Jenazah Tertahan, Warga Tuntut Tanggung Jawab Utang Sebelum Pemakaman
Sampang, Jawa Timur – Sebuah peristiwa tak biasa terjadi di Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan, Sampang, Jawa Timur, ketika proses pemakaman jenazah seorang warga setempat, yang diidentifikasi sebagai SM, terpaksa ditunda. Penundaan ini bukan disebabkan oleh kendala teknis atau cuaca, melainkan oleh tuntutan warga yang mengatasnamakan urusan utang-piutang almarhum. Kejadian ini sontak menjadi viral di media sosial, memicu diskusi luas mengenai etika, norma sosial, dan ajaran agama terkait penghormatan terhadap jenazah.
Menurut keterangan sejumlah warga, jenazah SM tidak sepenuhnya dilarang untuk dimakamkan, melainkan ditunda sementara waktu. Penundaan ini dilakukan hingga tercapai kesepakatan mengenai pertanggungjawaban atas utang-utang yang ditinggalkan oleh almarhum. Perkiraan total utang yang disebutkan mencapai angka fantastis, yaitu sekitar Rp200 juta. Warga yang merasa dirugikan berinisiatif mendatangi rumah duka untuk menagih hak mereka, dengan syarat utama bahwa kesepakatan pembayaran harus dicapai sebelum jenazah SM dapat dikebumikan.
“Jadi bukan ditolak untuk dimakamkan, hanya ditunda sementara sampai ditemukan kesepakatan pertanggungjawaban,” ujar salah seorang perwakilan warga. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa niat warga bukanlah untuk menghalangi prosesi pemakaman secara permanen, melainkan untuk mencari solusi penyelesaian masalah finansial yang melibatkan almarhum.
Setelah melalui proses diskusi yang cukup alot dan memakan waktu, pihak keluarga akhirnya menyatakan kesediaan mereka untuk bertanggung jawab atas seluruh utang yang ditinggalkan oleh SM. Dengan adanya kesepakatan tersebut, hambatan yang menghalangi proses pemakaman akhirnya teratasi. Jenazah SM pun kemudian dapat dimakamkan dengan lancar.
“Setelah semuanya jelas, pemakaman berjalan lancar,” ungkap Kasi Humas Polres Sampang, AKP Eko Puji Waluyo, yang turut memantau jalannya peristiwa tersebut. Kejadian ini, yang terjadi pada Sabtu (28/2/2026), memang sempat menarik perhatian banyak pihak, termasuk aparat kepolisian yang memastikan situasi tetap kondusif.
Kronologi Penundaan Pemakaman
Peristiwa ini bermula ketika SM, seorang warga berusia 46 tahun, meninggal dunia. Kabar duka tersebut segera menyebar di kalangan tetangga dan warga desa. Sebagaimana lazimnya tradisi masyarakat, banyak warga yang berdatangan ke rumah duka untuk memberikan dukungan moril kepada keluarga yang ditinggalkan. Namun, di tengah suasana berduka, sebagian warga justru datang dengan tujuan lain: menagih utang almarhum.
Dalam rekaman video yang beredar luas di media sosial, tampak beberapa ibu-ibu berkerudung biru sedang berbicara dengan pihak keluarga. Salah seorang perempuan dalam video tersebut terdengar menyampaikan tuntutannya, “Mohon maaf, almarhumah punya utang ke saya uang dan emas perkiraan Rp 200 jutaan. Kami mohon jangan dimakamkan sebelum ada tanggung jawab dari keluarga.” Ungkapan ini secara gamblang menunjukkan nominal utang dan jenis aset yang dipinjamkan, serta ketegasan tuntutan agar ada pertanggungjawaban sebelum pemakaman.
AKP Eko Puji Waluyo menjelaskan bahwa informasi dari warga setempat menyebutkan bahwa almarhumah memiliki banyak tanggungan utang, tidak hanya dalam bentuk uang tunai, tetapi juga beberapa barang berharga seperti emas. Hal inilah yang mendorong warga yang pernah memberikan pinjaman untuk mendatangi rumah duka pada saat yang bersamaan dengan momen duka. Warga yang datang bukan hanya dari lingkungan terdekat almarhumah, tetapi juga meluas hingga ke warga desa lain yang memiliki hubungan utang-piutang.
Perspektif Hukum Islam Terhadap Penundaan Pemakaman
Dalam ajaran Islam, pemakaman jenazah merupakan salah satu kewajiban kolektif yang dikenal sebagai fardhu kifayah. Kewajiban ini memiliki makna bahwa jika sudah ada sebagian dari umat Muslim yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Namun, apabila tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, seluruh komunitas muslim di daerah tersebut akan menanggung dosa.
Kewajiban untuk segera memakamkan jenazah didasarkan pada tuntunan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadis, serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau memerintahkan agar jenazah segera dimandikan, dikafani, disalatkan, dan dikuburkan tanpa penundaan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, menghalangi atau melarang proses pemakaman tanpa alasan yang syar’i merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip dasar penghormatan terhadap jenazah dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan zalim.
Islam sangat menjunjung tinggi nilai penghormatan terhadap manusia, baik saat masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Al-Qur’an telah menyatakan bahwa Allah memuliakan anak cucu Adam, yang menjadi dasar bahwa tubuh manusia, bahkan setelah kematiannya, tidak boleh diperlakukan secara sembarangan. Menghalangi pemakaman berarti menunda hak jenazah untuk segera beristirahat di alam baka, sekaligus menimbulkan penderitaan psikologis yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan.
Mayoritas ulama berpandangan bahwa tindakan melarang pemakaman, terutama jika dilandasi oleh kebencian, permusuhan, atau diskriminasi, dapat dikategorikan sebagai dosa. Bahkan, terhadap individu yang semasa hidupnya dikenal sebagai pelaku dosa besar sekalipun, hak untuk dimakamkan secara layak tetap harus diberikan selama ia berstatus sebagai Muslim.
Namun demikian, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang memperbolehkan adanya penundaan pemakaman. Kondisi ini biasanya bersifat darurat dan memiliki maslahat yang lebih besar, seperti:
- Alasan Hukum: Misalnya, ketika diperlukan proses otopsi untuk kepentingan penyelidikan pidana oleh pihak berwenang.
- Alasan Medis: Penundaan dapat dilakukan untuk memastikan secara medis bahwa seseorang benar-benar telah meninggal dunia, terutama dalam kasus-kasus medis yang kompleks.
- Memastikan Kematian: Dalam situasi di mana ada keraguan apakah seseorang benar-benar telah meninggal, penundaan sementara mungkin diperlukan untuk konfirmasi.
Dalam keadaan-keadaan tersebut, penundaan bukanlah bentuk pelarangan permanen, melainkan bagian dari prosedur yang sah dan tetap harus dilakukan dengan menjaga kehormatan jenazah.
Di luar alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat tersebut, melarang pemakaman jenazah—apakah karena perbedaan pandangan politik, status sosial, atau sebab-sebab duniawi lainnya—dapat dianggap sebagai perbuatan aniaya dan melanggar nilai keadilan serta prinsip ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Muslim). Secara moral dan keagamaan, individu yang melakukan tindakan ini dapat dianggap berdosa dan wajib bertaubat, karena telah menghalangi pelaksanaan kewajiban agama dan melukai hak sesama Muslim.
Penting untuk dicatat bahwa penghormatan terhadap jenazah dalam Islam bersifat universal. Bahkan dalam sejarah Islam, penghormatan ini tetap dijaga, termasuk terhadap jenazah non-Muslim. Nabi Muhammad SAW pernah berdiri memberikan penghormatan kepada jenazah seorang Yahudi yang lewat, menunjukkan bahwa penghormatan terhadap kematian adalah bagian dari nilai kemanusiaan yang universal.
Dengan demikian, melarang pemakaman jenazah tanpa dasar yang sah bukan hanya merupakan pelanggaran sosial, tetapi juga merupakan pelanggaran etika dan ajaran agama yang serius, yang dapat menimbulkan konsekuensi moral dan spiritual bagi pelakunya.
