Dinamika Timur Tengah dan Implikasi Strategis bagi Indonesia: Peran dalam Arsitektur Perdamaian Global
Eskalasi konflik yang terjadi antara Iran dengan aliansi Amerika Serikat dan Israel telah menandai sebuah titik balik signifikan dalam lanskap geopolitik Timur Tengah. Peristiwa ini tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar gejolak keamanan regional biasa, melainkan berpotensi menjadi pemicu pergeseran kekuatan global yang lebih luas. Dampaknya merentang mulai dari stabilitas pasokan energi dunia, kelancaran jalur perdagangan internasional, hingga tatanan keseimbangan kekuatan dalam sistem multipolar yang kian terbentuk.
Bagi Indonesia, dinamika ini menghadirkan implikasi strategis yang jauh melampaui batas kawasan Timur Tengah. Hal ini diungkapkan oleh Ekonom Adidaya Institute, Bramastyo B Prastowo, yang menekankan pentingnya analisis mendalam terhadap perkembangan tersebut.
Isu Palestina Merdeka sebagai Jangkar Kebijakan Strategis
Hasil survei yang dilakukan oleh Adidaya Institute terhadap 72 pakar nasional menunjukkan bahwa isu kemerdekaan Palestina memiliki bobot strategis tertinggi, mencapai sekitar 23 persen. Temuan ini menempatkan isu Palestina Merdeka sebagai “jangkar” utama dalam struktur kebijakan strategis pemerintahan, khususnya bagi Presiden Prabowo Subianto.
Isu Palestina Merdeka bukan hanya sekadar soal solidaritas kemanusiaan semata. Lebih dari itu, isu ini menjadi sumber legitimasi moral dan politik yang krusial bagi Indonesia dalam menentukan posisinya di kancah internasional. Kredibilitas Indonesia dalam sistem internasional sangat bergantung pada bagaimana negara ini menyikapi dan memperjuangkan hak-hak Palestina.
Indonesia sebagai Swing State dalam Diplomasi Global
Dalam konteks geopolitik yang kompleks ini, Indonesia memiliki peluang unik untuk memainkan peran sebagai swing state dalam diplomasi global. Dengan sejarah panjang perjuangan anti-kolonialisme, tradisi politik luar negeri yang bebas aktif, serta hubungan yang relatif seimbang dengan berbagai blok kekuatan dunia, Indonesia berada dalam posisi strategis untuk menjadi aktor penyeimbang dalam upaya membangun perdamaian internasional.
Konfigurasi Board of Peace (BoP) dan Tantangannya
Salah satu isu yang memicu perdebatan hangat adalah keterlibatan Indonesia dalam konfigurasi diplomasi Board of Peace (BoP). Sejumlah kalangan masyarakat dan pengamat kebijakan telah menyampaikan masukan serta kritik mengenai manfaat strategis dari BoP bagi kepentingan nasional Indonesia.
Keputusan pemerintah untuk tetap berada dalam BoP dapat dipahami sebagai langkah strategis jangka panjang, bukan sekadar pilihan politik sesaat. Partisipasi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan Indonesia untuk berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dunia.
Namun, eskalasi serangan yang dilancarkan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya tingkat kepercayaan internasional terhadap efektivitas arsitektur BoP dalam membangun perdamaian dan rekonstruksi Palestina.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu melakukan kalibrasi geopolitik yang cepat dan cermat terhadap setiap konfigurasi strategis yang berpotensi memengaruhi kepentingan nasional. Apabila evaluasi menunjukkan perlunya penyesuaian posisi Indonesia dalam BoP, langkah tersebut harus dilakukan secara terukur, sembari tetap menjaga hubungan diplomatik yang konstruktif dengan Amerika Serikat.
Pemerintah tidak perlu terburu-buru mengambil langkah keluar dari BoP. Di tengah ketidakpastian geopolitik global, sikap yang tenang, rasional, dan strategis sangatlah dibutuhkan. Kehadiran Indonesia dalam BoP seharusnya dilihat sebagai peluang diplomatik untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan dan perdamaian dunia.
Peluang Misi Perdamaian dan Pentingnya Kalibrasi Strategis
Selama puluhan tahun, wacana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza selalu terbentur pada berbagai hambatan politik internasional. Melalui mekanisme BoP, untuk pertama kalinya terbuka peluang yang lebih realistis bagi Indonesia untuk berpartisipasi langsung dalam misi perdamaian di kawasan tersebut.
Sebaliknya, jika kepercayaan terhadap BoP terus melemah akibat eskalasi konflik yang dipicu oleh dinamika antara Amerika Serikat dan Israel, maka keputusan untuk mengkalibrasi keanggotaan dalam BoP menjadi suatu keniscayaan. Keputusan ini harus tetap dilakukan secara terukur, dengan mempertimbangkan secara matang hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat yang memiliki dimensi strategis sangat luas, mencakup bidang perdagangan, investasi, teknologi, serta stabilitas ekonomi domestik.
Jika kepercayaan terhadap Board of Peace terus terkikis akibat meningkatnya eskalasi konflik, pemerintah perlu melakukan kalibrasi strategis. Namun, kalibrasi tersebut harus tetap menjaga hubungan diplomatik yang positif dengan Amerika Serikat, mengingat besarnya kepentingan geoekonomi Indonesia.
Tiga Langkah Strategis untuk Indonesia
Dalam konteks eskalasi konflik Timur Tengah saat ini, Adidaya Institute memandang posisi Indonesia seharusnya diarahkan pada tiga langkah strategis utama:
- Mempertahankan Konsistensi Kemerdekaan Palestina: Menjadikan isu kemerdekaan Palestina sebagai jangkar legitimasi diplomasi Indonesia. Hal ini penting untuk menjaga posisi moral dan kredibilitas internasional negara.
- Berperan Aktif dalam Diplomasi De-eskalasi: Memanfaatkan posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang memiliki hubungan konstruktif dengan berbagai pihak untuk aktif berkontribusi dalam upaya meredakan konflik.
- Evaluasi Strategis Konfigurasi Diplomasi Global: Melakukan evaluasi berkala terhadap berbagai konfigurasi diplomasi global, termasuk meninjau efektivitas berbagai inisiatif perdamaian yang sedang berkembang.
Temuan Survei Adidaya Institute
Sebelumnya, survei yang dilakukan Adidaya Institute terhadap para ahli pada periode Desember 2025 hingga Februari 2026, menghasilkan beberapa temuan penting terkait prioritas program:
- Program Dukungan Palestina Merdeka: Sebanyak 23,30 persen ahli berpendapat bahwa program ini merupakan program jangkar (Anchor) kebijakan strategis.
- Program Pertumbuhan Ekonomi: 43 persen ahli menilai program Kampung Nelayan, KDKMP (Kartu Dosen Kesejahteraan Mahasiswa dan Pensiunan), dan 3 Juta Rumah sebagai mesin (engine) pertumbuhan ekonomi.
- Program Stabilisator Sosial: Program-program lain seperti Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Lumbung Pangan, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk dalam kerangka program stabilisator sosial atau stabilizer.
Survei Adidaya Institute ini dilaksanakan di 12 kota besar di Indonesia, melibatkan 72 responden ahli dari berbagai latar belakang profesi, termasuk akademisi, legislatif, birokrat, pelaku usaha, tenaga kesehatan, dan aktivis. Metode penelitian yang digunakan meliputi analytical hierarchy process, in-depth interview, serta focus group discussion (FGD).
