Ratusan karyawan dari raksasa teknologi Google dan OpenAI baru-baru ini menandatangani sebuah surat terbuka yang kuat, menyerukan penghentian penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam konteks peperangan. Gelombang protes ini dipicu oleh laporan yang menyebutkan bahwa model bahasa besar (LLM) Claude, yang dikembangkan oleh Anthropic, diduga telah digunakan oleh militer Amerika Serikat dalam operasi di Iran.
Surat yang diberi judul “Kita Tidak Akan Terpecah Belah” ini, pada Rabu (4/3) pukul 8.20 WIB, telah ditandatangani oleh 857 karyawan Google dan 100 pegawai OpenAI. Surat tersebut secara spesifik menyoroti tindakan Departemen Pertahanan (DoD) atau Pentagon yang dilaporkan memasukkan Anthropic ke dalam daftar hitam. Langkah ini diambil setelah Anthropic menyatakan keberatan terhadap penggunaan Claude untuk pengawasan penduduk secara massal atau pengembangan senjata otonom sepenuhnya.
Para penandatangan surat tersebut mengungkapkan kekhawatiran mereka bahwa pemerintah AS mencoba untuk memecah belah perusahaan-perusahaan teknologi. “Mereka mencoba untuk memecah belah setiap perusahaan karena takut perusahaan lain akan menyerah,” bunyi surat itu. “Strategi itu hanya berhasil jika kita tidak tahu di mana posisi perusahaan lain. Surat ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman bersama dan solidaritas dalam menghadapi tekanan dari Departemen Perang.”
Lebih lanjut, surat terbuka ini mendesak Kongres Amerika Serikat untuk melakukan pemeriksaan mendalam guna memastikan apakah penggunaan wewenang luar biasa terhadap perusahaan teknologi Amerika Serikat sudah tepat. Para karyawan juga meminta agar Anthropic dan perusahaan swasta lainnya tidak boleh dihukum karena menolak untuk menuruti tuntutan pemerintah yang dianggap tidak etis atau berpotensi membahayakan.
Laporan mengenai penggunaan Claude oleh militer AS di Iran muncul hanya beberapa jam setelah Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Anthropic masuk daftar hitam dan dilarang digunakan oleh instansi pemerintah. Hal ini menambah ketegangan yang telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir di sektor teknologi, terutama terkait dengan peningkatan agresivitas agen imigrasi dari Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE). Insiden tragis pembunuhan dua warga negara Amerika di Minnesota awal tahun ini juga turut memicu kekhawatiran di kalangan pekerja industri teknologi.
Para pekerja di industri teknologi menuntut adanya transparansi yang lebih besar terkait pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan mereka bersama dengan pemerintah. Tuntutan ini secara khusus berfokus pada kontrak-kontrak yang berkaitan dengan komputasi awan dan kecerdasan buatan.
Google di Tengah Pusaran Kontroversi AI Militer
Bagi Google, gelombang reaksi negatif terbaru ini datang di saat perusahaan dilaporkan sedang dalam negosiasi intensif dengan Pentagon. Negosiasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan model AI terkemuka mereka, Gemini, ke dalam sistem rahasia milik militer.
Sebagai gambaran, Pentagon sendiri telah meluncurkan platform AI komprehensif bernama GenAI.mil pada Desember 2025. Platform ini dirancang khusus untuk meningkatkan kapabilitas AI di seluruh angkatan bersenjata Amerika Serikat. Dengan adanya platform ini, model AI Google Gemini diharapkan dapat langsung tersedia bagi setiap prajurit Amerika.
Keluhan yang dilayangkan oleh para karyawan ini bukan kali pertama. Hal ini menghidupkan kembali perselisihan internal yang telah berlangsung bertahun-tahun di Google mengenai keterlibatan AI dalam urusan militer. Contoh sebelumnya termasuk Proyek Maven dan Nimbus yang melibatkan kerja sama dengan Israel.
Seruan untuk Amazon, Google, dan Microsoft
Pada hari Jumat, kelompok advokasi “No Tech For Apartheid”, yang telah lama menjadi kritikus vokal terhadap kesepakatan komputasi awan antara pemerintah AS dan perusahaan teknologi besar, merilis sebuah pernyataan bersama. Pernyataan ini berjudul “Amazon, Google, Microsoft Harus Menolak Tuntutan Pentagon”, menyerukan ketiga raksasa teknologi tersebut untuk bersikap tegas.
Koalisi tersebut menekankan bahwa ketiga pemimpin utama dalam penyediaan infrastruktur cloud ini harus menolak persyaratan dari Departemen Pertahanan yang berpotensi memungkinkan pengawasan massal atau penyalahgunaan AI lainnya. Mereka juga menyerukan adanya kejelasan yang lebih besar seputar kontrak-kontrak yang melibatkan militer dan lembaga pemerintah, termasuk ICE.
Kelompok ini secara spesifik menyoroti Google, merujuk pada potensi kesepakatan Pentagon yang dapat meniru perjanjian yang memungkinkan Departemen Pertahanan untuk mengerahkan Grok, sebuah model AI dari xAI milik Elon Musk. Penggunaan Grok dilaporkan terjadi di “lingkungan rahasia, sejauh yang kami ketahui, tanpa pengamanan apa pun”.
“Perusahaan kami sendiri juga hampir menerima persyaratan kontrak serupa,” demikian bunyi pernyataan tersebut. “Google sedang bernegosiasi dengan Pentagon untuk mengerahkan Gemini, model terdepan mereka sendiri, untuk penggunaan rahasia.”
Berbeda dengan Anthropic dan OpenAI yang telah mengeluarkan berbagai pernyataan publik mengenai negosiasi mereka dengan Departemen Pertahanan AS dan status kontrak mereka saat ini, perusahaan induk Google, Alphabet, memilih untuk bungkam. Hingga kini, Alphabet belum memberikan tanggapan resmi terhadap beberapa permintaan komentar terkait isu krusial ini.
