Pesona Nyentrik Istri Gubernur Kaltim: Sarifah Suraidah, Dari Pengusaha Sukses Hingga Anggota DPR RI
Sosok Sarifah Suraidah, istri dari Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Masud, belakangan ini mencuri perhatian publik. Bukan hanya karena perannya sebagai pendamping orang nomor satu di Kaltim, namun juga karena gaya penampilannya yang khas dan nyentrik. Melalui akun Instagram pribadinya, Sarifah kerap membagikan potret diri yang menampilkan gaya uniknya. Ia sering terlihat mengenakan dress panjang dengan motif bunga yang cerah, dipadukan dengan perhiasan mewah dan topi lebar yang ikonik. Penampilan ini tak pelak membuat banyak warganet terpukau dan menyamakannya dengan gambaran wanita bangsawan Belanda atau bangsawan Eropa dari era lampau.
Gaya Sarifah yang berbeda ini menunjukkan sisi personalnya yang berani tampil beda dan percaya diri. Di balik pesonanya yang mencolok, Sarifah memiliki latar belakang yang mumpuni. Ia lahir di Balikpapan pada tanggal 1 Januari 1981. Sebelum memasuki dunia politik, Sarifah telah menorehkan jejak kesuksesan sebagai seorang pengusaha. Ia dipercaya memegang tampuk kepemimpinan di PT Barokah Agro Perkasa selama hampir satu dekade, tepatnya dari tahun 2014 hingga 2023. Pengalaman panjangnya dalam dunia bisnis ini tentu membekalinya dengan berbagai kemampuan manajerial dan strategis.
Perjalanan karier Sarifah kemudian merambah ke ranah politik. Puncaknya, ia resmi dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk periode 2024–2029. Ia mewakili Fraksi Partai Golkar dan maju dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur. Posisi ini ia raih untuk menggantikan sang suami, Rudy Masud, yang memutuskan untuk berkompetisi dalam Pemilihan Gubernur Kaltim. Selain kiprahnya di tingkat nasional, Sarifah juga aktif di internal partai. Ia memegang posisi strategis sebagai Ketua Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) Kaltim, menunjukkan komitmennya dalam mendukung kegiatan partai dan para istri kader.
Polemik Mobil Dinas Gubernur Kaltim: Antara Standar, Citra, dan Kebutuhan
Sementara itu, suami Sarifah, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud, sempat menjadi sorotan publik terkait polemik pengadaan mobil dinas. Rudy Masud menjadi viral karena pernyataannya yang menolak penggunaan mobil dinas yang dinilainya “murah” seperti Kijang, karena dianggap akan memberikan kesan bahwa masyarakat Kaltim “miskin”. Pernyataan ini dilontarkan sebagai respons terhadap pengadaan mobil dinas gubernur Kaltim yang anggarannya mencapai Rp 8,5 miliar.
Mobil dinas yang menjadi perbincangan ini diketahui berjenis SUV hybrid. Spesifikasinya cukup gahar, yakni dengan mesin berkapasitas 2.996 cc yang mampu menghasilkan tenaga 434 horsepower (HP). Kendaraan ini juga didukung oleh kapasitas baterai 38,2 kWh serta penggerak listrik 140 kW dengan torsi 620 Nm. Rincian spesifikasi dan anggaran ini terpampang dalam sistem Inaproc Pemerintah Provinsi Kaltim.
Pengadaan mobil mewah ini menuai protes dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah aksi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Aliansi GERAM). Mereka menggelar unjuk rasa pada Senin (23/2/2026) untuk menuntut penjelasan terkait mobil tersebut.
Menanggapi pertanyaan dan protes dari para mahasiswa, Rudy Masud mengajak semua pihak untuk bersikap tabayyun (mencari kejelasan) dan tidak berprasangka buruk (suudzon), terutama di bulan puasa. Ia menjelaskan bahwa hingga saat itu, belum ada mobil dinas dari Pemerintah Provinsi Kaltim yang ditempatkan di Jakarta.
Gubernur Kaltim ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006 mengenai standar mobil dinas pejabat daerah. Aturan tersebut menetapkan batas maksimal kapasitas mesin untuk jenis sedan adalah 3.000 cc, dan untuk jenis jeep maksimal 4.200 cc. Menurut Rudy, mobil yang diadakan tersebut masih berada dalam koridor aturan tersebut, dengan kapasitas mesin 3.000 cc.
Lebih lanjut, Rudy Masud menekankan posisi strategis Kalimantan Timur sebagai “etalase Indonesia”. Keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat Kaltim menjadi perhatian nasional bahkan internasional. Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim sering menerima tamu dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari mancanegara. Oleh karena itu, standar fasilitas yang digunakan haruslah mencerminkan martabat daerah agar tidak dipandang sebelah mata oleh pihak luar.
Rudy kembali menegaskan bahwa unit kendaraan tersebut memang tidak ditempatkan di daerah, melainkan untuk menunjang kegiatan kedinasan di ibu kota. Tujuannya adalah agar setara dengan standar protokol yang berlaku di sana. “Hari ini mobil Pemprov Kaltim tidak ada mobilnya di sini yang ada cuma di Jakarta, kalau di Jakarta disesuaikan dong,” pungkasnya, menekankan perlunya fasilitas yang memadai di ibu kota.
