JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sepanjang tahun kalender 2025 mencapai 2,92 persen. Salah satu penyumbang utama kenaikan harga adalah emas perhiasan. Lonjakan harga emas internasional berdampak signifikan terhadap inflasi domestik.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa karakter inflasi Indonesia berbeda dengan negara-negara maju. Di dalam negeri, inflasi lebih dipengaruhi oleh sisi pasokan dibandingkan permintaan. Ketika pasokan terganggu, harga akan mudah naik dan mendorong inflasi.
“Di Indonesia, terbukti kalau inflasinya sangat dipengaruhi oleh sisi suplai. Begitu suplai sulit maka inflasi tumbuh,” ujar Amalia saat ditemui di Kantor BPS, Selasa (20/1/2026).
Dalam konteks inflasi 2025, Amalia menegaskan bahwa emas perhiasan menjadi komoditas dengan andil inflasi terbesar, terutama pada Desember 2025. Kenaikan harga emas global secara langsung ditransmisikan ke harga emas perhiasan di dalam negeri.
“Kalau harga emas di pasar internasional naik, tentunya ini akan ditransmisikan ke dalam harga emas perhiasan,” kata Amalia.
Secara tahunan, harga emas mengalami inflasi hingga 58,98 persen dengan andil inflasi 0,79 persen pada Desember 2025. Bahkan, emas perhiasan tercatat menjadi penyumbang inflasi bulanan sebanyak 11 kali sepanjang 2025, menjadikannya komoditas paling dominan dalam pembentukan inflasi nasional.
BPS juga melakukan simulasi sederhana. Jika harga emas perhiasan diasumsikan stabil dan tidak mengalami inflasi, maka inflasi tahunan Indonesia pada Desember 2025 hanya berada di level 2,13 persen.
“Artinya seandainya emas tidak mengalami inflasi, maka inflasi Indonesia sesungguhnya pada Desember 2025 secara tahunan adalah sebesar 2,13 persen,” jelas Amalia.
Usai emas, ada cabai
Selain emas, sejumlah komoditas lain turut memberi andil inflasi, meski lebih kecil. Cabai merah menyumbang inflasi sebesar 0,18 persen, sementara ikan segar, cabai rawit, dan beras masing-masing berkontribusi 0,15 persen.
Komoditas lain yang juga berperan antara lain tarif air minum PAM, bawang merah, sigaret kretek mesin, telur ayam ras, minyak goreng, bensin, biaya sewa rumah, sigaret kretek tangan, serta uang kuliah akademi.
Amalia menekankan, andil inflasi tidak hanya ditentukan oleh kenaikan harga, tetapi juga oleh proporsi konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut. Bobot tiap komoditas dalam keranjang konsumsi berbeda antarwilayah, tergantung pola hidup dan kebiasaan konsumsi masyarakat.
Lebih lanjut, Amalia mengingatkan bahwa angka inflasi tidak selalu mencerminkan harga yang dibayar masyarakat. Inflasi menggambarkan perubahan harga, sedangkan yang dibayar konsumen adalah level harga.
“Inflasi rendah belum tentu mencerminkan level harga yang rendah,” ujarnya.
Sebagai contoh, harga minyak goreng relatif stabil di kisaran Rp 19.616 per liter sepanjang setahun terakhir. Meski inflasinya rendah, level harga tersebut tetap tinggi dan dirasakan oleh masyarakat.
Deflasi bukan berarti lemahnya konsumsi
Di sisi lain, Amalia juga menegaskan bahwa deflasi tidak serta-merta menunjukkan turunnya daya beli. Penurunan harga bisa terjadi karena pasokan melimpah, bukan karena lemahnya konsumsi.
Pada awal 2025, BPS mencatat deflasi bulanan sebesar 0,76 persen pada Januari dan 0,48 persen pada Februari, yang dipengaruhi diskon tarif listrik sebesar 50 persen.
BPS juga mencatat dampak bencana ekologis terhadap inflasi daerah, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Aceh mengalami inflasi bulanan tertinggi pada Desember 2025 sebesar 3,60 persen, berbalik dari deflasi 0,67 persen pada November 2025 akibat terganggunya pasokan pascabencana.
Sementara itu, inflasi di Sumatera Utara tercatat 1,66 persen dan Sumatera Barat 1,48 persen. Kenaikan harga terutama dipicu oleh beras, LPG, minyak goreng, bawang merah, dan telur ayam ras.
“Akibat bencana mereka mengalami inflasi ini karena memang sulitnya pasokan bahan makanan pokok akibat terganggunya infrastruktur,” tutup Amalia.
