Dampak Penundaan Festival Danau Sentani 2026
Penundaan penyelenggaraan Festival Danau Sentani (FDS) 2026 yang awalnya dijadwalkan berlangsung pada Juli–Agustus 2026, kini digeser menjadi tanggal 20 Agustus–September 2026. Perubahan jadwal ini diketahui disebabkan oleh belum selesainya pekerjaan infrastruktur di Dermaga Kalkhote, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Namun, keputusan tersebut menimbulkan dampak signifikan terhadap citra dan kepercayaan wisatawan, agen perjalanan, serta pelaku usaha pariwisata lokal.
Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Papua, Simson Nicky Mehuwe, menyampaikan bahwa penundaan ini merusak strategi promosi yang telah dilakukan secara nasional dan internasional. “Kami sudah menyebarkan jadwal FDS jauh-jauh hari. Banyak wisatawan dari Jawa dan Bali yang berencana hadir sebelum melanjutkan ke Festival Lembah Baliem,” ujarnya.
Menurut Simson, kebijakan penundaan mendadak memicu kebingungan dan pembatalan rencana perjalanan wisatawan. Banyak grup wisatawan asing yang telah memesan hotel dan membayar uang muka kini menghadapi ketidakpastian. Hal ini juga mengancam upaya selama satu dekade untuk menyinkronkan jadwal FDS dengan Festival Lembah Baliem agar efisiensi perjalanan bisa tercapai.
“Kepercayaan agen dan turis pun akan runtuh di mata wisatawan,” tambah Simson. Ia menjelaskan bahwa wisatawan mancanegara sangat menghargai ketepatan waktu karena mereka menempuh perjalanan panjang dan berbiaya besar. “Pastinya kecewa sekali, ya kemungkinan kembali dalam beberapa tahun.”
Masalah Komunikasi dan Partisipasi Pemandu Wisata
HPI Papua juga mengkritik minimnya komunikasi antara Pemkab Jayapura dengan pelaku pariwisata meskipun pihak daerah rutin hadir dalam rapat persiapan. Simson menyayangkan pemandu wisata tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka kesulitan memberikan penjelasan konkret kepada agen dan turis.
Sebagai upaya mitigasi jangka pendek, HPI Papua mengalihkan rute wisatawan ke destinasi alternatif dan berkoordinasi dengan penyelenggara Festival di Kampung Yobeh. “Kami menilai pemerintah daerah seharusnya mencari lokasi alternatif di Kabupaten Jayapura agar festival tetap berjalan sesuai jadwal, bukan memilih penundaan,” ujar Simson.
Tuntutan HPI Papua
Untuk meredam dampak penundaan, DPD HPI Papua mengajukan dua tuntutan utama. Pertama, segera menggelar pertemuan antara pemerintah, agen perjalanan, pemandu, dan perhotelan untuk menentukan solusi bersama. Kedua, pemerintah diminta mengirimkan surat permohonan maaf resmi kepada wisatawan internasional yang sudah memesan tiket dan akomodasi.
“Sekali lagi integritas pemandu dan agen menjadi taruhannya jika informasi tidak jelas, karena ulasan negatif di platform global dapat mempengaruhi kunjungan di masa mendatang,” tandas Simson.
Hingga saat ini, Pemkab Jayapura belum memberikan tanggapan resmi terkait saran pertemuan dan permohonan maaf yang diajukan HPI Papua.
