Isu Pembatasan BBM Bersubsidi Kembali Muncul
Isu pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi perbincangan hangat. Dewan Energi Nasional (DEN) telah memulai diskusi mengenai skema distribusi yang lebih tepat sasaran, sebagai bagian dari upaya pengendalian subsidi dan peningkatan efisiensi energi.
Satya Widya Yudha, anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan, menjelaskan bahwa diskusi tersebut sudah dimulai dengan PT Pertamina Patra Niaga. Salah satu skema yang sedang dipertimbangkan adalah pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan kapasitas silinder mesin atau Cubic Centimeter (CC) maupun jenis kendaraan.
Dalam estimasi awal, skema ini berpotensi mengurangi volume BBM bersubsidi sekitar 10-15 persen. Payung hukum untuk skema tersebut akan dibahas melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.
“BBM Pertalite dan solar bisa dibatasi, walaupun itu masih termasuk dalam subsidi komoditas,” ujarnya dalam Sarasehan Energi.
Menurutnya, pembatasan berdasarkan CC dan jenis kendaraan memiliki potensi penghematan sebesar 10-15 persen dari volume BBM bersubsidi.
Hingga saat ini, pemerintah dan Pertamina masih menahan harga BBM bersubsidi seperti solar dan Pertalite sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Namun, situasi ekonomi global memberikan tekanan yang signifikan.
Harga minyak mentah dunia kembali melonjak di atas level 100 dolar AS per barel. Sementara itu, kurs rupiah terus melemah, bahkan sempat menembus level Rp 17.600 per dolar Amerika Serikat (AS).
Badiul Hadi, peneliti Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), menyoroti kombinasi tekanan fiskal, lonjakan harga minyak, dan pelemahan kurs rupiah. Situasi ini otomatis menekan APBN karena subsidi dan kompensasi energi berpotensi membengkak jauh di atas target.
Ia menilai, kondisi ini membuat wacana pembatasan BBM bersubsidi semakin sulit dihindari. “Pembatasan konsumsi Pertalite dan Solar dari sisi fiskal memang dipahami pemerintah sebagai langkah pengendalian beban negara,” ujarnya.
Namun, Badiul memberikan catatan bahwa masalah utama bukan hanya besarnya subsidi, tetapi ketimpangan penerimanya. Selama ini, subsidi BBM masih banyak dinikmati oleh kendaraan pribadi dan kelompok menengah atas.
Ia mengingatkan agar penghematan fiskal tidak dilakukan dengan mengorbankan daya beli masyarakat kecil. Apalagi, solar bersubsidi sangat terkait dengan distribusi pangan, nelayan, petani, angkutan rakyat, serta UMKM.
“Jika pembatasan dilakukan tanpa mitigasi, dampaknya bisa langsung memicu inflasi biaya hidup,” ujar Badiul. Ia berharap skema pembatasan harus berbasis kemampuan ekonomi dan jenis penggunaan.
Menurut dia, kendaraan pribadi kelas menengah atas dan kendaraan non-produktif seharusnya menjadi prioritas pembatasan terlebih dahulu. Sementara sektor produktif rakyat harus tetap dilindungi, agar kebijakan energi tidak berubah menjadi sumber tekanan baru bagi masyarakat kecil.
