Respons Pemerintah dan Klaim Pihak Oposisi
Seorang koresponden di Teheran melaporkan bahwa para pejabat Iran selama sepekan terakhir berupaya membedakan antara demonstran damai dan kelompok yang mereka sebut sebagai perusuh yang dilatih oleh Amerika Serikat dan Israel. Para pejabat senior Iran juga mengakui adanya kemarahan publik yang dianggap wajar, mengutip “kenaikan harga yang pesat, inflasi tinggi, dan devaluasi drastis mata uang lokal yang saat ini memberikan tekanan besar pada kantong masyarakat setempat”.
Laporan media pemerintah menyebutkan bahwa 109 personel keamanan tewas selama periode protes. Namun, aktivis oposisi mengklaim bahwa jumlah korban tewas jauh lebih tinggi, bahkan mencakup ratusan demonstran. Angka-angka ini belum dapat diverifikasi secara independen.
Perbedaan Sikap: Protes Damai vs. Terorisme
Ketua Parlemen, Mohammad Bagher Ghalibaf, turut memperkuat perbedaan antara demonstran damai dan kelompok bersenjata. Dalam pidatonya kepada anggota parlemen, ia menyatakan bahwa Iran mengakui “protes damai rakyat atas masalah ekonomi” namun akan menentang keras tindakan “teroris”. Ghalibaf, yang merupakan mantan komandan Korps Garda Revolusi Islam, juga melontarkan peringatan keras kepada Washington. Ancaman ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan kemungkinan tindakan militer jika otoritas Iran membunuh para demonstran.
“Jika terjadi serangan terhadap Iran, wilayah pendudukan [Israel] serta semua pangkalan dan kapal AS akan menjadi target sah kami,” tegas Ghalibaf, di tengah seruan anti-Amerika yang terdengar dari beberapa anggota parlemen.
Aksi Balasan dan Simpati Internasional
Menanggapi situasi tersebut, otoritas Iran menyerukan demonstrasi nasional pada Senin, 12 Januari 2026, untuk mengutuk “tindakan teroris yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Israel” di Iran, seperti dilaporkan oleh media pemerintah. Selain itu, pemerintah menyatakan tiga hari berkabung nasional untuk menghormati “para martir yang gugur dalam perlawanan terhadap Amerika Serikat dan rezim Zionis”.
Di kancah internasional, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan “terkejut” atas laporan kekerasan terhadap para demonstran di Iran dan menyerukan pemerintah untuk menahan diri.
Kementerian Dalam Negeri Iran mengklaim bahwa kerusuhan telah mereda, sementara jaksa agung memperingatkan para peserta protes bahwa mereka dapat menghadapi hukuman mati. Pemadaman internet nasional dilaporkan telah berlangsung selama lebih dari 60 jam, menurut kelompok pemantau.
Situasi diplomatik juga memanas ketika Iran memanggil duta besar Inggris pada Minggu ke Kementerian Luar Negeri di Teheran. Panggilan ini terkait dengan “komentar intervensionis” yang diduga berasal dari menteri luar negeri Inggris, serta insiden di mana seorang demonstran menurunkan bendera Iran dari gedung Kedutaan Besar Inggris di London dan menggantinya dengan bendera yang digunakan sebelum revolusi Islam 1979.
