Upaya Revitalisasi Pasar Modal Indonesia: Regulator Berpacu dengan Waktu Pasca-Pembekuan MSCI
Dalam menghadapi tantangan global, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan organisasi swa-regulasi (SRO) tengah gencar melancarkan serangkaian perbaikan fundamental di pasar modal Indonesia. Langkah proaktif ini diambil menyusul keputusan penting dari penyedia indeks global, MSCI, yang memutuskan untuk membekukan proses penyeimbangan ulang (rebalancing) saham-saham Indonesia dalam indeks mereka. Keputusan ini menjadi sinyal kuat perlunya penguatan kredibilitas dan daya saing pasar modal domestik di mata investor internasional.
Manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI) secara tegas menyatakan bahwa berbagai inisiatif perbaikan tengah diimplementasikan, sembari memastikan kesiapan seluruh perusahaan tercatat dalam menghadapi transformasi pasar yang sedang berjalan. Pjs. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, merinci setidaknya empat upaya strategis yang kini menjadi fokus utama regulator. Inisiatif-inisiatif ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan daya saing pasar, tetapi juga untuk memelihara dan memperkuat kepercayaan investor, baik dari dalam negeri maupun mancanegara.
Peningkatan Free Float dan Transparansi Kepemilikan Saham
Salah satu pilar utama perbaikan yang digagas regulator adalah penyesuaian Peraturan Bursa Nomor I-A mengenai Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Dalam rencana revisi ini, BEI mengusulkan peningkatan ketentuan free float (saham yang beredar bebas di publik) menjadi minimal 15%.
Saat ini, proses pengumpulan masukan dari seluruh pemangku kepentingan terkait penyesuaian aturan ini masih berlangsung hingga batas waktu 19 Februari 2026. Aturan baru ini direncanakan akan mulai berlaku efektif pada Maret 2026, namun penerapannya akan dilakukan secara bertahap. Jeffrey Hendrik menekankan, “Kami memahami bahwa setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, BEI menyiapkan fase transisi, pemantauan, dan pendampingan agar implementasi berjalan secara terukur sekaligus tetap menjaga stabilitas perdagangan.”
Peningkatan batas minimum free float ini bertujuan untuk memperdalam likuiditas pasar dan sejalan dengan delapan rencana strategis percepatan reformasi pasar modal yang telah dicanangkan oleh OJK.
Selain itu, BEI juga berencana untuk mempublikasikan data kepemilikan saham di atas 1%. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat transparansi struktur kepemilikan saham di perusahaan tercatat, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas kepada investor. Jeffrey menilai, transparansi yang lebih baik akan berkontribusi pada peningkatan fairness dalam perdagangan pasar bebas. “Investor membutuhkan informasi yang jelas, konsisten, dan mudah diakses. Dengan transparansi yang semakin baik, kita memperkuat fairness sekaligus reputasi pasar modal Indonesia,” ujarnya.
Klasifikasi Investor yang Lebih Rinci dan Penguatan Tata Kelola Perusahaan
Di sisi lain, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) turut mengambil peran dengan merinci klasifikasi investor dalam sistem Single Investor Identification (SID). Jika sebelumnya SID hanya mengenal sembilan jenis investor, kini KSEI akan menambahkan 28 klasifikasi investor baru dalam subkategori untuk jenis investor Corporate dan Others. Perubahan ini sejalan dengan kekhawatiran MSCI mengenai konsentrasi kepemilikan saham pada beberapa emiten di Indonesia.
Lebih lanjut, BEI juga berencana untuk mewajibkan pelatihan khusus guna meningkatkan aspek good corporate governance (GCG) bagi seluruh jajaran direksi, komisaris, hingga komite audit perusahaan tercatat. Bagi calon emiten, BEI akan meningkatkan persyaratan keuangan, operasional, dan governance untuk memastikan kualitas mereka selaras dengan standar pasar yang lebih tinggi.
Proses Partisipatif dan Dukungan Implementasi
Dalam setiap rencana penerapan inisiatif perbaikan ini, Jeffrey Hendrik menjamin bahwa seluruhnya akan disusun melalui proses yang partisipatif. BEI berkomitmen untuk memastikan kesiapan perusahaan tercatat dalam menghadapi transformasi pasar ini.
“Seluruh inisiatif ini disusun melalui proses yang partisipatif. Untuk mendukung implementasi, BEI menyediakan layanan hot desk sebagai pusat konsultasi agar setiap kebutuhan klarifikasi dapat direspons secara cepat dan tepat,” pungkas Jeffrey. Upaya komprehensif ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan investor dan memperkuat posisi pasar modal Indonesia di kancah global.
