Longsor di Bantaran Ciliwung Bukan Akibat Proyek Normalisasi, Pemprov DKI Fokus Antisipasi Banjir
Jakarta – Peristiwa tanah longsor yang terjadi di bantaran Sungai Ciliwung, kawasan Tebet, baru-baru ini, telah menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Namun, Gubernur DKI Jakarta menegaskan bahwa kejadian tersebut bukanlah akibat langsung dari proyek normalisasi sungai yang sedang berjalan.
Menurut Gubernur, area di mana longsor terjadi memang masuk dalam rencana normalisasi sungai di masa mendatang. Akan tetapi, proses pembebasan lahan untuk proyek tersebut hingga saat ini masih dalam tahap perhitungan yang matang. “Jadi kejadian kemarin itu bukan karena normalisasi Ciliwung. Tempat tersebut memang nantinya akan dinormalisasi, tetapi sampai sekarang pembebasan lahannya belum dilakukan dan masih dalam tahap perhitungan,” ujar Gubernur saat ditemui di kawasan Bundaran HI pada Minggu, 8 Maret 2025.
Dukungan Penuh untuk Warga Terdampak Longsor
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak langsung oleh peristiwa longsor tersebut. Langkah-langkah penanganan dan bantuan akan segera digulirkan untuk meringankan beban para korban. “Untuk warga yang mengalami kejadian seperti ini, tentu Pemerintah DKI Jakarta akan turun tangan,” tegas Gubernur, menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap warganya.
Target Penyelesaian Normalisasi Kali Cakung 2027
Selain menanggapi isu longsor, Gubernur juga memaparkan upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan banjir yang kerap melanda ibu kota. Salah satu strategi utamanya adalah melalui normalisasi sejumlah sungai kritis, termasuk Sungai Ciliwung, Kali Cakung Lama, dan Kali Krukut.
Normalisasi Kali Cakung Lama, misalnya, ditargetkan dapat rampung pada tahun 2027. Gubernur optimis bahwa penyelesaian proyek ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan banjir di Jakarta. “Normalisasi Cakung Lama mudah-mudahan pada tahun 2027 bisa selesai. Kalau itu bisa diselesaikan, maka akan mengurangi banjir di Jakarta,” jelasnya.
Menghadapi Potensi Banjir Kiriman Akibat Curah Hujan Tinggi
Gubernur mengakui bahwa meskipun upaya normalisasi terus digalakkan, potensi banjir di Jakarta masih perlu diwaspadai. Hal ini terutama disebabkan oleh tingginya curah hujan yang tidak hanya terjadi di wilayah Jakarta, tetapi juga di daerah hulu seperti Bogor dan Tangerang. Aliran air dari wilayah hulu ini akan bermuara ke Jakarta, sehingga dapat memicu banjir kiriman.
“Ini nanti sebagai informasi, karena di atas, baik itu di Bogor, di Tangerang, dan sebagainya, curah hujan juga tinggi, pasti akan ada air yang mengalir ke Jakarta,” terangnya. Menghadapi potensi ini, Gubernur telah menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk bersiap siaga.
Lebih dari 1.200 pompa, termasuk pompa portabel, telah dipersiapkan di berbagai titik strategis di seluruh Jakarta untuk mengantisipasi lonjakan debit air. Kesiapsiagaan ini menjadi kunci dalam meminimalkan dampak banjir, terutama saat curah hujan mencapai puncaknya.
Situasi banjir yang terjadi belakangan ini juga dilaporkan meluas, dengan tercatat sebanyak 147 Rukun Tetangga (RT) di Jakarta terendam banjir dengan ketinggian lebih dari satu meter. Kondisi ini menyebabkan lumpuhnya beberapa infrastruktur vital, seperti Underpass Mampang yang tergenang air, memaksa sistem transportasi Transjakarta melakukan pengalihan rute. Sejumlah belasan rute Transjakarta dilaporkan terdampak langsung oleh banjir yang melanda ibu kota.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya keras melalui berbagai program dan langkah mitigasi untuk menjadikan Jakarta lebih tangguh menghadapi ancaman banjir, sambil tetap memastikan proyek-proyek infrastruktur berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat jangka panjang bagi warga.
