Ringkasan Berita:
- Sosiolog Aceh, Prof Humam Hamid, mengingatkan pemerintah pusat agar berhati-hati dalam merespons gejolak ekonomi global
- Prof Humam Hamid juga mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ragu mengambil keputusan tidak populer, termasuk menghentikan program MBG
- Konflik global terjadi jauh dari Indonesia, dampaknya sudah mulai dirasakan masyarakat, termasuk di Aceh
“Pemerintah harus sangat hati-hati. Mudah-mudahan jangan malu lah Pak Presiden kalau memang harus membuat keputusan yang agak berat. Misalnya ya, tiba-tiba MBG dihentikan misalnya,” Humam Hamid, Guru Besar USK
, BANDA ACEH – Sosiolog Aceh, Prof Humam Hamid, mengingatkan pemerintah pusat agar berhati-hati dalam merespons gejolak ekonomi global, khususnya dampak konflik internasional yang mendorong kenaikan harga energi.
Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) itu bahkan menyarankan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ragu mengambil keputusan tidak populer, termasuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika kondisi ekonomi semakin memburuk.
“Pemerintah harus sangat hati-hati. Mudah-mudahan jangan malu lah Pak Presiden kalau memang harus membuat keputusan yang agak berat. Misalnya ya, tiba-tiba MBG dihentikan misalnya,” kata Prof Humam, dalam Podcast Serambi Spotlight, yang dipandu Pemred Serambi Indonesia Zainal Arifin M. Nur, di Studio , Sabtu (28/3/2026).
Menurut Prof Humam, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin besar seiring lonjakan harga minyak dunia yang sudah melampaui asumsi awal. Kondisi tersebut diperparah oleh melemahnya ekspor, termasuk ke China.
“Asumsi APBN kita berapa dolar? 70 kan? Sekarang sudah 100 sekian. Artinya Indonesia ini harus membayar lebih untuk minyak. Di sisi lain, ekspor kita ke Cina juga menurun. Jadi uang masuk kecil, bayarnya besar,” ujarnya.
Prof Humam menekankan bahwa dalam situasi krisis, pemerintah perlu mengutamakan stabilitas fiskal dibanding popularitas politik. “Jangan takut nanti enggak populer karena sudah berjanji MBG. Jangan pernah ragu untuk mengambil keputusan yang tidak populer untuk menyelamatkan bangsa dan negara,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan bahwa krisis ekonomi dapat berdampak serius terhadap stabilitas politik, bukti nyata sudah terjadi di Indonesia pada 1998. Kala itu, kepemimpinan Soeharto runtuh usai terjadinya gejolak besar-besaran akibat krisis ekonomi
“Persoalan begini jangan main-main. Dulu Pak Harto jatuh karena harga bahan pokok, karena krisis ekonomi. Penyakit itu akan datang kalau enggak hati-hati. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi risikonya tetap ada,” katanya.(ra)
Dampak Nyata ke Aceh
Prof Humam Hamid menilai, bahwa kendati konflik global terjadi jauh dari Indonesia, dampaknya sudah mulai dirasakan masyarakat, termasuk di Aceh. Kenaikan harga energi dipastikan akan merembet ke berbagai sektor.
“Sekarang saja sudah terasa. Sebentar lagi harga minyak, gas naik, ongkos transportasi naik, bahan kebutuhan akan inflasi,” ujarnya.
Ia mencontohkan sektor perikanan dan pertanian sebagai sektor yang paling rentan terdampak. Nelayan terancam tidak melaut jika harga solar naik, sementara petani dan pelaku usaha akan terbebani biaya operasional sehingga hasil taninya terkendala untuk dipasarkan.
Menurutnya, kondisi ini akan sangat berat bagi masyarakat karena terjadi tanpa keterlibatan langsung dalam konflik. “Kita tidak terlibat perang, tapi kita yang kena. Dan itu sakit sekali. Ini tugas pemerintah untuk memastikan penderitaan itu tidak menjadi sangat berat,” katanya.
Peran Pemerintah Aceh
Untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, Humam mendorong Pemerintah Aceh memperkuat program yang langsung menyentuh masyarakat, contohnya saat ini mengedepankan skema padat karya dalam penanganan banjir di Aceh. Hal itu menjadi penting agar ada perputaran uang langsung di tengah masyarakat.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya memastikan distribusi pupuk subsidi di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Menurutnya, saat ini berbagai wilayah di Aceh mengalami kesulitan mendapatkan pupuk. “Ini harus dijamin sampai ke masyarakat. Orang lagi susah, lagi teriak,” tuturnya.
Seperti diketahui, konflik di Timur Tengah antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang kini telah genap satu bulan, mulai menimbulkan dampak serius di berbagai belahan dunia. Sejumlah negara dilaporkan telah membatasi gerak kehidupan, karena kekhawatiran terjadinya krisis BBM. “Sekitar 20 persen energi dunia itu ada di Hormuz, 10 persen di Laut Merah. Jadi baru diancam saja, harga minyak sudah naik karena risiko asuransi dan logistik,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa dampak terbesar konflik global bukan pada aspek militer bagi Indonesia, melainkan pada ekonomi. Perang besar mungkin tidak sampai ke Indonesia. Namun, paling buruk adalah sektor ekonomi.
Di tengah situasi tersebut, Prof Humam mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dan asal-alasn dalam mengambil setiap kebijakan. “Jangan ugal-ugalan dalam kebijakan. Ini situasi serius,” ujarnya.(ra)
