Perkembangan Ketenagakerjaan dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan perubahan signifikan dalam data ketenagakerjaan dan kemiskinan pada November 2025. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa jumlah penduduk dengan status bekerja pada kuartal III 2025 mencapai 147,91 juta orang.
Tingkat pengangguran terbuka pada periode tersebut sebesar 4,74 persen. Dari total angkatan kerja sebanyak 155,27 juta orang, terdapat 7,35 juta orang yang masih menganggur. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,109 juta orang dibandingkan periode Agustus–November 2025.
Sektor yang Mendominasi Penyerapan Tenaga Kerja
Sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan masih menjadi pilar utama dalam penyerapan tenaga kerja. Ketiga sektor ini mampu menyerap 60,52 persen dari total tenaga kerja nasional.
Peningkatan jumlah penduduk bekerja selama periode Agustus–November 2025 mencapai 1,371 juta orang. Peningkatan terbesar terjadi pada sektor akomodasi dan makan minum dengan tambahan 0,381 juta orang. Diikuti oleh industri pengolahan dengan peningkatan sebesar 0,196 juta orang dan sektor perdagangan sebesar 0,168 juta orang.
Jenis Pekerjaan dan Perubahan Proporsi
Dalam data yang dirilis, proporsi pekerja penuh pada November 2025 mencapai 67,94 persen, sedangkan pekerja paruh waktu sebesar 24,24 persen. Sementara itu, setengah pengangguran mencapai 7,81 persen. Proporsi pekerja penuh pada November 2025 lebih tinggi dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 67,32 persen.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Selain data ketenagakerjaan, BPS juga mencatat perkembangan tingkat kemiskinan pada September 2025. Tingkat kemiskinan tercatat sebesar 8,25 persen, turun dari 8,47 persen pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin secara absolut mencapai 23,36 juta orang, turun dari 23,85 juta orang pada Maret 2025.
Secara nasional, jumlah rumah tangga miskin pada September 2025 mencapai 4,91 juta rumah tangga. Garis kemiskinan nasional pada periode tersebut tercatat sebesar Rp 641.443 per kapita per bulan, meningkat dibandingkan Maret 2025 yang sebesar Rp 609.160. Sementara itu, garis kemiskinan rumah tangga secara nasional tercatat sebesar Rp 3.053.269.
Variasi Garis Kemiskinan Berdasarkan Wilayah
Besaran garis kemiskinan rumah tangga bervariasi antarwilayah, dipengaruhi oleh tingkat harga dan pola konsumsi masyarakat. Contohnya, garis kemiskinan rumah tangga di DKI Jakarta tercatat sebesar Rp 4.578.617, Lampung sebesar Rp 2.891.323, dan Papua Pegunungan sebesar Rp 5.299.557.
Tingkat kemiskinan di perdesaan pada September 2025 tercatat sebesar 10,72 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 6,60 persen. Baik tingkat kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan dibandingkan Maret 2025.
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada September 2025 juga mengalami penurunan dibandingkan Maret 2025, baik di perdesaan maupun perkotaan. Hal ini menunjukkan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menyempit.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di wilayah perkotaan relatif tetap, sedangkan di wilayah perdesaan menurun. Kondisi tersebut menunjukkan ketimpangan distribusi pengeluaran antarpenduduk miskin cenderung stagnan di perkotaan, sementara di perdesaan semakin merata.
Penurunan Tingkat Kemiskinan di Seluruh Wilayah
Secara spasial, penurunan tingkat kemiskinan terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Penurunan paling dalam terjadi di Maluku dan Papua, yakni sebesar 0,68 persen poin.
Jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 12,32 juta orang atau 52,75 persen dari total penduduk miskin nasional. Sementara itu, jumlah penduduk miskin paling sedikit berada di Kalimantan, yakni 0,88 juta orang atau 3,76 persen.
Tingkat Ketimpangan
BPS juga mencatat penurunan tingkat ketimpangan yang diukur melalui Gini Ratio. Nilai Gini Ratio menurun 0,012 poin, dari 0,375 pada Maret 2025 menjadi 0,363 pada September 2025.
Nilai Gini Ratio berada pada rentang 0 hingga 1, di mana semakin rendah nilainya menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil. Ketimpangan di wilayah perkotaan pada September 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan perdesaan.
Gini Ratio perkotaan tercatat sebesar 0,383, sedangkan perdesaan sebesar 0,295. Baik di perkotaan maupun perdesaan, tingkat ketimpangan mengalami penurunan dibandingkan Maret 2025.
