Negosiasi Teheran-Washington: Antara Harapan Perdamaian dan Ancaman Perang di Timur Tengah
Pada 17 Februari, delegasi Iran dan Amerika Serikat dijadwalkan kembali bertemu di Jenewa, Swiss. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari putaran pertama perundingan di Oman, yang diadakan pasca konflik selama 12 hari pada Juni tahun lalu antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Meskipun negosiasi ini sangat krusial dan berpotensi menentukan masa depan Republik Islam Iran serta stabilitas Timur Tengah secara keseluruhan, peluang keberhasilannya tampaknya masih belum besar.
Presiden AS Donald Trump telah mengerahkan aset militer secara masif untuk menekan Iran. Manuver ini sulit ditarik kembali tanpa adanya konsesi signifikan dari Iran, demi menyelamatkan citra Trump. Selain kapal induk USS Abraham Lincoln beserta gugus tempurnya, kapal induk USS Gerald Ford yang membawa 75 jet tempur juga dilaporkan bergerak menuju Timur Tengah.
Meskipun Iran menghadapi tantangan ekonomi, kemarahan publik akibat tewasnya ribuan demonstran, dan penurunan kapasitas militer, negara tersebut tidak berada dalam posisi untuk menyerah pada tuntutan Trump yang dianggap berlebihan. Tuntutan tersebut mencakup penghentian total program nuklir Iran, pembatasan program rudalnya, serta pemutusan jaringan proksi di Irak, Lebanon, Palestina, dan Yaman.
Sementara itu, retorika ancaman perang antara Presiden Trump dan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei terus meningkat. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) baru-baru ini menggelar latihan perang besar-besaran di mulut Selat Hormuz, jalur krusial bagi lalu lintas tanker internasional yang mengangkut 20 persen kebutuhan energi dunia. Latihan ini jelas mengirimkan pesan kepada Trump bahwa Iran siap berperang jika AS memulai konflik.
Meskipun demikian, hasil perundingan tiga jam di Jenewa mengisyaratkan bahwa perdamaian masih mungkin terwujud jika konsesi yang ditawarkan Iran dapat diterima oleh Trump demi “menyelamatkan muka”.
Proyek Politik Benjamin Netanyahu
Tuntutan Trump kali ini berbeda dengan sikapnya di masa lalu. Pada periode pertama pemerintahannya (2017-2021), Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan multilateral Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) terkait program nuklir Iran pada tahun 2018. Penarikan diri ini disertai dengan kampanye “tekanan maksimum” untuk memaksa Iran merundingkan kembali JCPOA, kesepakatan yang dinilai tidak memuaskan Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Perlu dicatat, JCPOA juga menuai kekecewaan dari lobi Yahudi AIPAC, kaum garis keras Partai Republik, dan komunitas Evangelis yang merupakan basis pendukung Trump.
Tuntutan Trump semakin menguat ketika ia bertemu dengan Netanyahu di resor Mar-a-Lago, California, pada 29 Desember. Pertemuan ini terjadi sehari setelah pecahnya demonstrasi di Iran akibat merosotnya nilai mata uang riyal yang memicu inflasi tinggi. Di kediaman Trump, kedua pemimpin membahas isu Iran. Segera setelah pertemuan tersebut, keduanya disebut-sebut mengorkestrasi demonstrasi. Amerika Serikat dilaporkan mengirimkan 6.000 unit Starlink ke Iran sebagai respons terhadap pemadaman internet yang dilakukan oleh pemerintah Iran, yang mendorong para demonstran menduduki lembaga-lembaga pemerintah, dan AS menjanjikan bantuan jika aparat keamanan Iran menembaki demonstran.
Setelah demonstrasi berhasil dikendalikan dan unjuk rasa pro-pemerintah yang dihadiri puluhan ribu orang berlangsung, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan perundingan tidak langsung dengan utusan khusus AS Steve Witkoff dan Jared Kushner di Oman pada 6 Februari. Perundingan ini digambarkan sebagai “konstruktif” namun tidak menghasilkan terobosan signifikan. Iran hanya bersedia merundingkan program nuklirnya dan menegaskan bahwa program rudalnya adalah “garis merah”. Namun, Iran menyatakan kesediaan untuk mengurangi tingkat pengayaan uranium hingga 60 persen sesuai dengan Pakta Nonproliferasi Nuklir (NPT) yang ditandatanganinya.
Khawatir akan komitmen Trump untuk melanjutkan perundingan dengan Iran, pada 11 Februari, Netanyahu kembali menemui Trump di Gedung Putih. Selain membahas isu Gaza, Iran juga menjadi topik utama. Netanyahu berusaha meyakinkan Trump bahwa Iran tidak dapat dipercaya dan bahwa solusi militer untuk mengganti rezim adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah Iran. Trump dilaporkan terpengaruh oleh argumen ini dan memutuskan untuk mengirim gugus tempur USS Gerald Ford untuk meningkatkan tekanan. Menanggapi hal ini, Teheran justru memperkuat posisinya, menyatakan bahwa jika diserang, militernya akan menyerang seluruh pangkalan militer AS di kawasan.
Strategi pemerintahan Trump di Timur Tengah memang memiliki irisan kepentingan dengan Israel. Dalam konsep Strategi Keamanan Nasional AS yang dirilis tahun lalu, Washington tidak lagi memprioritaskan Timur Tengah dalam kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu, Israel harus diperkuat agar mampu mempertahankan diri. Namun, sejak pecahnya perang 7 Oktober 2023, konstelasi politik di kawasan telah berubah.
Kini, Israel, bukan Iran, yang dipandang sebagai ancaman nyata oleh negara-negara Arab. Rezim Bashar al-Assad di Suriah, yang merupakan musuh Arab sekaligus sekutu Iran, telah runtuh. Di bawah pemerintahan Suriah yang baru, Arab Saudi menjalin hubungan erat dengannya. Riyadh juga memperkuat pengaruhnya di Lebanon setelah Hezbollah melemah.
Arab Saudi juga membangun pakta militer dengan Pakistan. Turki menyatakan akan bergabung dalam pakta ini setelah Riyadh dan Ankara merehabilitasi hubungan dan bekerja sama membangun serta menjaga stabilitas Suriah.
Di sisi lain, Israel semakin terisolasi akibat dugaan genosida dan pembersihan etnis di Gaza dan Tepi Barat. Israel juga masih dihantui ancaman dari Lebanon dan kelompok Houthi di Yaman, sementara Hamas belum mampu dikalahkan. Dalam situasi ini, sulit membayangkan Netanyahu akan bertahan jika militer Israel harus mundur total dari Gaza dan Hizbullah tidak dilucuti.
Dalam konteks inilah, Amerika Serikat dan Israel bersikeras bahwa rezim mullah harus dihancurkan, berapapun ongkos politik dan keamanannya. Netanyahu berpotensi menjadi pemimpin terkuat Israel jika proyek yang diidamkannya sejak 20 tahun lalu terealisasi. Munculnya rezim baru di Iran yang pro-Israel akan menciptakan kerentanan keamanan bagi negara-negara Timur Tengah, memungkinkan Israel muncul sebagai hegemon di kawasan. Hal ini akan mengubur isu Palestina dan memaksa negara-negara Arab menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accord. Dengan demikian, harapan Trump untuk tidak lagi terlibat dalam urusan Timur Tengah yang menggerogoti ekonomi dan politik AS dapat tercapai.
Perang yang Irrasional
Iran dikenal sebagai negosiator yang tangguh (tough negotiator). Namun, apakah mereka akan berhasil membawa Trump menuju perdamaian komprehensif? Ada beberapa faktor yang memungkinkan hal itu terjadi.
Posisi Politik Trump yang Lemah di Kawasan: Tidak ada negara di kawasan yang bersedia mendukung serangan AS ke Iran. Dampaknya akan sangat besar. Negara-negara tersebut tidak hanya akan menanggung serangan balasan Iran, tetapi juga keterlibatan proksi Iran seperti Kataib Hezbollah (Irak), Houthi (Yaman), dan Hizbullah (Lebanon). Pada tahun 2019, Houthi berhasil menghancurkan instalasi minyak Arab Saudi, Aramco. Sepanjang perang Hamas-Israel, Houthi juga mengganggu perdagangan maritim di Laut Merah dengan menyerang kapal kargo yang terkait dengan Israel. Dalam konflik pada April 2024 dan Juni 2025, puluhan rudal Iran dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan udara berlapis Israel. Rudal Iran juga dilaporkan sukses menghancurkan pangkalan militer AS di Irak (2020) dan Qatar (2025).
AS Tidak Akan Memenangkan Perang Melawan Iran: Meskipun militernya adalah yang terkuat di dunia, AS tidak akan memenangkan perang melawan Iran. Target serangan AS di Iran mungkin berhasil, tetapi kecil kemungkinannya menghasilkan penggantian rezim karena tidak ada kelompok oposisi yang kuat dan kredibel. Sebaliknya, serangan AS justru berpotensi menyatukan rakyat Iran.
Kemenangan Cepat Tidak Mungkin Dicapai: Perang yang berkepanjangan akan mengganggu perekonomian dunia. Lonjakan harga minyak dunia yang disertai inflasi tinggi tidak hanya akan mengganggu ekonomi AS, tetapi juga keamanan, ekonomi, dan masa depan sekutunya di kawasan. Dalam konteks politik domestik AS, perang panjang dapat menggerus suara Partai Republik dalam pemilihan sela AS tahun ini. Belum lagi kebijakan tarif Trump yang merugikan publik AS akibat keharusan membeli barang yang lebih mahal.
Elemen Non-Militer dalam Perang: Iran memang bukan tandingan militer AS. Namun, kemenangan perang tidak hanya ditentukan oleh superioritas militer, tetapi juga melibatkan elemen psikologis, budaya, sejarah, rekam jejak, dan tujuan perang. Ketika martabatnya dilukai dan eksistensinya dipertaruhkan, sebuah bangsa akan melawan dengan segenap kemampuan yang dimiliki.
Andaikan rezim mullah berhasil diruntuhkan, rezim pengganti tidak akan memiliki legitimasi. Kebetulan, AS memiliki catatan buruk di Iran. Pada tahun 1953, badan intelijen AS (CIA) dan Inggris (MI6) meruntuhkan pemerintahan Mohammad Mossadeq yang terpilih secara demokratis dan mendudukkan kembali Shah Iran di tahtanya, karena Mossadeq menasionalisasi minyak Iran. Menyadari kudeta AS-Inggris itu tidak populer, pada tahun 1974 Shah menasionalisasi minyak Iran. Namun, terlambat. Pada tahun 1979, ia dijatuhkan oleh revolusi.
Dalam konteks ini, dari sisi kalkulasi politik AS, perang dengan Iran tampak tidak masuk akal. Apalagi dengan dalih menyelamatkan nyawa rakyat Iran. Mengapa Trump tidak memprioritaskan penyelamatan rakyat Palestina yang mengalami genosida? Tidak kurang dari 72 ribu warga Gaza tewas dan 172 ribu lainnya terluka akibat bom-bom yang dipasok AS.
Selain itu, puluhan imigran di AS juga dilaporkan tewas oleh Immigration and Custom Enforcement (ICE) tanpa respons bersalah dari Trump.
Oleh karena itu, perundingan di Jenewa merupakan peluang untuk menghindari perang yang akan merugikan seluruh dunia. Setelah perundingan tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan adanya pemahaman mengenai prinsip-prinsip panduan kesepakatan (understanding on the guiding principles of a deal) telah tercapai. Selain kesediaan untuk mereduksi tingkat pengayaan uranium ke batas yang diizinkan oleh NPT, Iran juga bersedia menjual energinya ke AS, menjalin kerja sama di bidang gas, minyak, dan mineral, atau bahkan membeli pesawat dari AS.
Namun, sebagai imbalannya, Iran menuntut pencabutan semua sanksi AS. Tawaran Iran ini cukup menarik dan diasumsikan sebagai konsesi besar untuk memungkinkan Trump memerintahkan penarikan mundur seluruh aset militernya di Laut Arab. Perundingan yang berakhir cepat, hanya tiga jam untuk isu-isu yang rumit dan sensitif, dapat diinterpretasikan bahwa jurang pemisah antara posisi Iran dan AS masih sangat lebar, meskipun Araghchi menyatakan perundingan berlangsung dalam atmosfer yang konstruktif.
Walakin, Netanyahu tidak akan menyetujuinya kecuali program nuklir Iran dihentikan total, program rudal balistiknya dibatasi, dan Iran bersedia menarik diri dari kepemimpinannya dalam jaringan proksi di negara-negara Arab.
Menanggapi hasil perundingan tersebut, Trump mengakui bahwa Iran adalah negosiator yang ulung. Ini merupakan isyarat bahwa tawaran Iran cukup menarik, tetapi belum cukup.
Jika dalam perundingan berikutnya – jika perundingan akan terjadi – Iran dapat menambah konsesi berupa kesediaan untuk mengurangi atau bahkan memutuskan pertaliannya dengan proksi-proksinya, posisi Iran di mata negara-negara Arab akan semakin kuat. Sebaliknya, posisi AS dan Israel akan semakin lemah. Jika konsesi Iran ditolak oleh AS, perang tidak dapat dihindari, dan dunia harus bersiap menghadapi krisis ekonomi yang serius, yang berpotensi merambah pada krisis politik. Indonesia, sebagai negara berkembang, harus siap-siap menghadapi dampak buruk ini.
