Krisis BBM di Filipina: Ratusan SPBU Tutup dan Sopir Transportasi Mogok
Filipina kini sedang menghadapi krisis bahan bakar yang memengaruhi berbagai sektor, termasuk distribusi bahan bakar dan transportasi. Lebih dari 400 stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) di seluruh negeri terpaksa tutup sementara akibat gangguan dalam pasokan bahan bakar. Kondisi ini terjadi karena adanya ketidakstabilan pasokan minyak yang dipengaruhi oleh konflik di kawasan Timur Tengah.
Kepolisian Nasional Filipina (PNP) melaporkan bahwa dari total 14.479 SPBU yang terdaftar, sebanyak 409 di antaranya tidak beroperasi. Mayoritas penutupan SPBU disebabkan oleh hambatan pasokan produk minyak. Untuk menangani situasi ini, aparat kepolisian meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap praktik-praktik yang dinilai memperparah kelangkaan, seperti penimbunan dan pengambilan keuntungan berlebihan.
Sejauh ini, tujuh kasus telah diajukan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah menetapkan status darurat energi nasional sebagai respons terhadap ancaman terhadap pasokan energi dalam negeri. Kebijakan ini diambil setelah konflik di Timur Tengah memicu ketidakstabilan pasokan energi global.
Dalam pernyataan resminya, pemerintah menyebut situasi global tersebut berpotensi mengganggu stabilitas serta ketersediaan energi di dalam negeri. Deklarasi darurat energi juga dikeluarkan tidak lama setelah Kementerian Energi mengumumkan rencana peningkatan produksi listrik berbasis batu bara guna menekan kenaikan tarif listrik.
Melalui keputusan tersebut, Departemen Energi diberikan kewenangan untuk melakukan pembayaran awal hingga 15 persen guna mengamankan kontrak pasokan bahan bakar. Pemerintah juga menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap praktik penimbunan dan spekulasi harga.
Selain itu, Departemen Transportasi diberi mandat untuk menyalurkan subsidi bahan bakar bagi transportasi umum, serta mempertimbangkan pengurangan atau penghentian sementara biaya tol dan penerbangan. Bantuan juga diprioritaskan bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh kondisi krisis.
Filipina sendiri diketahui sangat bergantung pada impor energi, sementara biaya energi di negara tersebut termasuk yang tertinggi di kawasan. Dampak dari situasi ini mulai terasa di lapangan.
Ratusan pekerja sektor transportasi di Manila menggelar aksi mogok pada Kamis (26/3/2026) sebagai bentuk protes terhadap lonjakan harga bahan bakar. Harga bensin dan solar di Filipina dilaporkan telah melonjak lebih dari dua kali lipat sejak konflik Iran pecah pada 28 Februari.
Koalisi transportasi yang memimpin aksi tersebut mengajukan sejumlah tuntutan, di antaranya penghapusan pajak bahan bakar, penurunan harga BBM, hingga penerapan kembali kontrol pemerintah terhadap sektor energi. Mereka juga menuntut kenaikan tarif angkutan serta upah yang lebih layak.
Aksi unjuk rasa terlihat di sejumlah titik di ibu kota, dengan para demonstran membawa spanduk dan menyerukan langkah konkret dari pemerintah. Sebagian besar peserta aksi merupakan pengemudi jeepney angkutan umum khas Filipina dengan tarif terjangkau. Selain itu, pengemudi ojek dan layanan transportasi online juga ikut menyuarakan tuntutan mereka.
