JAKARTA — Bank Indonesia (BI) sedang mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan kebijakan menukar tenor surat utang pemerintah atau debt switching guna memperpanjang masa berlaku Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan fiskal yang terus berkembang.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan campur tangan dalam pengambilan keputusan BI terkait kebijakan moneter. Ia juga menolak kemungkinan kembali menerapkan skema burden sharing, yaitu pembagian beban pembiayaan antara pemerintah dan bank sentral.
Purbaya menekankan bahwa kondisi fiskal dan kemampuan pembiayaan pemerintah saat ini jauh lebih stabil dibandingkan masa pandemi Covid-19. Saat itu, pemerintah dan BI menggunakan skema burden sharing untuk mendanai penanganan krisis. Namun, sekarang situasi sudah berbeda.
“Kami tidak perlu mengintervensi independensi BI. Saya bisa menerbitkan obligasi sendiri tanpa harus bergantung pada mereka,” ujar Purbaya dalam acara Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026). Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan meminta BI kembali membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan mengulangi preseden kebijakan tahun 2021, ketika BI dan pemerintah sepakat menggunakan skema burden sharing melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mendanai penanganan pandemi. Purbaya menilai bahwa kebijakan tersebut telah membawa risiko yang tidak perlu.
Debt Switch Terbuka Lebar
Sebelumnya, BI telah membuka peluang untuk melakukan debt switching dengan pemerintah pada tahun anggaran 2026. Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa bank sentral sedang menyusun program moneter 2026 secara komprehensif, termasuk menghitung kebutuhan ekspansi likuiditas yang diperlukan pasar.
Dalam skema ini, pembelian SBN di pasar sekunder tetap menjadi prioritas utama. Selain itu, BI juga mempertimbangkan penerbitan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Perry menyatakan bahwa mekanisme pembelian SBN tersebut tidak menutup kemungkinan adanya debt switching.
“Dalam pembelian SBN itu bisa termasuk melalui debt switching,” ujarnya dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Debt switching adalah mekanisme pembelian surat utang lama yang telah jatuh tempo dengan pertukaran surat utang baru dengan tenor yang lebih panjang. Perry menekankan bahwa langkah intervensi ini tetap sesuai dengan arah kebijakan moneter pro-pertumbuhan. Ia juga telah menjalin komunikasi awal dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyelaraskan strategi.
Namun, Perry belum merinci besaran volume SBN yang akan diserap maupun target debt switching tahun ini. Ia meminta setiap pihak bersabar menunggu detail teknis kebijakan tersebut. “Mengenai persisnya, nanti Pak Menteri dan kami akan mengumumkan lebih lanjut setelah adanya pertemuan tingkat tinggi antara otoritas fiskal dan moneter,” tutupnya.
Saran Ekonom
Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai opsi debt switching merupakan langkah rasional di tengah kondisi fiskal yang tidak sedang baik-baik saja. Ia menyoroti defisit APBN 2025 yang mencapai Rp695,1 triliun dengan keseimbangan primer yang masih negatif Rp180,7 triliun. Kondisi ini membuat fleksibilitas belanja dan pembiayaan pemerintah menjadi terbatas.
“Dalam kondisi seperti ini, debt switching bisa membantu mengurangi risiko penumpukan jatuh tempo dan menstabilkan kebutuhan kas pemerintah. SBN yang jatuh tempo lebih dekat atau kuponnya kurang efisien dapat ditukar ke seri lain agar profil jatuh tempo lebih rata,” jelas Josua kepada Bisnis, Rabu (28/1/2026).
Meskipun demikian, Josua mengingatkan bahwa debt switching bukanlah solusi akhir. Mekanisme ini hanya mengubah jadwal pembayaran utang, bukan menghapus utang itu sendiri. Ia memperingatkan agar pemerintah dan BI tidak terlalu agresif dalam menerapkannya.
Jika pasar membaca langkah ini sebagai sinyal ketergantungan pembiayaan pada bank sentral alias fiscal dominance, dampaknya bisa menjadi bumerang berupa kenaikan premi risiko. “Kalau dijalankan tanpa kerangka jelas, pasar bisa membaca ini sebagai sinyal ketergantungan. Imbal hasil acuan 10 tahun saat ini sekitar 6,37%, sensitivitas pasar masih tinggi,” ujarnya.
Oleh karena itu, Josua menyarankan agar debt switching ditempatkan murni sebagai alat manajemen risiko, bukan jalan pintas menutup defisit. Menurutnya, transparansi dan disiplin kebijakan menjadi mutlak agar yield SBN tetap terjaga kompetitif, seperti pada Triwulan IV/2025 yang sempat menyentuh 6,01%.
“Pemerintah dan BI perlu tetapkan batas dan tujuan yang terukur. Jangan sampai pasar melihat penukaran seri ini sebagai tanda ruang fiskal makin terjepit,” pungkasnya.
