Menuju Kemandirian Ekonomi NU: Transformasi dari Khazanah Umat Menjadi Gerakan Ekonomi Kolektif
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Nganjuk, Jawa Timur, kini telah menemukan jalan menuju kemandirian finansial. Era mengedarkan proposal sumbangan untuk menutupi biaya operasional kantor telah berlalu. Berbagai kegiatan rutin organisasi kini dapat teratasi sepenuhnya melalui sumber daya keuangan internal, tanpa bergantung pada iuran jamaah maupun bantuan pemerintah. Kemandirian ini telah terwujud sejak lima tahun lalu, seiring dengan pendirian PT Persada Nawa Kartika, sebuah unit usaha yang didirikan oleh NU Nganjuk. Unit usaha perdana yang lahir adalah Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merek NU Cless, yang kemudian disusul dengan produksi rokok kretek bermerek NU Cleer.
Fenomena kemandirian ekonomi serupa juga terlihat di Mojokerto. Di sana, NU telah lama memiliki gedung pertemuan megah yang tidak hanya menjadi pusat berbagai kegiatan organisasi, tetapi juga disewakan untuk acara-acara publik seperti resepsi pernikahan. Pembangunan gedung mewah ini bukan berasal dari sumbangan warga, melainkan dari laba bersih rumah sakit milik NU setempat.
Unit-unit usaha baru ini semakin memperkuat fondasi ekonomi NU yang telah mengakar kuat di masyarakat. Pesantren, yang merupakan basis utama NU, tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga telah berabad-abad menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di sekitarnya. Lebih dari sekadar lembaga moral, pesantren juga berperan sebagai pusat ekonomi yang mengelola lahan, membangun relasi dagang, dan membentuk etos serta nilai-nilai masyarakat.
Akar sosio-kultural NU yang mendalam menjadi modal besar untuk mengembangkan kekuatan ekonominya. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, dengan perkiraan lebih dari 150 juta anggota, NU memiliki potensi luar biasa sebagai produsen, konsumen, dan sumber daya manusia di tingkat nasional. Jaringan sosial dan teritorial yang luas, mulai dari tingkat desa hingga kota, serta akses yang kuat ke pemerintahan berkat banyaknya kader NU di legislatif, eksekutif, dan birokrasi, semakin memperkokoh potensi ini.
Namun, tantangan besar terletak pada konversi kekuatan sosio-kultural yang masif ini menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang terkonsolidasi dan terintegrasi. Berbagai inisiatif ekonomi yang digagas oleh pengurus NU di tingkat lokal masih bersifat terfragmentasi dan berskala kecil. Akibatnya, kekuatan sosial, kultural, dan moral NU belum sepenuhnya menjelma menjadi kekuatan ekonomi kolektif yang sepadan dengan besarnya jumlah warga Nahdliyin. NU besar sebagai organisasi dan jamaah, namun masih lemah sebagai kekuatan ekonomi kolektif.
Agenda Transformasi: Dari Gerakan Sosial Menuju Gerakan Ekonomi Berkelanjutan
Oleh karena itu, agenda utama NU ke depan adalah melakukan transformasi fundamental. Organisasi ini perlu beralih dari entitas yang dominan bergerak di ranah sosial, politik, dan kultural menjadi gerakan ekonomi yang terorganisir dan berkelanjutan. Jika berhasil mengkonversi kekuatannya, NU dapat menjadi penyeimbang dalam ekosistem ekonomi nasional yang cenderung kapitalis-oligarkis. NU bisa menjadi penyeimbang pasar tanpa harus bersikap anti-pasar, menjadikan ekonomi sebagai alat keadilan sosial, bukan semata-mata alat akumulasi modal.
Transformasi kelembagaan ini dapat diwujudkan secara konkret dengan menjadikan institusi inti NU, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) beserta lembaga dan badan otonomnya, sebagai orkestrator berbagai kegiatan ekonomi yang sudah ada, bukan sebagai operator tunggal. Inisiatif ini dapat mencakup konsolidasi unit-unit usaha pesantren, koperasi, Baitul Mal wat-Tamwil (BMT), bahkan perseroan yang tersebar di berbagai wilayah.
Memisahkan Otoritas Moral dan Manajemen Profesional
Langkah krusial lainnya adalah memisahkan secara tegas antara otoritas moral dan manajemen profesional. Hal ini berarti memisahkan pimpinan struktural NU dari pengelolaan langsung unit usaha. Pimpinan struktural dapat berperan sebagai pemegang saham dan menjalankan fungsi pengawasan, sementara operasional sehari-hari diserahkan kepada tenaga profesional. Dengan agenda ini, NU diharapkan dapat mendorong praktik ekonomi lokal yang telah berkembang menjadi gerakan ekonomi yang lebih terorganisir.
Menggeser Ketergantungan dari Figur ke Sistem Tata Kelola
Aspek penting lainnya dalam agenda transformasi adalah menggeser ketergantungan NU dari figur individual ke sistem dan tata kelola yang kuat. Permasalahan ini tidak hanya menjadi problem organisasi, tetapi juga merambah ke kegiatan ekonomi NU. Umumnya, berbagai kegiatan usaha NU lahir dari inisiatif para kiai atau pimpinan NU setempat, yang didasarkan pada tingkat kepercayaan yang tinggi. Konsekuensinya, ketika figur-figur tersebut berhalangan, kegiatan usaha cenderung melemah bahkan bubar.
Hal ini semakin rentan jika unit usaha NU dibangun atas kemitraan bisnis yang berbasis jaringan pribadi. Model bisnis seperti ini seringkali tidak disertai kontrak profesional yang jelas, melainkan sangat bergantung pada goodwill dan kedekatan personal. Dalam praktiknya, kegiatan usaha yang dibangun dengan cara ini lebih rentan terhadap konflik, mudah dikoptasi, serta sulit diaudit dan dipertanggungjawabkan. Jika unit bisnis dikelola langsung oleh pimpinan struktural NU, konflik bisnis dapat merembet menjadi konflik internal elite.
Oleh karena itu, transformasi kegiatan usaha NU dari ketergantungan figur ke sistem dan tata kelola sangatlah esensial. Hal ini akan menjaga keberlanjutan usaha, membuka peluang lebih besar untuk konsolidasi dan scaling up, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik, menjaga martabat otoritas moral NU, serta melindungi organisasi dari kooptasi politik dan kapital. Contoh terkini yang patut dicermati adalah konflik elite NU yang bersumber dari pemberian konsesi tambang batubara oleh pemerintah.
Memanfaatkan Kharisma Figural sebagai Modal Awal Transformasi
Tidak dapat dipungkiri, besarnya NU saat ini dibangun atas kekuatan kharisma figural para pendiri dan pemimpinnya. Kharisma ini telah memungkinkan NU bertahan sebagai organisasi besar hingga berusia satu abad. Oleh karena itu, ketergantungan pada figur bukanlah kesalahan historis. Untuk mentransformasikan kekuatan NU menjadi kekuatan ekonomi, kharisma figural para kiai dan tokoh NU dapat menjadi modal awal yang berharga. Melalui karisma mereka, agenda lompatan dari ekonomi berbasis kharisma ke ekonomi berbasis kelembagaan dapat diprioritaskan.
Melompat dari Kharisma ke Sistem: Potensi Generasi Baru NU
Pertanyaannya adalah, mampukah NU melompat dari kekuatan kharisma figur ke sistem dan tata kelola dalam membangun kekuatan ekonominya? Tentu saja ini bukan hal yang mustahil. Sejak tahun 1980-an, semakin banyak santri dan keluarga santri NU yang menempuh pendidikan tinggi umum. Lulusan santri dengan latar belakang pendidikan umum ini kini banyak menduduki jabatan profesional di berbagai perusahaan dan pemerintahan. Lapisan baru NU ini semakin besar jumlahnya dan dapat menjadi kekuatan pendorong profesionalisasi dalam pengelolaan berbagai kegiatan bisnis dan usaha NU.
Terlebih lagi di era digitalisasi ini, generasi baru NU yang profesional ini dapat dimanfaatkan untuk merancang teknologi digital sebagai alat konsolidasi data, pasar, dan logistik yang dimiliki NU. Dengan demikian, generasi baru santri NU yang profesional dan terdigitalisasi ini akan sangat membantu NU dalam melakukan lompatan besar dalam pelembagaan ekonomi umat.
Masa depan gerakan sosial ekonomi NU akan sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi ini dalam mentransformasikan solidaritas kultural menjadi kekuatan ekonomi umat yang terlembaga, terkonsolidasi, dan berkelanjutan. Transformasi ini tidak harus dimulai dari nol. Langkah awal dapat dilakukan dengan melembagakan berbagai kekuatan ekonomi yang sudah ada namun masih terfragmentasi menjadi aksi bersama berskala nasional. Yang terpenting, semua ini dapat dicapai tanpa harus kehilangan nilai-nilai ke-NU-an yang luhur.
