Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan menangguhkan sementara seluruh pembahasan terkait Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Keputusan ini diambil menyusul eskalasi konflik yang memanas di Timur Tengah, khususnya setelah serangan Israel yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat terhadap Iran.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, mengonfirmasi bahwa seluruh diskusi dengan BoP kini berada dalam status on-hold. “Segala pembahasan dengan BoP saat ini ditangguhkan atau istilahnya on-hold,” ujar Yvonne dalam sebuah taklimat media di Jakarta.
Langkah penundaan ini bukan hanya respons terhadap dinamika geopolitik global, tetapi juga sebagai tanggapan terhadap suara publik domestik yang semakin kencang mendesak agar Indonesia segera mengevaluasi atau bahkan menarik diri dari keanggotaannya di BoP. Sorotan publik atas partisipasi Indonesia dalam badan tersebut semakin menguat pasca serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang kembali memicu tuntutan untuk peninjauan ulang.
Alasan Utama Indonesia Menunda Pembahasan BoP
Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa penundaan pembahasan BoP didasari oleh beberapa pertimbangan krusial.
- Prioritas Pemantauan Konflik Regional: Prioritas utama pemerintah saat ini adalah memantau secara cermat perkembangan konflik di Iran dan dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Kondisi yang fluktuatif memerlukan perhatian penuh agar Indonesia dapat merespons dengan tepat.
- Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI): Fokus krusial lainnya adalah memastikan keselamatan dan keamanan seluruh Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah konflik tersebut. Pemerintah telah dan akan terus menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menghadapi potensi eskalasi konflik guna melindungi WNI.
- Kepentingan Nasional dan Prinsip Bebas-Aktif: Keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (BoP) akan selalu mempertimbangkan kepentingan nasional Indonesia. Selain itu, prinsip politik luar negeri bebas-aktif yang selama ini dipegang teguh oleh Indonesia juga menjadi landasan utama dalam setiap keputusan terkait partisipasi dalam forum internasional. Dinamika situasi di lapangan juga menjadi faktor penentu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dilaporkan sangat menghargai berbagai masukan dan kritik yang disampaikan oleh publik terkait usulan agar Indonesia menunda atau mengakhiri keanggotaannya di Dewan Perdamaian. Saat ini, pemerintah memandang keikutsertaan dalam badan tersebut sebagai bagian dari upaya diplomasi Indonesia untuk mendorong terwujudnya perdamaian, khususnya di Palestina.
Kritik Publik terhadap BoP
Di tengah memanasnya situasi global, koalisi masyarakat sipil Indonesia meluncurkan sebuah petisi yang menyuarakan kekhawatiran terhadap sejumlah kebijakan luar negeri pemerintah yang dianggap bermasalah. Koalisi ini terdiri dari puluhan akademisi, budayawan, aktivis, serta berbagai lembaga dan organisasi non-pemerintah.
Petisi tersebut disusun sebagai respons terhadap empat isu penting yang sedang berkembang:
- Perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.
- Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
- Rencana pengiriman Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza.
- Serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Dalam petisi tersebut, para penandatangan bahkan secara satir mengubah akronim Board of Peace (BoP) menjadi Board of War.
Masyarakat sipil menilai bahwa serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran telah melanggar hukum internasional, khususnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta secara nyata mengancam perdamaian dunia.
“Kami menilai serangan Amerika Serikat–Israel terhadap Iran telah melanggar hukum internasional (Piagam PBB) dan merusak perdamaian dunia. Dengan demikian, Board of Peace sudah berubah menjadi ‘Board of War’ karena BoP yang diketuai dan didominasi oleh Donald Trump telah melakukan serangan militer ke Iran,” demikian tertulis dalam petisi tersebut, seperti yang disampaikan oleh Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi.
Mereka juga menyoroti bahwa pimpinan BoP, yang seharusnya bertugas menjaga perdamaian sesuai dengan piagam organisasi, justru bertindak bertentangan dengan prinsip tersebut. Oleh karena itu, koalisi masyarakat sipil berpendapat bahwa Indonesia sudah selayaknya mempertimbangkan untuk menarik diri dari keanggotaan BoP.
Keputusan pemerintah untuk menangguhkan pembahasan BoP ini menunjukkan adanya keselarasan antara respons terhadap dinamika global dan aspirasi publik domestik, dengan prioritas utama pada perlindungan WNI dan penjagaan kepentingan nasional.
