KNPI Jayawijaya Tegaskan Komitmen Kawal Ketat Penetapan Kursi DPRK Jalur Otsus
JAYAWIJAYA – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Tengah, melalui ketuanya Hengky Hilapok, menyatakan komitmen penuh untuk mengawal secara ketat proses penetapan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) melalui jalur Otonomi Khusus (Otsus). Langkah tegas ini diambil menyusul munculnya berbagai indikasi perubahan terhadap hasil seleksi yang telah berjalan.
Hengky Hilapok menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi yang telah dilalui memiliki landasan hukum yang kuat dan sah. Dasar hukum tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 mengenai Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. “Semua tahapan dari poin satu dan seterusnya sudah masuk di sana. Pergub pun tidak bisa mengatur melebihi kewenangan aturan yang lebih tinggi,” tegas Hengky Hilapok. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa setiap keputusan dan proses harus tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Desakan untuk Menjaga Integritas Hasil Seleksi
KNPI Jayawijaya secara lantang mendesak agar semua pihak yang terlibat dalam proses ini tidak melakukan perubahan apa pun terhadap hasil seleksi yang telah melalui tahapan dari tingkat bawah. Hengky Hilapok mengungkapkan kebingungannya mengenai titik spesifik di mana dugaan perubahan data tersebut terjadi, apakah di lingkungan Kesbangpol atau di Biro Hukum. “Kami meminta semua pihak untuk tidak mengubah hasil yang ada. Kami akan mencari tahu kebenarannya melalui audiensi yang dijadwalkan hari Senin ini,” ujar Hengky Hilapok, menunjukkan keseriusan KNPI dalam menelusuri kebenaran informasi yang beredar.
KNPI Jayawijaya berpandangan bahwa pengawalan ini merupakan wujud murni dari aspirasi pemuda yang ingin menjaga hak demokrasi seluruh rakyat. Mereka menekankan bahwa gerakan ini bukanlah agenda politik praktis yang memiliki kepentingan sempit, melainkan upaya kolektif untuk memastikan proses yang adil dan transparan.
Peringatan Keras dan Permintaan Kemitraan
Dalam pernyataannya, Hengky Hilapok juga melayangkan peringatan keras kepada pihak-pihak yang mencoba mempolitisir gerakan pemuda atau berupaya membatasi hak berpendapat yang dimiliki oleh setiap warga negara. Ia menegaskan bahwa KNPI Jayawijaya akan terus bersuara demi kepentingan masyarakat luas.
Lebih lanjut, KNPI Jayawijaya berharap agar pemerintah tidak memandang pemuda sebagai lawan, melainkan sebagai mitra strategis. Mereka menginginkan adanya sinergi yang baik, di mana masukan dari pemuda dapat diterima dan dipertimbangkan demi kemajuan dan kebaikan daerah. “Kami adalah warga negara yang sama di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kami punya hak yang sama untuk mendapatkan bagian dari Otsus tersebut,” tutup Hengky Hilapok.
Pernyataan ini mencerminkan semangat juang pemuda Jayawijaya dalam memperjuangkan hak-hak demokrasi mereka dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan Otonomi Khusus benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, serta dijalankan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. KNPI Jayawijaya siap menjadi garda terdepan dalam mengawal proses ini hingga tuntas, demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua Tengah.
