Evaluasi Ketat Titik Dapur Program Makan Bergizi Gratis: Ancaman Kelalaian dan Solusi Transparansi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menghadapi tantangan serius terkait implementasi di lapangan. Badan Gizi Nasional (BGN) secara tegas meminta agar titik-titik dapur program yang tidak menunjukkan progres pembangunan segera dievaluasi secara mendalam. Bahkan, BGN tidak ragu untuk mencoret titik-titik dapur tersebut jika terbukti mandek dan tidak memberikan kontribusi berarti.
Keputusan ini diambil menyusul temuan mengejutkan bahwa beberapa titik dapur program bahkan belum juga dibangun meskipun telah melewati batas waktu yang ditetapkan dalam petunjuk teknis program, bahkan ada yang mencapai 153 hari sejak perencanaan. Situasi ini mengindikasikan adanya potensi kelalaian dan kurangnya komitmen dari pihak pengelola di tingkat wilayah.
Disiplin dan Komitmen Kunci Keberhasilan Program
Tenaga Ahli Bidang Keuangan BGN, Kolonel (Purnawirawan) Kuswanto, menekankan bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kedisiplinan, komitmen yang kuat, serta pengawasan yang ketat di setiap lini implementasi. Menurutnya, pembiaran terhadap titik-titik dapur yang mengalami stagnasi pembangunan bukan hanya akan menghambat pencapaian tujuan program, tetapi juga berpotensi merugikan banyak pihak, terutama para penerima manfaat yang sangat membutuhkan asupan gizi yang memadai.
“Ada titik dapur yang sudah 153 hari tidak membangun sama sekali,” ujar Kuswanto dalam sambutannya saat peresmian SPPG Sidomulyo, Purworejo, pada Jumat, 16 Januari 2026. Beliau menegaskan, prinsip konsistensi terhadap aturan adalah fundamental. “Kalau kita belajar konsisten dengan aturan, sebenarnya jelas. Ada ketentuan batas waktu. Kalau sudah sekian hari tidak dibangun, ya seharusnya dihentikan dan diberi kesempatan kepada pihak lain yang memang punya niat membangun,” tambahnya.
Dampak Stagnasi Pembangunan Dapur
Kuswanto mengungkapkan bahwa sejak awal program ini diluncurkan, telah diberikan peringatan kepada para pengelola di tingkat wilayah untuk secara aktif mengendalikan dan memantau titik-titik dapur yang progres pembangunannya tidak jelas. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan adanya kelompok-kelompok tertentu yang hanya sebatas mendaftarkan titik dapur tanpa merealisasikan pembangunan fisik.
“Kalau ada titik dapur yang tidak bergerak laporan ke BGN pusat, sudah coret saja,” tegas Kuswanto kepada Korwil dan Korcam MBG, merujuk pada temuan nyata di lapangan. “Terbukti, ada titik yang sudah berbulan-bulan tidak bergerak.”
Kondisi stagnasi pembangunan dapur ini memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap target layanan yang seharusnya dicapai oleh program MBG. Kuswanto menjelaskan bahwa awalnya, satu unit dapur diproyeksikan untuk melayani sekitar 3.000 hingga 5.000 penerima manfaat. Namun, seiring dengan perkembangan dan temuan di lapangan, target tersebut terpaksa harus disesuaikan menjadi lebih realistis, yaitu antara 2.500 hingga 3.000 orang, sesuai dengan petunjuk teknis terbaru.
Lebih mengkhawatirkan lagi, terdapat informasi bahwa beberapa titik dapur yang sudah beroperasi nantinya justru hanya mampu melayani sekitar 1.000 penerima manfaat. Situasi ini jelas tidak ideal dan berpotensi mengurangi efektivitas program secara keseluruhan. “Ini tentu tidak ideal. Kalau titik dapur dibiarkan mandek, yang dirugikan bukan hanya program, tapi juga anak-anak yang seharusnya menerima manfaat,” pungkas Kuswanto.
Memperkuat Koordinasi dan Transparansi
Menyikapi berbagai kendala yang dihadapi, BGN juga secara aktif mendorong penguatan koordinasi lintas tingkatan. Penguatan ini mencakup seluruh elemen, mulai dari koordinator wilayah (korwil), koordinator kecamatan (korcam), hingga dinas-dinas terkait di pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pengawasan yang komprehensif dan responsif.
Jika ditemukan adanya titik dapur yang tidak menunjukkan progres pembangunan atau aktivitas yang berarti, Kuswanto meminta agar segera dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan tindak lanjut yang cepat dan tepat. “Kita harus kontrol dan awasi bersama. Jangan takut menyampaikan kebenaran. Program ini terlalu penting kalau dibiarkan berjalan liar,” ujarnya.
Menurut pandangan Kuswanto, tindakan tegas berupa pencoretan titik-titik dapur yang terbukti tidak memiliki komitmen yang kuat justru akan membuka peluang dan ruang yang lebih besar bagi pihak-pihak lain yang benar-benar siap dan memiliki niat baik untuk berkontribusi dalam menyukseskan program MBG.
Prinsip transparansi dan ketegasan, menurutnya, merupakan kunci utama agar program unggulan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan mulia yang telah ditetapkan. “Jangan sampai yang serius justru terhambat karena yang tidak siap dibiarkan. Harapannya jelas, program ini berjalan tertib, terkontrol, dan benar-benar memberi manfaat,” tutupnya, menggarisbawahi pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan program.
