Antisipasi Lonjakan Konsumsi BBM Menjelang Ramadan dan Idul Fitri di Sulawesi
Menjelang periode krusial Ramadan dan Idul Fitri, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memprediksi adanya peningkatan signifikan dalam konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis gasoline, khususnya Pertalite. Estimasi kenaikan diperkirakan mencapai 7,5 hingga 8 persen. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan ini, seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah tersebut telah diinstruksikan untuk menambah stok cadangan.
Peningkatan Konsumsi Gasoline dan Penurunan Gasoil
Peningkatan konsumsi BBM ini didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan mudik maupun aktivitas keagamaan selama bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Puncak permintaan diperkirakan akan terjadi pada periode H-7 hingga Hari H Lebaran, dengan lonjakan tertinggi pada produk gasoline seperti Pertalite dan Pertamax.
Sales Branch Manager Sulselbar, I Fuel Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Muh Yoga Prabowo, menjelaskan bahwa estimasi peningkatan konsumsi Pertalite berkisar antara 7,5 hingga 8 persen. “Estimasi kami meningkat 7,5 sampai 8 persen,” ujar Yoga Prabowo saat melakukan pemantauan di salah satu SPBU di Makassar.
Sementara itu, konsumsi BBM jenis gasoil, seperti Biosolar, Dexlite, dan Pertamina Dex, diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 10 hingga 11 persen. Penurunan ini diperkirakan terjadi seiring dengan berkurangnya aktivitas logistik dan industri selama bulan Ramadan. Namun, berbeda dengan gasoil, konsumsi avtur justru diprediksi akan meningkat hingga 4 persen. Peningkatan konsumsi avtur ini disebabkan oleh meningkatnya pergerakan penerbangan, mengingat Makassar menjadi salah satu tujuan utama mudik melalui jalur udara.
Kesiapan Pasokan dan Distribusi
Untuk menjamin ketersediaan pasokan BBM selama periode puncak, distribusi BBM di Sulawesi didukung oleh tiga terminal utama yang berlokasi di Makassar, Parepare, dan Palopo. Pertamina Patra Niaga telah meminta lembaga penyalur, termasuk SPBE, SPBU, pangkalan, hingga pertashop, untuk meningkatkan stok selama masa mudik dan arus balik.
Dalam kondisi normal, ketahanan stok rata-rata untuk Pertalite mencapai 9 hari, sementara Pertamax mencapai 9,4 hari. Meskipun pergerakan stok bersifat fluktuatif, tergantung pada dinamika pasokan dan permintaan, pihak Pertamina menegaskan komitmennya untuk memastikan pasokan tetap aman.
Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Sulawesi Selatan, Andi Eka Prasetia, memastikan bahwa kuota BBM di Sulawesi Selatan masih mencukupi untuk memenuhi proyeksi kebutuhan selama Ramadan hingga Idul Fitri. Kuota Biosolar tercatat sebanyak 741.391 kiloliter dan Pertalite sebanyak 1.136.082 kiloliter. “Stok yang tersedia masih aman untuk proyeksi Ramadan hingga Idul Fitri,” tegasnya.
Pemantauan distribusi BBM akan difokuskan pada daerah-daerah tujuan mudik dan kawasan wisata. Perhatian khusus juga akan diberikan pada wilayah-wilayah yang sebelumnya pernah mengalami kendala distribusi akibat faktor cuaca.
Indonesia Hentikan Impor Solar, Menuju Swasembada Energi
Di sisi lain, terjadi perkembangan signifikan dalam upaya mewujudkan kemandirian energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa Indonesia tahun ini tidak lagi mengimpor solar. Kebijakan ini didukung oleh peningkatan produksi dari proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan di Kalimantan Timur, serta penerapan program biodiesel B40.
“Ini sejarah pertama dalam sejarah peradaban bangsa kita. Pasti importir sakit kepala ini,” ujar Bahlil Lahadalia saat menyampaikan arahan dalam sebuah acara di Makassar. Ia menjelaskan bahwa konsumsi solar nasional mencapai 39 juta kiloliter per tahun, sementara produksi dalam negeri sebelumnya hanya sekitar 16 juta kiloliter.
Melalui RDMP Balikpapan, kapasitas produksi mengalami peningkatan signifikan, yaitu tambahan 5 juta kiloliter bensin dan 3,9 juta kiloliter solar per tahun. Ditambah dengan kebijakan B40, yang berarti setiap 100 persen solar yang dijual terdiri dari 60 persen solar dan 40 persen biodiesel, kebutuhan dalam negeri diproyeksikan dapat terpenuhi tanpa perlu impor. “Maka tahun ini dengan B40, tidak lagi kita melakukan impor solar,” tegasnya.
Bahlil menegaskan bahwa langkah ini diambil demi mewujudkan swasembada energi, yang menurutnya akan memberikan keuntungan lebih besar bagi bangsa dibandingkan ketergantungan pada impor. Total impor energi Indonesia, termasuk BBM dan bahan baku Liquefied Petroleum Gas (LPG), mencapai sekitar Rp520 triliun per tahun.
Proyek RDMP Balikpapan sendiri merupakan kilang terbesar di Indonesia dengan nilai investasi sekitar Rp123 triliun, yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dari 260.000 barel menjadi 360.000 barel per hari.
Menuju Ketahanan Energi Nasional
Bahlil Lahadalia juga menyoroti masa keemasan produksi minyak nasional pada periode 1996-1997, di mana produksi sempat menembus 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari, jauh melebihi kebutuhan dalam negeri dan memungkinkan Indonesia untuk mengekspor sekitar 1 juta barel per hari. Pada masa itu, kontribusi sektor minyak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 43 persen, yang memungkinkan Indonesia menjadi anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).
Namun, pascareformasi, produksi minyak nasional terus mengalami tren penurunan. Dalam satu dekade terakhir, lifting minyak bahkan jarang mampu memenuhi target APBN. Meskipun demikian, terdapat tren positif yang mulai terlihat, di mana target APBN sebesar 605 ribu barel per hari untuk lifting minyak berhasil tercapai untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir.
Meskipun demikian, tantangan di sektor energi masih besar. Volume impor minyak mentah dan produk turunannya masih mencapai sekitar 1 juta barel per hari, dengan total nilai impor energi mencapai Rp520 triliun per tahun.
Untuk mengatasi hal ini dan mendorong kemandirian energi, pemerintah telah menyiapkan strategi konkret, termasuk penawaran sekitar 110 wilayah kerja migas melalui mekanisme lelang. Hal ini bertujuan untuk mendorong ketahanan dan swasembada energi nasional.
Selain itu, nilai proyek di bawah koordinasi SKK Migas bersama para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sepanjang tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 42 miliar dolar AS atau setara lebih dari Rp600 triliun. Bahlil menekankan bahwa seluruh peluang ini akan dibuka secara profesional, akuntabel, dan transparan.
Kebijakan afirmatif juga diterapkan, di mana proyek bernilai di bawah Rp100 miliar tidak lagi sepenuhnya dapat digarap oleh kontraktor berbasis di Jakarta, melainkan harus melibatkan pelaku usaha daerah di lokasi proyek tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pengusaha lokal untuk berkembang. Namun, Bahlil juga mengingatkan para pelaku usaha daerah untuk memiliki kesiapan teknis dan manajerial yang memadai agar dapat memanfaatkan peluang ini secara optimal dalam dunia migas yang sangat profesional.
