Janji-Janji Besar Presiden Prabowo di Hari Buruh 2026
Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5/2026), mengumumkan berbagai program besar yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam pidatonya, ia menjanjikan pembangunan 1 juta rumah subsidi bagi buruh di dekat kawasan industri, lengkap dengan fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, dan daycare. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja, terutama yang tinggal di daerah industri.
Selain itu, Prabowo juga menegaskan bahwa pengemudi ojek online (ojol) akan menerima pembagian pendapatan minimal 92 persen dari hasil kerja mereka, dengan potongan hanya 8 persen—turun dari sebelumnya 20 persen. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Aturan ini menjamin pengemudi ojol memperoleh jaminan kecelakaan kerja melalui BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan.
Prabowo juga menyoroti pentingnya percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan agar segera disahkan tahun ini, dengan tetap berpihak pada buruh. Selain itu, ia menyatakan bahwa pemerintah memberikan perlindungan bagi rakyat berpenghasilan rendah senilai Rp500 triliun. Pemerintah juga telah menaikkan upah minimum hingga penyediaan rumah bersubsidi.
Di samping itu, Prabowo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi konvensi International Labour Organization Nomor 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan kaum nelayan. Pada 2026 ini, pemerintah juga akan meresmikan 1.386 kampung nelayan.
Pengamat Meragukan Realisasi Janji-Janji Presiden
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, merasa ragu janji-janji yang diumbar oleh Presiden Prabowo bisa terwujud. Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini sangat tertekan, dan semua pos keuangan sudah tergerus. Ia mengutip laporan bahwa cadangan kas negara tinggal Rp120 triliun, sehingga tidak yakin janji-janji tersebut dapat direalisasikan.
“Kita sudah kegerus ini sekarang semua pos keuangan. Cadangan tinggal 120 triliun. Saya terus terang agak ragu itu mana yang bisa direalisasikan,” ujar Agus.
Ia juga menilai bahwa Presiden sering membuat program tanpa dasar kebijakan dan regulasi yang lengkap. Hal ini dinilai membahayakan tata kelola negara. “Karena biasa presiden itu selalu bilang ini begana-begini, tapi kan underlying-nya ada enggak?” katanya.
Agus menekankan bahwa pemerintah Indonesia saat ini kehabisan dana di tengah tekanan ekonomi global. Banyak program Prabowo yang sudah digaungkan sejak masa kampanye menelan anggaran besar. Namun, dengan sisa dana yang ada saat ini, ia merasa tidak yakin apakah janji kepada buruh bisa direalisasikan.
“Ya, personalnya, kita kekurangan dana, terserah Pak Prabowo. Kan andanya semua habis ke program-program dia, baik program-program kampanye maupun program-program dadakan,” tuturnya.
Tekanan Fiskal yang Mengkhawatirkan
Agus semakin pesimis karena adanya tekanan fiskal yang terjadi, mulai dari merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan melemahnya nilai tukar Rupiah. Ia khawatir bahwa dana untuk menepati janji kepada buruh tidak ada.
“Saya ragu itu ada dananya. Dan lagi yang kedua saya katakan tadi underlying semua yang disebutkan Pak Prabowo itu belum ada. Nah, itu harus dibereskan dulu, mau tahun ini saya ragu terus terang.”
Dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil dan tekanan fiskal yang terus meningkat, Agus mempertanyakan kemampuan pemerintah untuk merealisasikan janji-janji yang diucapkan oleh Presiden Prabowo. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden dan Menteri Keuangan untuk memprioritaskan mana janji yang bisa direalisasikan.
