Cahaya matahari Sabtu pagi, tanggal 28, baru saja menyelinap masuk melalui celah-celah gorden kamar ketika ponsel genggam saya meraih. Dalam kondisi setengah sadar, ritual pagi yang biasanya tenang seketika pecah oleh rentetan notifikasi berita yang menggetarkan layar: Iran sedang diserang oleh kekuatan udara gabungan Israel dan Amerika Serikat. Dunia yang selama ini saya pelajari melalui angka-angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan kurva penawaran-permintaan mendadak terasa begitu nyata dan mengancam. Sebagai seorang akademisi, saya memahami bahwa guncangan di jantung energi dunia ini bukan sekadar berita mancanegara; ini adalah dentuman yang akan merambat hingga ke dapur-dapur rumah tangga di pelosok Indonesia.
Ketegangan ini mencapai puncaknya pada hari Minggu, tanggal 1. Kabar duka menyusul, Pemimpin Tertinggi Iran dilaporkan telah wafat akibat serangan tersebut. Dalam kacamata ekonomi politik internasional, peristiwa ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan potensi pergeseran tektonik dalam peta kekuasaan regional.
Badai Komoditas dan Efek Kupu-Kupu
Sambil membuka laptop, pikiran saya langsung melayang ke lantai bursa saham. Dalam dunia yang saling terhubung ini, ketidakpastian adalah racun. Harga emas, yang sering kali dianggap sebagai pelabuhan aman (safe haven) di tengah badai geopolitik, kemungkinan besar akan melonjak melampaui angka yang sebelumnya diperkirakan, bahkan bisa mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Investor global, yang diliputi ketakutan akan eskalasi konflik menjadi perang besar, akan cenderung meninggalkan aset-aset berisiko tinggi dan memburu aset yang dianggap lebih aman seperti logam mulia dan mata uang dolar Amerika Serikat. Lonjakan permintaan dolar AS ini, pada gilirannya, akan memberikan tekanan depresiasi yang hebat pada nilai Rupiah kita.
Masalah utamanya terletak pada salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia: Selat Hormuz. Jika Iran, dalam kemarahan dan duka mereka atas peristiwa yang terjadi, memutuskan untuk menutup jalur vital ini, dunia akan segera menghadapi krisis logistik yang parah. Kapal-kapal kargo yang membawa berbagai macam barang menuju Indonesia, termasuk bahan baku industri, produk jadi, dan kebutuhan pokok, terpaksa harus memutar haluan melalui rute yang jauh lebih panjang dan mahal, seperti mengitari Tanjung Harapan di ujung benua Afrika.
Saya melihat ini sebagai ancaman serius terhadap “inflasi impor” (imported inflation). Biaya pengiriman yang meroket secara drastis akan menaikkan harga bahan baku industri, suku cadang, hingga barang konsumsi di pasar domestik kita. Kita sedang menghadapi apa yang para ahli sebut sebagai “stagnasi pertumbuhan global yang disertai inflasi” atau stagflation. Situasi ini sangat sulit dihadapi karena menghadirkan tantangan ganda: pertumbuhan ekonomi yang melambat namun harga-harga terus meningkat.
Diplomasi Transaksional dan Pergeseran Kekuatan
Di seberang samudra Atlantik, kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump tampaknya sedang menjalankan eksperimen ekonomi yang paling radikal dalam satu abad terakhir. Trump, dengan gaya “Sopranos”-nya yang khas, lebih mengutamakan kesepakatan transaksional yang menguntungkan daripada menjalin aliansi jangka panjang yang solid. Serangan terhadap Iran ini mungkin adalah bagian dari strategi “perdamaian melalui kekuatan” yang sering ia banggakan. Namun, bagi negara berkembang seperti Indonesia, gaya kepemimpinan yang sulit diprediksi dan cenderung unilateral ini adalah sumber risiko geopolitik utama.
Kebijakan Trump yang mengenakan tarif tinggi (dengan kisaran antara 10,5% hingga 28%) pada berbagai produk impor bertujuan untuk melindungi industri dalam negerinya. Namun, kebijakan ini justru berpotensi melemahkan sistem perdagangan multilateral yang selama ini menjadi fondasi stabilitas ekonomi global. Ketika Amerika Serikat menarik diri dari peranannya sebagai “polisi dunia” dan beralih menjadi pemain yang murni transaksional, negara-negara seperti Indonesia dipaksa untuk mengadopsi pendekatan yang lebih pragmatis dalam berdiplomasi.
Kita telah melihat bagaimana negara-negara seperti Brasil dan India mulai mendekat ke Tiongkok setelah terkena sanksi ekonomi atau tarif perdagangan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Fenomena “pergeseran geopolitik” (geopolitical drift) ini menempatkan Indonesia pada posisi yang krusial dan strategis. Pertanyaannya adalah, bagaimana Indonesia dapat menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat sebagai mitra keamanan penting, sambil secara bersamaan memperdalam ketergantungan ekonomi dengan Tiongkok yang saat ini tampak lebih “dapat diprediksi” dalam kebijakan ekonominya?
Dampak pada Struktur Ekonomi Domestik Indonesia
Bagaimana semua gejolak di kancah internasional ini memengaruhi politik dan ekonomi di dalam negeri Indonesia? Sebagai seorang akademisi, saya melihat tiga saluran utama dampaknya:
Tekanan Fiskal dan Subsidi Energi
Jika harga minyak dunia melonjak tajam akibat konflik di Timur Tengah dan gangguan pasokan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia akan mengalami tekanan yang sangat hebat. Meskipun ada argumen bahwa dunia mungkin “berlimpah minyak” jika tidak ada blokade total di Selat Hormuz, ketegangan di Timur Tengah selalu menciptakan premi risiko yang signifikan pada harga energi global. Pemerintah Indonesia akan dihadapkan pada dilema politik yang sangat sulit: menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sangat tidak populer di mata rakyat dan berpotensi memicu gejolak sosial, atau menambah defisit anggaran yang dapat memicu ketidakpercayaan dari pasar obligasi internasional dan domestik.Ketahanan Pangan dan Bantuan Luar Negeri
Kebijakan Amerika Serikat yang cenderung memotong bantuan luar negeri dan membatasi arus migrasi global dapat memperburuk krisis kemiskinan dan kelaparan yang sudah melanda banyak negara. Indonesia, meskipun merupakan ekonomi yang cukup besar di Asia Tenggara, tetap rentan terhadap guncangan harga pangan global. Kenaikan harga pangan ini dapat dipicu oleh biaya logistik yang meningkat akibat gangguan pelayaran dan kenaikan harga pupuk. Politik dalam negeri Indonesia akan menjadi sangat sensitif terhadap isu keterjangkauan harga pangan. Ketidakstabilan harga pangan sering kali menjadi pemicu kerusuhan sosial dan pergolakan politik yang signifikan.
Menatap Masa Depan di Tahun 2026
Tahun 2026, yang seharusnya menjadi tahun perayaan ke-250 kemerdekaan Amerika Serikat, justru tampak seperti tahun di mana tatanan global lama benar-benar mulai runtuh. Kita menyaksikan fenomena “fragmentasi” di mana-mana, baik dalam hal perdagangan internasional, standar teknologi yang semakin terpecah, bahkan hingga perbedaan ideologi yang semakin tajam.
Indonesia harus memiliki kemampuan untuk bermanuver secara cerdas di antara blok-blok kekuasaan yang semakin menguat ini. Tiongkok mungkin menawarkan kemitraan ekonomi yang menarik melalui kesepakatan perdagangan (trade deals) dan pembangunan infrastruktur yang relatif lebih stabil dibandingkan dengan Amerika Serikat yang cenderung mercurial (berubah-ubah). Namun, ketergantungan yang terlalu besar pada satu kekuatan juga membawa risiko kedaulatan dan kemandirian nasional.
Dalam keheningan pagi di hari Minggu itu, saya merenung. Peristiwa di Teheran bukanlah sekadar babak baru dalam buku sejarah, melainkan variabel-variabel krusial yang sedang mengubah persamaan kesejahteraan rakyat Indonesia secara fundamental. Politik internasional bukan lagi sesuatu yang “di luar sana” dan terpisah dari kehidupan sehari-hari; ia hadir dalam setiap fluktuasi nilai tukar Rupiah, dalam setiap kenaikan harga barang di pasar tradisional maupun modern, dan dalam setiap kebijakan strategis yang diambil di Istana Negara dan gedung-gedung pemerintahan di Jakarta. Ini yang saya sebut sebagai “Fragilitas Global dan Resonansi Ekonomi di Tanah Air”.
Sebagai seorang akademisi, kesimpulan saya adalah Indonesia harus secara konsisten memperkuat kemandirian ekonomi domestik tanpa harus mengisolasi diri dari pergaulan internasional. Kita perlu memanfaatkan momentum pertumbuhan sektor ritel yang masih positif di berbagai negara berkembang (diproyeksikan mencapai 7% di Filipina dan angka yang kuat di India, yang relevan bagi ekonomi berkembang seperti Indonesia) dan memperkuat sistem pembayaran digital lintas batas seperti Project Nexus untuk mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan Barat yang semakin menunjukkan ketidakstabilannya.
Konflik di Timur Tengah dan berita wafatnya seorang pemimpin tertinggi negara besar adalah pengingat keras bahwa dunia ini hanyalah “selembar kaca tipis” yang sangat mudah retak. Di tangan para pemimpin dan para ekonom Indonesia jugalah terletak tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga agar retakan global tersebut tidak menghancurkan struktur sosial dan ekonomi bangsa kita sendiri.
