Spanyol Tegaskan Pangkalan Tak untuk Serangan AS ke Iran

Spanyol Tolak Fasilitasi Militer AS untuk Serangan ke Iran, Tuntut De-eskalasi

Madrid – Pemerintah Spanyol pada Minggu, 1 Maret 2026, secara tegas menolak permintaan Amerika Serikat (AS) untuk menggunakan pangkalan militer bersama di wilayah mereka guna mendukung operasi militer yang dilancarkan AS dan Israel terhadap Iran. Penolakan ini disampaikan menyusul permintaan Washington untuk mengakses fasilitas pertahanan yang digunakan bersama oleh kedua negara.

Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, melontarkan kecaman keras terhadap langkah militer tersebut, menyebutnya sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan berisiko tinggi. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bentuk intervensi berbahaya yang melanggar prinsip-prinsip hukum internasional.

Tegasnya Kedaulatan Pangkalan Militer Nasional

Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares, menekankan bahwa fasilitas militer yang dimiliki Spanyol tidak dan tidak akan pernah diizinkan untuk digunakan dalam operasi semacam itu. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan izin penggunaan pangkalan di luar kesepakatan yang telah berlaku atau yang bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini termasuk pangkalan angkatan laut Rota dan pangkalan udara Morón, yang merupakan aset strategis negara.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Margarita Robles menambahkan bahwa dukungan dari fasilitas militer Spanyol hanya dapat diberikan dalam situasi kemanusiaan yang sangat mendesak. Bantuan tersebut tidak akan diberikan kecuali benar-benar diperlukan dari sudut pandang kemanusiaan, menggarisbawahi komitmen Spanyol untuk menjaga netralitas dan menghindari keterlibatan dalam konflik militer yang tidak memiliki dasar kemanusiaan yang kuat.

Pergerakan Pesawat Militer AS Terekam Data Penerbangan

Ironisnya, data pelacakan penerbangan dari FlightRadar24 mencatat adanya pergerakan puluhan pesawat milik AS yang lepas landas dari pangkalan Rota dan Morón di wilayah selatan Spanyol setelah operasi militer dimulai. Setidaknya tujuh pesawat tercatat mendarat di Pangkalan Udara Ramstein di Jerman. Sembilan pesawat tanker juga dilaporkan menuju arah yang sama, sementara dua pesawat lainnya bergerak menuju Prancis selatan.

Di sisi lain, pemerintah Spanyol juga secara terbuka mengutuk serangan balasan rudal yang dilancarkan oleh Iran ke sejumlah negara di kawasan Teluk. Menteri Luar Negeri Albares menyampaikan sikap Spanyol melalui akun media sosialnya, menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional.

“Kami menuntut penghormatan terhadap hukum internasional. Kekerasan hanya membawa kekacauan. De-eskalasi dan dialog adalah jalan menuju perdamaian dan stabilitas,” tulis Albares, yang juga dikutip dari laporan The Hill.

Respons Eropa dan Iran Warnai Eskalasi Konflik

Sikap tegas Spanyol ini menunjukkan perbedaan signifikan dengan kebijakan yang diambil oleh beberapa negara besar Eropa lainnya. Inggris, Prancis, dan Jerman dilaporkan telah memutuskan untuk mengizinkan atau menyatakan kesiapan untuk mengizinkan pangkalan mereka digunakan guna mendukung operasi AS. Keputusan ini didasarkan pada prinsip pertahanan kolektif, menyusul serangan balik Iran terhadap aset AS dan infrastruktur energi di Timur Tengah.

Ketiga negara tersebut merilis pernyataan bersama yang menyatakan keterkejutan atas serangan rudal Iran yang dianggap tidak pandang bulu dan tidak proporsional terhadap negara-negara di kawasan, termasuk yang tidak terlibat langsung dalam operasi awal AS dan Israel. Mereka menegaskan komitmen untuk bekerja sama dengan AS dan sekutu regional dalam upaya menjaga stabilitas.

Serangan gabungan yang dilancarkan oleh AS dan Israel ini dilaporkan telah menyebabkan tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, telah mengirimkan surat resmi kepada PBB. Dalam surat tersebut, ia menyebut pembunuhan Khamenei sebagai pelanggaran serius yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap norma-norma dasar hubungan antarnegara. Melalui kantor berita WANA Iran, Araghchi menegaskan bahwa Piagam PBB hanya memperbolehkan penggunaan kekuatan jika mendapat persetujuan Dewan Keamanan atau sebagai bentuk pembelaan diri. Ia juga mengutuk serangan terhadap sekolah, bangunan tempat tinggal, dan fasilitas darurat sebagai kejahatan perang.

Araghchi juga menyampaikan pernyataannya melalui platform X, mengungkapkan kebingungannya atas alasan serangan AS terhadap Iran. Ia menduga bahwa pemerintahan AS mungkin terseret ke dalam konflik tersebut. “Yang saya ketahui adalah: Iran akan menghukum mereka yang membunuh anak-anak kami. Permusuhan kami bukan terhadap rakyat Amerika, yang sekali lagi dibohongi,” tulisnya, menegaskan bahwa kemarahan Iran ditujukan kepada pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut, bukan kepada rakyat Amerika secara umum.

Pos terkait