Seorang pengacara olahraga, Zhafri Aminurashid, telah menyuarakan keprihatinan dan keraguan mengenai keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) yang dijatuhkan kepada tujuh pemain naturalisasi. Pendapatnya didasarkan pada analisis putusan-putusan CAS sebelumnya, yang menurutnya menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam menangani sengketa kelayakan pemain, terutama ketika melibatkan isu dokumentasi. Zhafri berargumen bahwa perbandingan dengan kasus-kasus serupa di masa lalu seringkali menghasilkan hukuman yang lebih ringan bagi para pemain, khususnya ketika terjadi kegagalan administratif di pihak asosiasi sepak bola.
Tinjauan Kasus-Kasus Sebelumnya oleh CAS
Zhafri Aminurashid menjelaskan bahwa setelah keputusan operatif CAS terkait kasus ini dikeluarkan, ia segera melakukan peninjauan terhadap preseden-preseden CAS sebelumnya yang memiliki kemiripan fakta. Fokus utamanya adalah pada kasus-kasus yang melibatkan penggunaan dokumen yang tidak sah atau palsu selama proses pendaftaran untuk perubahan kewarganegaraan demi mewakili negara lain dalam kompetisi internasional.
“Perbandingan ini penting agar publik dapat mengevaluasi secara objektif apakah sanksi yang dijatuhkan dalam kasus ini sudah proporsional,” ujar Zhafri.
Salah satu kasus yang ia kutip adalah CAS 2016/A/4831. Dalam kasus tersebut, beberapa pemain kedapatan menggunakan dokumen kelahiran atau kewarganegaraan yang tidak sah untuk bermain bagi tim nasional mereka.
- Pada kasus tersebut, FIFA menjatuhkan sanksi berupa larangan bermain selama kurang lebih 10 pertandingan internasional kepada para pemain yang terbukti bersalah.
- Namun, penting untuk dicatat bahwa para pemain ini masih diizinkan untuk tetap bermain bagi klub mereka masing-masing.
- FIFA juga dalam keputusannya mempertimbangkan peran para pejabat federasi yang memiliki pengaruh signifikan dalam proses pendaftaran pemain. Hal ini dianggap dapat mengurangi tingkat kesalahan yang secara langsung dibebankan kepada para pemain.
Lebih lanjut, Zhafri merujuk pada kasus yang melibatkan pemain Argentina, Javier Eduardo Portillo. Kasus ini juga memunculkan pertanyaan serius mengenai keabsahan dokumen yang digunakan Portillo untuk mewakili tim nasional.
“Setelah melalui serangkaian proses peninjauan dan banding dalam struktur hukum FIFA, serta melalui argumen di hadapan CAS, langkah-langkah yang diambil lebih berfokus pada pembatasan kelayakan pemain untuk mewakili tim nasional. Ini berbeda dengan menjatuhkan sanksi larangan berolahraga dalam jangka waktu yang panjang,” jelas Zhafri.
Ia juga menyoroti kasus pemain internasional Qatar, Pedro Miguel. Kelayakan Pedro Miguel sempat dipertanyakan oleh beberapa asosiasi sepak bola lain karena adanya keraguan mengenai dokumen dan status kewarganegaraannya.
- Dalam kasus Pedro Miguel, setelah melalui pengawasan ketat dari FIFA dan proses yang terkait dengan CAS, tidak ada sanksi olahraga yang dijatuhkan kepada pemain tersebut.
- Permasalahan ini pada akhirnya diperlakukan sebagai masalah administratif internal.
Perbedaan Pendekatan CAS: Kesalahan Administratif vs. Kecurangan
Menurut Zhafri, putusan-putusan CAS sebelumnya secara konsisten menunjukkan adanya perbedaan perlakuan antara kesalahan administratif yang bersifat tidak disengaja dan kecurangan yang dilakukan secara sengaja oleh para pemain.
“Sepanjang proses banding, Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) sendiri telah secara tegas mengakui dan menekankan bahwa mereka menerima tanggung jawab atas adanya kelemahan dalam sistem pengawasan mereka,” kata Zhafri.
Ia menambahkan, “Namun, menjadi suatu hal yang aneh dan patut dipertanyakan, dalam kasus ini, CAS tetap menjatuhkan hukuman yang berat kepada para pemain, meskipun FAM sendiri telah mengakui bahwa kesalahan fundamental terletak pada pihak mereka.”
Zhafri menantikan rilis lengkap putusan tertulis dari CAS untuk memahami lebih dalam alasan hukum yang mendasari keputusan final tersebut.
Kronologi Kasus dan Keputusan CAS
Sebagai latar belakang, pada hari Kamis lalu, CAS, yang seringkali dianggap sebagai pengadilan tertinggi dalam sengketa olahraga global, menguatkan putusan FIFA. Putusan tersebut meliputi denda sebesar 350.000 franc Swiss (setara dengan Rp7,6 miliar) yang dijatuhkan kepada FAM, serta sanksi larangan bermain selama 12 bulan bagi ketujuh pemain naturalisasi Timnas Malaysia setelah banding mereka ditolak.
FIFA sebelumnya telah menjatuhkan sanksi kepada FAM dan ketujuh pemain tersebut atas dugaan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan penetapan kelayakan pemain untuk bermain di tim nasional.
Sebelumnya, CAS sempat mengeluarkan keputusan penangguhan sementara terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh FIFA kepada ketujuh pemain tersebut. Penangguhan ini memungkinkan para pemain untuk kembali bermain membela klub mereka masing-masing. Namun, dengan adanya pengumuman keputusan final dari CAS, sanksi dari FIFA tersebut kini kembali berlaku penuh.
Ketujuh pemain naturalisasi Timnas Malaysia yang tersangkut kasus ini kini harus kembali menjalani sanksi larangan bermain selama 12 bulan sesuai dengan keputusan FIFA. Meskipun demikian, laporan yang beredar mengindikasikan bahwa larangan bermain tersebut hanya berlaku untuk turnamen atau kompetisi resmi yang diselenggarakan oleh badan sepak bola terkait, dan bukan larangan menyeluruh dari dunia sepak bola.
