Peran DPR dalam Program Makan Bergizi Gratis: Fokus Pengawasan, Bukan Pelaksanaan Teknis
Polemik yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah memicu perhatian dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Anggota Komisi IX DPR RI, Indah Kurnia, yang memberikan klarifikasi mendalam mengenai posisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam program yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini. Indah Kurnia menegaskan bahwa peran DPR adalah sebagai lembaga pengawas, bukan sebagai pelaksana teknis di lapangan.
Penegasan ini disampaikan secara langsung oleh Indah Kurnia dalam sebuah acara Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan di GOR Griya Moni, Wiyung, Surabaya, pada Sabtu, 28 Februari lalu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh masyarakat secara langsung maupun daring, dan turut menghadirkan narasumber ahli dari Badan Gizi Nasional.
Fungsi Utama DPR: Memastikan Program Berjalan Sesuai Regulasi
Indah Kurnia menggarisbawahi bahwa fungsi utama DPR RI adalah memastikan setiap program yang dijalankan oleh pemerintah senantiasa berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tepat sasaran bagi penerima manfaat, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.
“Saya tidak memiliki dapur ataupun SPPG. Tugas saya adalah memastikan program ini berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Indah Kurnia.
Menurutnya, kejelasan mengenai pembagian peran ini sangatlah krusial untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di tengah masyarakat. Terutama, kesalahpahaman yang berkaitan dengan pengelolaan dapur dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang merupakan ranah teknis pelaksanaan di tingkat lapangan.
MBG: Investasi Jangka Panjang untuk Kualitas SDM
Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang memiliki cakupan tugas meliputi bidang kesehatan, ketenagakerjaan, serta pembangunan kependudukan dan keluarga, Indah Kurnia memandang Program Makan Bergizi Gratis sebagai sebuah investasi jangka panjang yang sangat penting. Program ini dinilai mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan.
Lebih lanjut, Indah Kurnia mengapresiasi pembentukan Badan Gizi Nasional sebagai sebuah langkah strategis. Pembentukan badan ini diharapkan dapat mengonsolidasikan berbagai kebijakan terkait gizi di tingkat nasional, sehingga arahnya menjadi lebih terarah dan efektif.
“Pembentukan Badan Gizi Nasional merupakan langkah strategis dalam menyiapkan generasi yang sehat, tangguh, profesional, dan berdaya saing global,” ujar Indah Kurnia, menekankan visi besar di balik inisiatif ini.
Pengawasan Publik: Kunci Keberhasilan Program
Di samping peran pengawasan dari lembaga negara, Indah Kurnia juga mengingatkan bahwa pengawasan publik memegang peranan kunci dalam menentukan keberhasilan sebuah program. Ia mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan setiap ketidaksesuaian yang mereka temukan di lapangan. Laporan ini dapat disampaikan melalui perwakilan Badan Gizi Nasional maupun Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) yang ada di wilayah masing-masing.
Menurut pandangannya, transparansi dan partisipasi aktif dari warga akan secara signifikan mempersempit ruang terjadinya penyimpangan. Hal ini juga akan memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada kelompok sasaran yang membutuhkan, terutama anak-anak dan keluarga yang termasuk dalam kategori rentan.
“Partisipasi publik adalah elemen penting agar program ini berjalan transparan dan tepat sasaran,” tegasnya kembali.
Sosialisasi: Edukasi untuk Dampak Nyata
Di akhir kegiatan sosialisasi, Indah Kurnia berharap agar acara tersebut tidak hanya sekadar menjadi sebuah seremoni belaka. Ia menginginkan sosialisasi ini dapat menjadi ruang edukasi yang efektif, sehingga masyarakat benar-benar memahami tujuan dari Program Makan Bergizi Gratis, mekanisme pelaksanaannya, serta siapa saja kelompok yang berhak menerima manfaatnya.
Program ini, lanjut Indah Kurnia, harus mampu memberikan dampak yang nyata dalam upaya membentuk generasi yang unggul. Generasi yang unggul ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045.
