Era Baru Kepemimpinan di Bangladesh: Tarique Rahman Dilantik Sebagai Perdana Menteri
Bangladesh kini memasuki babak baru dalam sejarah politiknya dengan dilantiknya Tarique Rahman sebagai Perdana Menteri ke-11 negara tersebut. Pelantikan ini menandai dimulainya pemerintahan baru yang lahir dari hasil pemilihan umum yang diselenggarakan pekan lalu. Tarique Rahman, yang merupakan perdana menteri pria pertama sejak tahun 1991, akan mengemban amanah selama lima tahun ke depan.
Prosesi pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat di hadapan Presiden Mohammed Shahabuddin, bertempat di gedung parlemen di ibu kota Dhaka. Bersamaan dengan pelantikan Perdana Menteri, sebanyak 49 anggota kabinet juga resmi dilantik. Sebelumnya, 297 anggota parlemen telah dilantik sebagai anggota parlemen ke-13, menandai komposisi legislatif yang baru. Menariknya, komposisi anggota parlemen yang dilantik mencakup perwakilan dari blok yang dipimpin oleh Jamaat-e-Islami Bangladesh, menunjukkan spektrum politik yang lebih luas dalam badan legislatif.
Komposisi Kabinet dan Pengaturan Portofolio
Pelantikan kabinet ini mencakup 25 menteri penuh dan 24 menteri negara, yang semuanya dilantik dalam upacara yang sama. Dalam susunan kabinet baru ini, beberapa posisi kunci diisi oleh figur-figur yang telah dikenal. Khalilur Rahman, seorang teknokrat, dipercaya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Sementara itu, Amir Khasru Mahmud Chowdhury ditunjuk sebagai Menteri Keuangan dan Perencanaan. Tarique Rahman sendiri akan tetap memegang portofolio pertahanan, menegaskan fokus pada keamanan negara.
Latar Belakang Pemilu dan Transisi Kekuasaan
Pemilihan umum yang mengantarkan Tarique Rahman ke tampuk kekuasaan ini memiliki catatan sejarah yang signifikan. Ini adalah pemilu pertama yang diadakan sejak pemberontakan pada tahun 2024 berhasil menggulingkan pemerintahan partai Liga Awami yang telah berkuasa selama 15 tahun.
Upacara pelantikan ini juga mendapat perhatian internasional dengan kehadiran sejumlah pemimpin dan pejabat asing. Di antara tamu kehormatan yang hadir adalah Presiden Maladewa Mohamed Muizzu, Perdana Menteri Bhutan Tshering Tobgay, Menteri Perencanaan Pakistan Ahsan Iqbal, dan Wakil Sekretaris Jenderal Inggris Seema Malhotra. Kehadiran mereka menunjukkan pengakuan dan dukungan internasional terhadap proses demokrasi di Bangladesh.
Proses transisi kekuasaan berjalan lancar dengan penyerahan estafet kepemimpinan dari pemerintahan sementara yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus. Pemerintahan sementara ini telah memimpin Bangladesh sejak 8 Agustus 2024, menyusul kepergian mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina dari negara itu pada 5 Agustus di tengah gelombang protes massa yang meluas.
Tim Muhammad Yunus memiliki peran krusial dalam menyelenggarakan pemilu pekan lalu, yang berhasil menghasilkan pemerintahan terpilih pertama di Bangladesh dalam kurun waktu 18 bulan terakhir.
Hasil Pemilu dan Struktur Parlemen
Dalam pemilihan umum tersebut, partai Liga Awami memilih untuk tidak berpartisipasi. Sebaliknya, Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan koalisinya berhasil meraih kemenangan telak dengan menguasai mayoritas dua pertiga kursi parlemen, mengamankan total 212 kursi.
Dari total 300 kursi yang tersedia di parlemen, pemilihan untuk tiga kursi ditunda dan akan dijadwalkan ulang. Selain itu, terdapat alokasi 50 kursi cadangan yang diperuntukkan bagi perempuan. Kursi-kursi ini akan didistribusikan sesuai dengan proporsi perolehan kursi partai masing-masing setelah parlemen resmi bersidang.
Partisipasi Pemilih dan Dukungan Reformasi Konstitusi
Proses demokrasi kali ini juga mencatat tingkat partisipasi pemilih yang menggembirakan. Lebih dari 127,6 juta warga Bangladesh terdaftar sebagai pemilih, dengan angka partisipasi mencapai 59,44 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan partisipasi sebesar 41,8 persen pada pemilu yang diadakan pada Januari 2024.
Selain pemilihan umum, referendum serentak mengenai reformasi konstitusi juga dilaksanakan dan memperoleh dukungan mayoritas yang kuat. Hasil suara setuju untuk reformasi konstitusi melampaui angka 60 persen, mengindikasikan adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk pembaruan fundamental dalam kerangka hukum negara.
