Sri Lanka Naikkan Harga BBM Lagi, Upaya Tekan Konsumsi di Tengah Guncangan Energi Global
Pemerintah Sri Lanka kembali mengambil langkah drastis dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 25 persen pada hari Minggu, 22 Maret 2026. Ini merupakan kenaikan kedua yang terjadi dalam kurun waktu dua pekan terakhir, mencerminkan dampak yang semakin terasa dari konflik yang berkecamuk di Timur Tengah terhadap pasokan energi global. Kenaikan harga ini berdampak langsung pada biaya operasional sehari-hari masyarakat, terutama sektor transportasi.
Harga bensin reguler kini melonjak menjadi 398 rupee per liter, naik dari sebelumnya yang berada di angka 317 rupee. Angka ini setara dengan sekitar US$ 1,30 per liter. Sementara itu, harga solar, yang menjadi tulang punggung transportasi umum dan banyak digunakan oleh kendaraan komersial, juga mengalami peningkatan signifikan. Solar kini dijual seharga 382 rupee per liter, naik 79 rupee dari harga sebelumnya.
Langkah penyesuaian harga ini menyusul kenaikan sebelumnya yang telah diberlakukan pekan lalu, di mana pemerintah telah menaikkan harga BBM eceran sebesar 8 persen dan secara bersamaan memberlakukan sistem penjatahan untuk membatasi konsumsi masyarakat. Kebijakan penjatahan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pasokan di tengah ketidakpastian global.
Strategi Pengendalian Konsumsi Energi di Sri Lanka
Kenaikan harga BBM yang berulang kali ini merupakan bagian dari strategi komprehensif pemerintah Sri Lanka untuk menekan dan mengendalikan penggunaan bahan bakar di dalam negeri. Seorang pejabat senior di Ceylon Petroleum Corporation mengungkapkan optimisme pemerintah terhadap kebijakan ini. “Kami berharap dapat mencapai pengurangan konsumsi bahan bakar sebesar 15% hingga 20% dengan kenaikan terbaru ini,” ujarnya, menekankan tujuan utama di balik langkah tersebut.
Lebih lanjut, pejabat tersebut menggarisbawahi peringatan yang telah disampaikan oleh Presiden Anura Kumara Dissanayake. Presiden telah mengingatkan jajarannya dan masyarakat untuk bersiap menghadapi potensi konflik yang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah. Gangguan pasokan energi dari wilayah tersebut dapat memberikan tekanan lebih lanjut pada perekonomian Sri Lanka yang masih dalam tahap pemulihan.
Sebagai bagian dari upaya penghematan energi yang lebih luas, pemerintah Sri Lanka juga telah menerapkan kebijakan bekerja empat hari per pekan sejak Rabu lalu. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi mobilitas masyarakat secara signifikan, yang pada gilirannya akan menurunkan konsumsi bahan bakar. Selain itu, perusahaan-perusahaan juga diimbau untuk kembali mengaktifkan opsi kerja dari rumah (Work From Home/WFH) sebisa mungkin, guna lebih lanjut meminimalkan kebutuhan perjalanan dan mobilitas yang mengonsumsi energi.
Guncangan Pasokan Energi Global dan Kerentanan Sri Lanka
Tekanan terhadap pasokan energi global semakin meningkat setelah Iran secara efektif menutup Selat Hormuz. Jalur pelayaran ini memiliki peran krusial dalam perdagangan energi dunia, karena dilalui oleh sekitar 20 persen ekspor minyak mentah global dalam kondisi normal. Penutupan sementara ini merupakan respons terhadap eskalasi perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel, yang kini telah memasuki pekan keempat dan menimbulkan ketidakpastian di pasar energi.
Sri Lanka termasuk dalam kategori negara yang sangat rentan terhadap gangguan pasokan energi global seperti ini. Ketergantungan negara ini pada impor energi sangatlah tinggi. Sri Lanka mengimpor seluruh kebutuhan minyaknya, baik untuk sektor transportasi maupun industri, serta batu bara yang krusial untuk pembangkit listrik. Produk minyak olahan umumnya didatangkan dari negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan. Sementara itu, minyak mentah yang dibutuhkan untuk kilang setempat, yang dibangun dengan bantuan Iran, sebagian besar berasal dari kawasan Timur Tengah.
Menurut laporan yang ada, pemerintah Sri Lanka telah mengeluarkan peringatan keras. Mereka menekankan bahwa konflik yang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah dapat sangat mengganggu upaya pemulihan ekonomi Sri Lanka yang sedang berlangsung pasca-krisis parah pada tahun 2022. Pada tahun tersebut, Sri Lanka menghadapi situasi yang sangat sulit, termasuk kegagalan membayar utang luar negeri senilai US$ 46 miliar akibat menipisnya cadangan devisa. Sejak krisis tersebut, negara ini telah berhasil mendapatkan dana talangan sebesar US$ 2,9 miliar dari International Monetary Fund (IMF) untuk menopang dan mempercepat proses pemulihan ekonominya. Kenaikan harga BBM dan gangguan pasokan energi global menjadi tantangan baru dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi tersebut.
