Polemik Pengadaan Meja Biliar Mewah di Rumah Dinas Pimpinan DPRD Sumsel Senilai Hampir Setengah Miliar
Rencana pengadaan dua unit meja biliar untuk rumah dinas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) senilai Rp 486,9 juta mendadak menjadi sorotan publik. Anggaran fantastis yang dialokasikan untuk fasilitas hiburan ini memicu pertanyaan di tengah upaya efisiensi anggaran yang kerap digaungkan.
Menurut Sekretaris DPRD Provinsi Sumsel, H. Aprizal, pengadaan dua unit meja biliar tersebut bukanlah inisiatif dari pihak Sekretariat, melainkan murni usulan dari pimpinan DPRD Sumsel. “Iya, itu usulan dari pimpinan lah, bukan dari Sekretariat,” tegas Aprizal pada Minggu (8/3/2026).
Aprizal menjelaskan bahwa usulan ini dianggap cukup wajar mengingat salah satu pimpinan dewan, yakni Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (Pengprov POBSI) Sumsel. “Karena ketua kan adalah ketum biliar Sumsel, jadi wajar,” ujarnya.
Rencana Pengadaan Masih dalam Tahap Usulan
Meskipun telah diusulkan, Aprizal memastikan bahwa pengadaan meja biliar tersebut belum direalisasikan hingga saat ini. Rencana ini baru sebatas usulan yang dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
“Belum, karena permintaan mereka untuk dianggarkan belum dilaksanakan. Makanya baru dimasukkan di SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), dan dilihat orang karena sudah e-katalog. Dan pastinya, ini semua usulan pimpinan masing-masing,” paparnya lebih lanjut.
Ia menambahkan bahwa usulan pengadaan ini belum final dan masih memerlukan koordinasi lebih lanjut. Terkait mengapa hanya dua dari empat pimpinan yang diusulkan mendapatkan fasilitas ini, Aprizal mengaku belum mengetahui secara pasti dan akan segera melakukan pengecekan.
“Ya, termasuk usulan pimpinan lainnya kita akan cek, karena informasi belum valid dan akan ditanya ke bagian umum dulu,” tuturnya.
Perbedaan Anggaran Menjadi Tanda Tanya
Lebih lanjut, Sekretaris DPRD Sumsel ini juga belum bisa memberikan penjelasan pasti mengenai perbedaan alokasi anggaran yang cukup signifikan antara dua pimpinan yang diusulkan. Berdasarkan data yang beredar, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie diusulkan mendapatkan meja biliar dengan anggaran Rp 151 juta, sementara Wakil Ketua III DPRD Sumsel Ilyas Panji Alam diusulkan dengan anggaran yang lebih besar, yaitu Rp 335,9 juta.
“Nah, itulah nanti aku cek dulu ke bagian umum, dan nanti akan saya kumpulkan hari ini. Sebab ini jadi pertanyaan, kenapa Pak Ilyas lebih mahal dibanding ketua, maka akan saya cek dulu. Tetapi yang Wakil Ketua Pak Ilyas ini pastinya belum jelas termasuk harganya. Apa selain meja juga ada yang lainnya dan akan saya cari informasinya,” ungkapnya.
Kebutuhan Penunjang atau Kemewahan yang Berlebihan?
Sebelumnya, Kepala Bagian Humas dan Protokoler DPRD Sumsel, Hadiyanto, membenarkan adanya data pengadaan tersebut yang terlihat di SIRUP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari Sekretariat DPRD Sumsel. Data tersebut merupakan hasil pembaruan per tanggal 7 Maret 2026.
“Iya, untuk kegiatan tersebut baru masuk di e-katalog LKPP dan baru SIRUP atau rencana, sedangkan untuk pelaksanaan belum,” kata Hadiyanto.
Hadiyanto menegaskan bahwa pengadaan meja biliar ini merupakan kebutuhan penunjang aktivitas para anggota dewan. Namun, ia kembali menekankan bahwa rencana ini belum terealisasi. “Alat tersebut sebagai kebutuhan penunjang aktivitas para anggota dewan. Tetapi sekali lagi belum dilaksanakan,” jelasnya.
Total anggaran yang direncanakan untuk pengadaan dua unit meja biliar ini adalah Rp 486,9 juta, terdiri dari Rp 151 juta untuk Ketua DPRD Sumsel dan Rp 335,9 juta untuk Wakil Ketua III.
Hadiyanto menambahkan bahwa rencana pengadaan ini masih akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan bagian umum, yang merupakan pelaksana kegiatan pengadaan di lingkungan DPRD Sumsel. “Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan (pengadaan) tersebut coba aku nanti koordinasi dengan Kabag Umum,” pungkasnya.
Situasi ini tentu menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, terutama mengingat kondisi anggaran yang perlu dikelola secara cermat. Pengadaan fasilitas hiburan mewah seperti meja biliar di rumah dinas pejabat publik memang kerap menjadi topik sensitif yang memerlukan penjelasan transparan dan pertanggungjawaban yang jelas.
