Respons Umat Beragama dan Harapan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Serangan ke Iran
Serangan besar-besaran yang dilancarkan oleh Amerika Serikat bersama Israel ke Iran, yang mengakibatkan wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, serta beberapa pejabat lainnya, telah memicu gelombang keprihatinan dan reaksi dari berbagai kalangan di Indonesia. Bagaimana masyarakat Indonesia merespons peristiwa geopolitik yang krusial ini? Dan apa harapan mereka terhadap sikap pemerintah Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto?
Respons Organisasi Islam Terbesar di Indonesia
Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan perkiraan lebih dari 95 juta pengikut, mengambil langkah konkret dengan mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh warganya untuk melaksanakan salat sunnah membaca doa Qunut Nazilah. Instruksi ini merupakan bentuk kepedulian mendalam umat Islam Indonesia terhadap eskalasi konflik yang kian memanas di Timur Tengah, sebagai akibat dari agresi militer AS-Israel terhadap Iran.
Surat resmi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang ditandatangani pada Minggu (01/03) menjelaskan, melalui Qunut Nazilah, warga NU diajak untuk memanjatkan doa agar Allah SWT senantiasa memberikan keselamatan kepada seluruh masyarakat sipil yang terdampak oleh konflik tersebut, serta mewujudkan kedamaian dan keadilan di wilayah yang bergejolak.
Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, juga menyampaikan keprihatinannya secara pribadi. Ia berharap agar ketegangan bersenjata ini tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas secara global. Sebelumnya, PBNU juga telah melontarkan kecaman keras terhadap serangan Israel ke Iran yang terjadi pada 13 Juni lalu, menyebutnya sebagai “ancaman yang luar biasa berbahaya terhadap kemanusiaan, serta keamanan dan stabilitas internasional.”
Muhammadiyah Kecam Keras Pelanggaran Hukum Internasional
Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia dengan lebih dari 60 juta pengikut, juga tidak ketinggalan dalam menyikapi peristiwa ini. Organisasi ini dengan tegas mengecam serangan yang dilakukan oleh AS dan Israel terhadap Iran.
Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafiq A. Mughni, pada Senin (02/03), dinyatakan, “Kami mengecam dengan sangat serangan tersebut dan kami memandangnya sebagai pelanggaran atas hak-hak asasi manusia, hukum internasional, dan pengabaian atas keputusan-keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa.”
Selain melayangkan kecaman, Muhammadiyah juga menyampaikan rasa keprihatinan dan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, serta korban lainnya yang timbul akibat konflik tersebut.
Lebih lanjut, Muhammadiyah menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan sanksi tegas kepada Amerika Serikat dan Israel atas pelanggaran yang telah mereka lakukan, serta mewujudkan sanksi tersebut dalam langkah-langkah yang nyata.
“Kami mendorong agar PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) segera mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri genosida terhadap bangsa Palestina, serta segala bentuk kekerasan dan mencegah meningkatnya ketegangan antarnegara di kawasan Timur Tengah,” bunyi surat tersebut.
Muhammadiyah juga secara khusus mengajak Iran dan negara-negara Arab untuk saling menahan diri dan mengedepankan dialog demi mencegah keterlibatan lebih jauh dalam konflik antar sesama anggota OKI. Organisasi ini menekankan pentingnya kolaborasi global untuk menciptakan perdamaian dan keadilan.
“Kami mengajak semua negara, lembaga-lembaga multilateral dan bilateral, tokoh-tokoh agama dan kekuatan masyarakat pada umumnya untuk ikut menciptakan kedamaian dan keadilan global dan mengecam segala bentuk tindakan yang semena-mena yang menyebabkan kerusakan dan hancurnya peradaban di muka bumi.”
MUI Kutuk Agresi dan Duga Motif Strategis
Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia, turut mengutuk keras serangan yang dilancarkan oleh Israel dan AS ke Iran. MUI menegaskan bahwa serangan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal dan ketertiban dunia, serta menekankan bahwa setiap bentuk agresi yang melanggar kedaulatan negara lain harus segera dihentikan.
Dalam tausiyah yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, MUI juga menyampaikan duka cita mendalam atas “gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei.”
Selain itu, MUI menduga adanya motif strategis di balik serangan tersebut, yaitu upaya untuk melemahkan posisi Iran di kawasan Timur Tengah sekaligus membatasi dukungan Iran terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih luas, MUI mendesak Amerika Serikat dan Israel untuk segera menghentikan serangan mereka ke Iran, karena tindakan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 2(4) Deklarasi PBB.
“MUI menyerukan kepada PBB dan OKI untuk mengambil langkah-langkah maksimal guna menghentikan perang dan menghormati hukum internasional. MUI berkeyakinan bahwa perang akan mendatangkan kemudhorotan global,” tulis MUI.
PGI: Serangan Merusak Peradaban dan Menginjak Martabat Manusia
Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), yang mewakili mayoritas umat Kristen Protestan di Indonesia, juga menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan AS dan Israel ke Iran. Sekretaris Umum PGI, Pendeta Darwin Darmawan, menegaskan bahwa tindakan tersebut sangat merusak peradaban dan menginjak martabat manusia.
“Ini merusak peradaban dan menginjak martabat manusia yang segambar dan serupa dengan Tuhan dan berdampak pada stabilitas regional bahkan mungkin bisa menjadi krisis global, kalau masing-masing pihak tidak berupaya menahan atau melakukan deeskalasi konflik,” ujar Pendeta Darwin kepada wartawan.
Ia menambahkan bahwa serangan tersebut merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan martabat kemanusiaan, karena dalam setiap peperangan, warga sipil yang paling menderita, keluarga tercerai berai, dan anak-anak menjadi korban yang terpapar ketakutan dan trauma.
Pendeta Darwin pun mengimbau para pengambil kebijakan untuk mengedepankan dialog dan menjunjung tinggi peradaban yang telah dibangun selama ratusan tahun. Ia juga berharap agar di tengah situasi perang ini, tidak muncul sentimen-sentimen keagamaan yang tidak perlu dan justru mempertebal polarisasi di ruang digital.
MATAKIN Mengecam Agresi Militer dan Menyerukan Dialog
Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) melalui Wakil Ketua Umumnya, Chandra Setiawan, menyatakan bahwa setiap tindakan kekerasan dan peperangan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal yang diajarkan oleh Nabi Kongzi.
“Peperangan hanya akan membawa penderitaan bagi rakyat sipil yang tidak berdosa. Kami mengecam keras segala bentuk agresi militer dan kekerasan,” tegas Chandra Setiawan sebagai respons terhadap serangan AS-Israel ke Iran.
Dalam perspektif Khonghucu, menyakiti satu orang saja dianggap sama dengan menyakiti seluruh umat manusia, apalagi jika konflik meluas menjadi perselisihan antar bangsa. “Solusi atas sebuah perselisihan haruslah ditempuh melalui dialog dan diplomasi yang mengedepankan kebajikan, bukan melalui kekuatan senjata,” ujar Chandra.
Di tengah rasa prihatin dan duka yang mendalam atas korban yang berjatuhan, Chandra Setiawan menghimbau agar setiap umat senantiasa menjaga persatuan dan kerukunan di Indonesia yang majemuk. Ia berpesan agar perbedaan dukungan politik luar negeri tidak sampai memecah belah tali persaudaraan sebagai anak bangsa, serta mengingatkan untuk selalu bersikap moderat dan tidak ekstrem dengan mengedepankan ajaran Zhong Yong atau jalan tengah.
Chandra juga berharap agar setiap umat memanjatkan doa dan harapan baik untuk terwujudnya perdamaian segera, serta agar masyarakat yang terdampak konflik diberikan ketabahan dan perlindungan oleh Tuhan. “Utamakan nilai-nilai kemanusiaan. Fokuskan energi dan empati kita pada upaya-upaya kemanusiaan, bukan pada provokasi atau ujaran kebencian. Inilah wujud nyata dari ajaran Xiao Ti [rasa kasih sayang dan persaudaraan],” pungkasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan dari organisasi keagamaan lain seperti Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), serta organisasi Buddha Indonesia (Walubi dan Permabudhi).
Sikap Pemerintah Indonesia: Antara Diplomasi dan Pragmatisme
Kementerian Luar Negeri Indonesia, dalam keterangannya, menyatakan sangat menyesalkan kegagalan perundingan antara AS dan Iran yang berujung pada eskalasi militer di Timur Tengah. Melalui akun resmi Kemlu di X pada Sabtu (28/02), dinyatakan, “Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi. Indonesia kembali menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.”
Lebih lanjut, disampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan kesiapan Indonesia untuk memfasilitasi dialog guna terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif. Bahkan, jika disetujui oleh kedua belah pihak, “Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi.” Peningkatan ketegangan di Timur Tengah dinilai berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta perdamaian dan keamanan dunia. Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah terdampak diimbau untuk tetap tenang, waspada, mengikuti arahan otoritas setempat, dan menjaga komunikasi dengan Perwakilan RI terdekat.
Namun, mantan Duta Besar Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit, menyuarakan pandangan yang berbeda. Ia menilai Indonesia tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk menjadi penengah antara kedua kubu yang bertikai. “Enggak usah gaya-gaya aneh. Di ASEAN saja enggak bisa berbuat apa. Mau jadi penengah? Mimpi. Kita enggak punya pengaruh, enggak punya gaya ungkit diplomasi. Dalam negeri saja bereskan dulu,” ujarnya skeptis. Ia juga mempertanyakan keputusan keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (BoP) dan kesiapan pasukan yang dinilainya tidak strategis.
Pengamat Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran, Dina Yulianti Sulaeman, berpendapat bahwa pemerintah Indonesia seharusnya mengambil sikap yang lebih tegas berdasarkan hukum internasional. “Bahwa serangan AS dan Israel ke Iran itu dilarang dalam Pasal 2 PBB. Jangan menempatkan dua kubu setara, dengan bilang menahan diri karena memang tidak setara, siapa pelaku dan siapa korban. Indonesia harus mengecam atau mengutuk tindakan itu,” tegas Dina.
Pendeta Darwin dari PGI mengakui bahwa pemerintah Indonesia pasti memiliki pertimbangan geopolitik, ekonomi, dan faktor lainnya dalam menyikapi serangan tersebut. Namun, ia menekankan, “Tapi pada titik tertentu ketika Amerika menginjak-injak kemanusiaan pemerintah harus berteriak, salah ya salah, keliru ya keliru, dan itu melampaui kepentingan ekonomi atau kepentingan geopolitik.”
MUI pun mendesak pemerintah untuk mengambil sikap yang lebih tegas, termasuk mempertimbangkan kembali keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (BoP) yang dianggap tidak efektif. Senada, pengamat sosial ekonomi dan keagamaan, Anwar Abbas, juga mengkritik keputusan Presiden Prabowo untuk bergabung dengan BoP, yang dinilainya dapat mengurangi kepercayaan publik.
Dinamika Internal Iran: Perpecahan Opini Publik
Di balik serangan tersebut, bagaimana kondisi internal di Iran dan pandangan warga Iran sendiri? Dalam sebuah liputan mendalam, terungkap bahwa pandangan masyarakat Iran terbelah. Sebagian pemuda di Teheran dilaporkan mendukung serangan AS, dengan harapan agar Republik Islam hancur, bahkan jika harus mengorbankan diri. Dukungan ini sebagian muncul dari keinginan untuk mengakhiri rezim yang dianggap represif.
Namun, di sisi lain, pengumuman wafatnya Ali Khamenei justru direspons dengan aksi demonstrasi besar di seluruh Iran. Media Iran melaporkan bahwa para demonstran, yang membawa bendera Iran, berkumpul di pusat-pusat kota untuk menyuarakan kesedihan mereka. Aksi serupa terlihat di Teheran, Qom, dan Mashhad, di mana warga berkumpul untuk mengecam serangan tersebut dan menunjukkan rasa duka.
Di kalangan warganet Indonesia pun terlihat beragam pandangan. Sebagian mengecam serangan AS dan Israel, mendoakan Khamenei, dan menyatakan kekhawatiran akan potensi Perang Dunia III. Namun, sebagian lainnya justru mendukung serangan tersebut, bahkan menyatakan kegembiraan atas tumbangnya “diktator” dan mengaitkannya dengan suka cita rakyat Iran.
Akar Perpecahan Opini Publik Iran
Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, menjelaskan bahwa perpecahan pandangan di kalangan warga Iran berakar dari Revolusi Iran 1979. Revolusi tersebut menggulingkan monarki pro-Barat dan mendirikan Republik Islam. Sejak itu, muncul dua kubu utama: kelompok loyalis rezim sekuler dan pro-Barat dari era Shah, serta kelompok loyalis Khamenei dan rezim saat ini. Perbedaan historis dan politik inilah yang membentuk keragaman pandangan masyarakat Iran.
Mantan Dubes Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit, mengamati bahwa kecenderungan warga yang mendukung serangan AS dan Israel adalah kaum muda di perkotaan yang lebih terpapar informasi dari Barat. Sebaliknya, warga di pedesaan cenderung menentang serangan dan mendukung Khamenei. Ia berpendapat bahwa mayoritas warga Iran sebenarnya mendukung pemerintahan Khamenei dan menentang serangan tersebut, karena merasa kebutuhan dasar mereka terpenuhi di bawah rezim saat ini.
Senada, pengamat Timur Tengah dari Unpad, Dina Sulaeman, melihat bahwa kelompok yang merayakan kematian Khamenei sebagian besar adalah diaspora Iran yang meninggalkan negara tersebut pasca-jatuhnya rezim Pahlavi. Menurutnya, di Iran sendiri, mayoritas masyarakat tidak menyetujui serangan AS, dan hanya segelintir anak muda yang terpengaruh oleh narasi Barat.
Analisis Masa Depan Iran dan Pelajaran bagi Indonesia
Yon Machmudi memprediksi nasib Iran ke depannya akan sangat bergantung pada langkah lanjutan AS, Israel, dan Iran. Jika negosiasi berhasil, rezim Khamenei mungkin tetap berkuasa namun dengan intervensi Barat. Namun, jika perang terus berlanjut, ada kemungkinan warga Iran turun ke jalan untuk mengambil alih pemerintahan, bahkan hingga tumbangnya sistem Republik Islam. Meskipun demikian, ia melihat Presiden AS Donald Trump membuka ruang negosiasi.
Namun, Dian Wirengjurit berpendapat bahwa serangan tersebut tidak akan mengubah Iran secara fundamental. Rezim Islam Iran, menurutnya, akan tetap berjalan, dengan hanya berganti pimpinan. Fondasi rezim tersebut dianggap sudah merasuk kuat ke dalam sendi-sendi masyarakat.
Dina Sulaeman juga melihat bahwa serangan dan kematian Khamenei tidak akan mengubah sistem Republik Islam Iran. Ia menjelaskan bahwa pemerintahan Iran tidak bergantung pada satu figur tunggal, melainkan memiliki mekanisme suksesi yang rapi melalui pemilihan presiden, parlemen, dan dewan ulama.
Kepala koresponden internasional BBC, Lyse Doucet, melaporkan bahwa para ulama dan komandan berpengaruh di Iran telah lama bersiap menghadapi kemungkinan wafatnya Khamenei. Bahkan, Khamenei sendiri telah memerintahkan Majelis Ahli untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan dan telah menunjuk calon pengganti.
Terlepas dari dinamika internal Iran, Dina Sulaeman melihat serangan AS dan Israel ke Iran dapat menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian. “Bertahan itu bukan soal senjata, tapi juga tentang pangan, obat, dan kebutuhan dasar lainnya. Sebuah negara kalau dia mandiri, dia akan kuat. Dan dia akan disegani di dunia dan dapat mengambil peran di dunia internasional.”
