Sidang Dewan Perdamaian Ditangguhkan Akibat Eskalasi Konflik Asia Barat
Jakarta – Menteri Luar Negeri Sugiono mengumumkan bahwa forum diskusi dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, ditangguhkan sementara. Keputusan ini diambil menyusul memanasnya eskalasi konflik yang terjadi di kawasan Asia Barat, khususnya antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Pernyataan ini disampaikan Sugiono sebagai respons atas desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meminta agar Indonesia menarik keanggotaannya dari badan internasional tersebut.
MUI secara tegas meminta pemerintah untuk mengundurkan diri dari Dewan Perdamaian, sebuah inisiatif yang digagas oleh Amerika Serikat, sebagai bentuk protes atas serangan gabungan yang dilancarkan oleh AS dan Israel terhadap Iran. Serangan mendadak ini terjadi pada Sabtu, 28 Februari 2026.
“Saat ini, seluruh pembahasan di BoP sedang ditangguhkan (on hold). Semua perhatian telah teralihkan (shifted) ke situasi di Iran,” ujar Sugiono di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa malam, 3 Maret 2026.
Keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian, yang sebelumnya telah memicu perdebatan publik, kini semakin menjadi sorotan tajam pasca serangan gabungan AS dan Israel ke Iran. Majelis Ulama Indonesia, melalui Tausiyah bernomor Kep-28/DP-MUI/III/2026 yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan, mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menarik diri dari badan internasional tersebut.
Pertanyaan Kritis atas Peran AS dalam Konflik Palestina
MUI dalam pernyataannya juga menyuarakan keraguan mendalam terhadap peran sentral Amerika Serikat dalam pengelolaan konflik Palestina melalui Dewan Perdamaian. Forum ulama terkemuka ini mengajukan pertanyaan krusial: apakah strategi yang dijalankan oleh AS memang benar-benar diarahkan untuk mencapai perdamaian yang adil, atau justru berpotensi memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan pada akhirnya mengubur cita-cita kemerdekaan Palestina?
“Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina,” demikian bunyi Tausiyah MUI yang dikeluarkan pada Ahad, 1 Maret 2026, seperti dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi MUI.
Koordinasi Diplomatik dengan Negara-Negara Teluk Tetap Berjalan
Meskipun demikian, Menteri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tidak lantas menghentikan upaya diplomasi. Indonesia tetap berkomitmen untuk berkoordinasi erat dengan negara-negara di kawasan Teluk. Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa sejumlah negara Teluk yang juga merupakan anggota Dewan Perdamaian turut merasakan dampak signifikan akibat rangkaian serangan dalam konflik AS-Israel dengan Iran.
“Mengenai masalah BoP, kami tetap melakukan konsultasi dengan teman-teman kami di Teluk, karena mereka juga terdampak serangan dan merupakan anggota BoP,” ungkap Sugiono.
Lebih lanjut, Sugiono membenarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menjalin komunikasi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara Teluk. “Semua sudah berkomunikasi via telepon, yang mungkin masih menunggu jadwalnya adalah MBS (Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman),” tambahnya.
Meskipun demikian, Sugiono enggan merinci lebih jauh isi dari pembicaraan antara Presiden Prabowo dengan para pemimpin negara Teluk tersebut. Ia menjelaskan bahwa komunikasi tersebut bersifat rahasia antar kepala negara dan tidak dapat diungkapkan secara detail kepada publik. Namun, esensi dari komunikasi tersebut adalah untuk menyelaraskan pandangan dan mencari solusi kolektif dalam menghadapi situasi geopolitik yang semakin kompleks di kawasan Asia Barat.
Situasi ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika hubungan internasional, di mana konflik regional dapat dengan cepat berdampak pada forum-forum global. Keputusan Indonesia untuk menangguhkan partisipasi dalam sidang BoP, meskipun sementara, mencerminkan respons terhadap tekanan domestik dan keprihatinan atas arah konflik yang sedang berlangsung.
