Peran Mama Sinta dalam Polemik Film Pesta Babi
Kemunculan Yasinta Moowend atau yang dikenal dengan nama Mama Sinta memperluas wacana mengenai penayangan film Pesta Babi. Sebagai tokoh masyarakat Papua, ia merasa tidak puas dengan tayangan film tersebut. Bahkan, ia menyatakan bahwa dirinya merasa sakit hati karena wajahnya muncul di dalam film dokumenter karya sutradara Dandhy Laksono.
Mama Sinta mengungkapkan bahwa aktivitasnya yang tercatat dalam film Pesta Babi dilakukan tanpa izin dari dirinya sendiri. Ia menilai bahwa orang-orang yang terlibat dalam pembuatan film tersebut sebagai penjahat. “Tanpa izin dari saya, tanpa pembicaraan. Itu penjahat itu mereka! Saya punya wajah ini di mana-mana mereka putar film itu, saya sakit hati,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan kekecewaannya terhadap film tersebut dan meminta agar penayangan film tersebut dihentikan. “Dihentikan! Mulai dari hari ini dihentikan. Seandainya ada yang putar film itu, tolong proses orang itu,” kata Mama Sinta.
Tidak Pernah Diberitahu Pembuatan Film
Mama Sinta mengakui bahwa sebelumnya tidak pernah ada komunikasi dari pihak yang membuat film. Ia mengungkapkan bahwa ia kaget ketika mengetahui wajahnya muncul dalam film tersebut. Ia mengatakan bahwa ia baru mengetahui hal ini pada 8 April 2026, saat dia diajak oleh seseorang bernama Tigor untuk menyaksikan film Pesta Babi di Aula Susteran Maranatha, Jayapura.
“Saya kaget pada saat nonton itu,” ujarnya. Ia juga menyebut bahwa dirinya tidak diberitahu tentang pembuatan film tersebut sebelumnya.
Proses Produksi Film yang Panjang
Film Pesta Babi merupakan sebuah dokumenter yang mengangkat kondisi masyarakat adat di Papua Selatan, khususnya terkait dampak Proyek Strategi Nasional (PSN) terhadap ruang hidup warga. Proyek tersebut adalah program pembangunan besar-besaran yang ditetapkan pemerintah sebagai proyek prioritas nasional.
Menurut Dandhy Laksono, proses produksi film ini membutuhkan waktu bertahun-tahun. Ia menjelaskan bahwa pengumpulan bahan dokumentasi hingga riset lapangan memakan waktu bertahun-tahun. “Kami mengerjakannya intensif dua tahun terakhir. Tapi ngumpulin gambar 3-4 tahun terakhir. Bahkan risetnya lebih lama lagi, Bang Cypri Dale sudah lama juga meneliti di Papua,” ujar Dandhy.
Nobar Film Pesta Babi Dibubarkan
Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap film tersebut, sejumlah kegiatan nobar diketahui dibubarkan. Salah satu pembubaran terjadi di Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, pada Jumat (8/5/2026). Pembubaran itu dipimpin langsung oleh Dandim 1501 Ternate Letkol Inf Jani Setiadi.
Selain di Ternate, pembubaran juga terjadi di lingkungan pendidikan tinggi di Nusa Tenggara Barat. Agenda nobar disebut dibatalkan atau dihentikan di Universitas Mataram (Unram) dan Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma).
Dandhy Laksono Menyindir Pelarangan Nobar
Menanggapi pembubaran nobar di sejumlah tempat, Dandhy Laksono melontarkan kritik tajam. Ia menyebut pelarangan pemutaran film tanpa membantah isi dokumenter dengan data tandingan sebagai tindakan yang malas. “Paling enak kan, pekerjaan paling gampang, pekerjaan orang malas. Larang aja. Bukannya bantah, tetapi ngelarang,” katanya sambil tertawa.
Menurut Dandhy, apabila ada pihak yang tidak sepakat dengan isi film, maka seharusnya respons dilakukan melalui argumentasi, riset, maupun data pembanding. Ia menilai diskusi ilmiah lebih tepat dibanding pelarangan atau pembubaran pemutaran film.
Film Dokumenter Soroti Kondisi Masyarakat Adat Papua Selatan
Film Pesta Babi berfokus pada kehidupan masyarakat adat Papua Selatan yang terdampak proyek pembukaan lahan dalam skala besar. Wilayah yang menjadi sorotan meliputi Kabupaten Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Ketiga daerah tersebut merupakan bagian dari Papua Selatan yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian karena proyek pembangunan dan investasi skala besar.
Dandhy Laksono berharap film tersebut dapat menjadi bahan refleksi terkait kebijakan pemerintah di Papua. Menurutnya, diskusi terhadap isi film seharusnya diarahkan pada substansi persoalan yang diangkat. “Harusnya menonton film ini dimulai dengan itu (mempertanyakan apakah adanya penjajahan bersifat kolonialisme di Papua). Setelah selesai film, ya harus memulai lagi dengan itu,” ujarnya.
