Sikap Presiden Prabowo: Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berjalan, Bantah Janji Iuran Dewan Perdamaian
Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik terkait dua isu krusial yang menyangkut kebijakan pemerintah. Pertama, komitmennya untuk mempertahankan program makan bergizi gratis (MBG) di tengah desakan evaluasi total program unggulan tersebut. Kedua, klarifikasinya mengenai keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), sebuah forum yang dibentuk oleh Amerika Serikat.
Menanggapi berbagai pertanyaan dan dinamika yang berkembang, Presiden Prabowo memberikan penegasan sikapnya. Terkait program MBG, ia menyatakan akan tetap berlanjut meskipun pemerintah dihadapkan pada tantangan anggaran yang tidak sedikit. Sementara itu, perihal BoP, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah membuat janji untuk membayar iuran kepada forum tersebut.
Berikut adalah rangkuman mendalam mengenai kedua isu penting ini, beserta satu berita terpopuler lainnya yang berhasil menarik perhatian publik sepanjang hari Ahad, 22 Maret 2026.
1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Akan Terus Berjalan: Prioritas Kesejahteraan Rakyat di Atas Potensi Korupsi
Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keteguhan hati untuk melanjutkan program makan bergizi gratis (MBG). Keputusan ini diambil di tengah gelombang kritik dan tantangan fiskal yang dihadapi oleh pemerintah. Prabowo secara tegas menyatakan bahwa program ini akan tetap berjalan, bahkan ia berpendapat bahwa anggaran yang dialokasikan lebih baik digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi rakyat daripada berisiko dikorupsi.
Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam sebuah sesi wawancara mendalam yang berlangsung di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Wawancara yang melibatkan sejumlah wartawan dan pakar ini berlangsung dari Selasa malam, 17 Maret 2026, hingga Rabu dini hari, 18 Maret 2026.
“Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan,” ujar Presiden Prabowo, seperti yang terekam dalam video wawancara yang dibagikan oleh Sekretariat Presiden pada Ahad, 22 Maret 2026.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pengalamannya selama masa kampanye telah membuka matanya terhadap kondisi anak-anak Indonesia yang mengalami stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi. Ia melihat langsung realitas tersebut di berbagai desa yang dikunjunginya.
“Anda tidak melihat anak-anak yang stunting? Saya lihat. Saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa, saya lihat,” tegasnya, menggarisbawahi urgensi program MBG dalam mengatasi masalah gizi kronis pada anak-anak.
2. Prabowo Klarifikasi Komitmen Indonesia: Tidak Ada Janji Iuran US$ 1 Miliar untuk Board of Peace (BoP)
Isu lain yang tak kalah hangat diperbincangkan adalah mengenai keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Prabowo secara tegas membantah adanya janji pembayaran iuran sebesar US$ 1 miliar, yang setara dengan sekitar Rp17 triliun, untuk forum internasional tersebut.
Menurut Presiden Prabowo, komitmen Indonesia terhadap BoP hanya sebatas pengiriman personel tentara ke Jalur Gaza melalui Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF). Pasukan ini akan beroperasi di bawah komando Dewan Perdamaian.
Penjelasan ini juga disampaikan dalam sesi wawancara yang sama di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Selasa malam, 17 Maret 2026, hingga Rabu dini hari, 18 Maret 2026. Presiden Prabowo menekankan bahwa tidak ada perjanjian keuangan apa pun yang pernah dijanjikan kepada Amerika Serikat terkait partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian.
“Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami mau ikut iuran US$ 1 miliar,” tegas Presiden Prabowo, dikutip dari video wawancara yang dibagikan Sekretariat Presiden pada Ahad, 22 Maret 2026. Klarifikasi ini penting untuk memberikan pemahaman yang akurat kepada publik mengenai posisi Indonesia dalam forum internasional tersebut dan menghindari kesalahpahaman mengenai komitmen keuangan negara.
3. Desakan Transparansi: Tim Advokasi Minta TNI Rilis Foto Pelaku Kasus Penyiraman Air Keras
Di luar ranah kebijakan kepresidenan, isu hukum dan hak asasi manusia juga mencuat ke permukaan. Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) secara terbuka mempertanyakan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis hak asasi manusia (HAM), Andrie Yunus.
Meskipun Puspom TNI mengklaim telah menangkap keempat terduga pelaku, TAUD merasa prihatin dengan minimnya transparansi dari pihak TNI mengenai identitas para pelaku tersebut.
“Kami mendesak Puspom TNI untuk bersikap transparan dan akuntabel dengan merilis foto atau menunjukkan pelaku secara langsung,” ujar TAUD melalui keterangan tertulis yang disampaikan oleh pengurus KontraS, Jane Rosalina, pada Ahad, 22 Maret 2026.
TAUD berpendapat bahwa publikasi informasi berupa foto terduga pelaku sangat penting guna memungkinkan masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap klaim yang disampaikan oleh TNI. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat adanya perbedaan informasi antara TNI dan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Polda Metro Jaya sendiri telah merilis identitas dan foto dua terduga pelaku, yang berinisial BHC dan MAK, berdasarkan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan oleh kepolisian. Keterbukaan informasi ini diharapkan dapat memperjelas kasus dan memberikan keadilan bagi korban.
