Krisis Energi Mengintai Asia: Filipina Darurat, Bangladesh Terjepit, Korsel Siaga
Konflik yang berkecamuk di Timur Tengah kini mulai merembet ke benua Asia, memicu gelombang kekhawatiran akan krisis bahan bakar minyak (BBM) dan darurat energi di beberapa negara. Situasi ini memaksa negara-negara seperti Filipina, Bangladesh, dan Korea Selatan untuk mengambil langkah sigap demi mengamankan pasokan energi dan meredam dampak ekonomi yang mungkin timbul.
Filipina Umumkan Darurat Energi Nasional
Menghadapi ancaman serius terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi, Presiden Filipina Ferdinand Marcos secara resmi mengumumkan status darurat energi nasional pada Selasa, 24 Maret 2026. Keputusan ini diambil sebagai respons langsung terhadap konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, yang berpotensi mengganggu aliran energi ke negara kepulauan tersebut.
Perintah eksekutif yang dirilis pada malam pengumuman tersebut memberikan kewenangan luas kepada Kementerian Energi. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah kemampuan untuk melakukan pembayaran di muka hingga 15 persen demi mengamankan kontrak pasokan bahan bakar di masa depan. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk memberantas praktik penimbunan dan pengambilan keuntungan yang tidak wajar oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Untuk menopang kebutuhan mendesak ini, dana darurat sebesar 20 miliar peso Filipina, setara dengan sekitar Rp5,61 triliun atau 333 juta dollar AS, telah disiapkan. Dana tersebut dialokasikan untuk pembelian hingga 2 juta barel bahan bakar, mencakup berbagai produk minyak olahan serta liquefied petroleum gas (LPG) atau gas minyak cair.
Ketergantungan Filipina yang tinggi pada impor minyak mentah menjadi akar permasalahan utama. Sebagian besar kebutuhan minyak mentah negara ini dipasok dari Timur Tengah, dengan Arab Saudi sebagai pemasok utama. Presiden Marcos mengungkapkan bahwa cadangan minyak nasional saat ini hanya mencukupi untuk sekitar 45 hari, sehingga memperbesar urgensi tindakan pencegahan.
Bangladesh Dilanda Kekacauan Akibat Kelangkaan BBM
Sementara Filipina berupaya mengantisipasi, Bangladesh justru bergulat dengan krisis bahan bakar minyak yang nyata. Antrean panjang kendaraan, terutama sepeda motor, terlihat di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di seluruh negeri. Situasi ini memicu kekacauan dan keputusasaan di kalangan masyarakat.
Pasokan BBM yang ada dilaporkan tidak mampu lagi menyeimbangi lonjakan permintaan yang terus meningkat. Asosiasi pemilik SPBU telah menyuarakan kekhawatiran serius, bahkan mengancam akan menghentikan operasional jika kondisi tidak segera membaik.
“Jumlah pasokan harian jelas tidak memadai dibandingkan permintaan yang ada,” demikian pernyataan tegas dari asosiasi tersebut, menyoroti kesenjangan antara suplai dan kebutuhan.
Antrean panjang yang terjadi berdampak luas, memaksa jutaan pengguna sepeda motor untuk menghabiskan waktu berjam-jam menunggu giliran. Kelelahan dan frustrasi menjadi pemandangan umum di kalangan warga. Para pekerja SPBU pun tak luput dari tekanan, harus melayani tanpa henti sembari menghadapi potensi konflik dengan konsumen yang semakin tidak sabar.
Situasi ini dinilai telah mencapai titik kritis, tidak hanya menyangkut pasokan, tetapi juga ancaman terhadap keamanan operasional SPBU. Asosiasi tersebut juga melayangkan kritik tajam terhadap pemerintah terkait distribusi BBM yang dinilai tidak aman, pengawasan yang lemah, dan respons yang minim di lapangan.
“Situasi ini mencerminkan salah urus dan ketidakbertanggungjawaban yang ekstrem,” demikian tulis asosiasi, menyoroti dugaan adanya penyalahgunaan wewenang.
Distribusi BBM dilaporkan tidak lagi berjalan normal, bahkan mendekati kondisi penjarahan. Aparat penegak hukum diduga hanya mencatat stok tanpa tindakan nyata untuk mengendalikan situasi. Keberadaan sepeda motor tanpa registrasi dan pengendara tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) di lokasi SPBU menjadi pemandangan yang mengkhawatirkan, bahkan ancaman pembakaran SPBU pun dilaporkan terjadi.
“Sekitar pukul 3:00 pagi, massa memaksa pompa bensin untuk dibuka dan mengambil bahan bakar dalam jumlah besar. Tanpa pembayaran tidak resmi, bahkan polisi dilaporkan tidak hadir,” ungkap kekhawatiran asosiasi.
Korea Selatan Siaga Penuh dengan Pendekatan Antisipatif
Di sisi lain, Korea Selatan memilih jalur antisipasi dengan mengaktifkan mode tanggap darurat nasional pada Rabu, 25 Maret 2026. Langkah ini diambil sebagai persiapan untuk meredam dampak ekonomi yang berpotensi ditimbulkan oleh ketidakpastian pasokan dan permintaan minyak serta gas akibat konflik di Timur Tengah.
Melalui rapat kabinet, pemerintah memutuskan untuk mengaktifkan sistem tanggap darurat lintas kementerian. Berbagai langkah konkret telah disiapkan untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat. Fokus utama diarahkan pada periode menjelang pengumuman lanjutan mengenai batas harga maksimum minyak yang dijadwalkan pada Jumat.
Penting untuk dicatat bahwa kebijakan batas atas harga minyak ini telah diterapkan sejak awal Maret 2026, menandai pertama kalinya kebijakan semacam ini dikeluarkan sejak liberalisasi harga energi pada tahun 1997. Batas harga grosir mulai berlaku efektif sejak 13 Maret 2026, dengan evaluasi yang dilakukan setiap dua pekan.
Selain itu, upaya penghematan energi juga digalakkan. Lembaga-lembaga publik diwajibkan untuk menerapkan rotasi kendaraan, di mana setiap kendaraan tidak boleh digunakan lebih dari satu hari dalam lima hari kerja. Aturan ini diberlakukan berdasarkan angka terakhir pada plat nomor kendaraan. Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah Korea Selatan dalam mengelola potensi krisis energi yang mungkin timbul.
