Pemerintah Tegaskan Komitmen Anggaran Pendidikan: Program Makan Bergizi Gratis Tidak Mengurangi Alokasi APBN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan jaminan tegas bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap aman dan tidak akan tergerus oleh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program prioritas baru ini, yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak, telah dirancang dengan pos anggaran tersendiri. Hal ini memastikan bahwa pengeluaran untuk MBG tidak akan mengganggu belanja rutin maupun program-program strategis yang telah berjalan di sektor pendidikan.
Pemerintah Indonesia secara konsisten memegang teguh amanat undang-undang yang mewajibkan alokasi sebesar 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan. Komitmen ini ditegaskan kembali oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyatakan, “Anggaran pendidikan tetap aman.” Pernyataan ini disampaikan olehnya kepada awak media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada hari Jumat.
Purbaya menjelaskan lebih lanjut bahwa skema penganggaran untuk program MBG telah dirancang secara terpisah. Dana yang dialokasikan untuk MBG murni diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan pangan, bukan untuk diserap ke dalam pos anggaran pendidikan atau sebaliknya, memotong anggaran pendidikan yang ada. “Anggaran (MBG) cuma beli makanan saja gitu, tapi bukan dimasukkan ke pendidikan atau pendidikan dipotong,” tegasnya.
Penguatan Sektor Pendidikan Tetap Berjalan Lancar
Sebelumnya, pemerintah telah memberikan konfirmasi bahwa anggaran pendidikan untuk tahun 2026 telah disepakati bersama oleh pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Badan Anggaran DPR. Kesepakatan ini memastikan bahwa tidak ada pengurangan anggaran pendidikan akibat adanya program MBG.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, membenarkan hal tersebut dan menegaskan bahwa seluruh program pendidikan strategis yang telah berjalan akan terus dilanjutkan. Program-program unggulan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) dipastikan akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memperkuat akses pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan melakukan renovasi pada sekitar 16.000 sekolah sepanjang tahun 2025. Proyek renovasi ini diperkirakan akan menelan anggaran sebesar Rp17 triliun.
Lebih lanjut, pemerintah juga menunjukkan perhatiannya terhadap kesejahteraan para pendidik. Pada tahun 2025, akan ada peningkatan insentif bagi guru, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Insentif guru akan dinaikkan menjadi Rp400.000. Selain itu, tunjangan bagi guru berstatus non-ASN juga akan mengalami peningkatan signifikan, dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000. Langkah-langkah ini merupakan bagian integral dari upaya penguatan sektor pendidikan secara menyeluruh.
Program Makan Bergizi Gratis Dianggap Sebagai Investasi Pendidikan
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, turut memberikan klarifikasi mengenai anggaran pendidikan dan program MBG. Ia menjelaskan bahwa anggaran pendidikan pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp769,8 triliun. Dari total anggaran tersebut, terdapat alokasi sebesar Rp223,5 triliun yang didedikasikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN) guna mengelola pelaksanaan Program MBG.
Hariqo menekankan pandangan bahwa program MBG bukanlah sekadar program bantuan pangan, melainkan merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari ekosistem pendidikan. Ia berargumen bahwa gizi yang baik merupakan fondasi krusial bagi optimalisasi proses belajar mengajar para siswa. Dengan gizi yang tercukupi, siswa akan memiliki konsentrasi dan energi yang lebih baik untuk menyerap materi pelajaran.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa berbagai program pendidikan lainnya tidak mengalami pengurangan anggaran. Sebaliknya, beberapa program justru mengalami peningkatan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya terkait tunjangan guru dan bantuan pendidikan.
Hariqo juga secara tegas meluruskan narasi yang beredar mengenai adanya sekolah yang terbengkalai akibat program MBG. Informasi tersebut dinilainya tidak benar. Ia memaparkan bahwa sepanjang tahun 2025, sebanyak 16.000 sekolah telah menjalani perbaikan. Optimisme terus dibangun, karena pada tahun 2026, ditargetkan sebanyak 71.000 sekolah akan dilengkapi kembali dengan fasilitas yang memadai, menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap peningkatan infrastruktur pendidikan.
