JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyoroti pentingnya mempercepat penyelesaian berbagai hambatan investasi yang dianggap mengganggu daya saing Indonesia dalam persaingan global. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana saat bertemu dengan Kantor Staf Presiden (KSP), Jumat (29/5/2026).
Ma’ruf menjelaskan bahwa meskipun Indonesia masih memiliki daya tarik investasi yang kuat, terutama karena pasar domestik yang besar, agenda hilirisasi, dan posisi strategis dalam rantai pasok global, saat ini investor lebih memperhatikan kecepatan eksekusi proyek serta sinkronisasi kebijakan.
“Minat investor untuk masuk ke Indonesia masih tinggi. Namun mereka sangat mengharapkan proses investasi yang lebih cepat, lebih sinkron, dan memiliki kepastian waktu yang jelas,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, HKI juga menyampaikan beberapa isu strategis yang dihadapi kawasan industri di berbagai daerah. Isu-isu tersebut mencakup implementasi proyek strategis nasional (PSN), pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), proses kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), pengembangan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik, sinkronisasi tata ruang dengan kebijakan perlindungan lahan pertanian, serta iklim investasi di Batam.
Menurut Ma’ruf, sebagian besar permasalahan tersebut membutuhkan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar dapat diselesaikan lebih cepat dan memberikan kepastian bagi investor.
Dia menilai, persaingan investasi saat ini tidak lagi hanya antardaerah di dalam negeri, tetapi juga antarnegara di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam dan Malaysia.
“Karena itu, kepastian hukum, kepastian waktu, dan kecepatan pengambilan keputusan menjadi faktor yang sangat menentukan daya saing investasi nasional,” katanya.
Untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan global, Ma’ruf menyarankan penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan penyelesaian hambatan tata ruang, kepastian perizinan, ketersediaan utilitas, dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
“Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan industri baru di Asia,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala KSP Dudung Abdurachman menegaskan bahwa pihaknya akan membantu mengurai berbagai hambatan yang mengganggu percepatan investasi dan pembangunan kawasan industri.
Oleh karena itu, KSP akan menginventarisasi berbagai persoalan yang dihadapi pelaku kawasan industri untuk kemudian dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto guna dicarikan solusi bersama kementerian terkait.
“Saya laporkan langsung kepada presiden dan kita cari jalan keluarnya bersama kementerian terkait agar hambatan investasi ini bisa segera diselesaikan,” kata Dudung.
Dia menambahkan bahwa KSP akan memperkuat fungsi koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya terhadap persoalan yang selama ini berlarut-larut dan menghambat realisasi investasi.
“Kalau ada daerah atau kawasan industri yang menghadapi persoalan kronis dan menghambat investasi, sampaikan kepada kami. Saya siap datang langsung untuk melihat persoalannya di lapangan,” tegasnya.
Dudung menilai kawasan industri memiliki peran strategis dalam mendukung agenda industrialisasi nasional, hilirisasi sumber daya alam, penciptaan lapangan kerja, hingga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
HKI pun menyambut positif komitmen pemerintah tersebut dan berharap terbentuk mekanisme koordinasi yang lebih efektif untuk mengatasi bottleneck investasi.
