17 Raperda masuk Propemperda Kota Pangkalpinang 2027, fokus ketahanan pangan hingga investasi

PANGKALPINANG, BABEL NEWS – Pemerintah Kota bersama DPRD Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, mengusulkan 17 rancangan peraturan daerah (raperda) masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Pangkalpinang di gedung DPRD setempat, Senin (16/11/2026).

Adapun 17 raperda yang diusulkan terdiri atas 13 raperda dari pemerintah kota dan empat raperda inisiatif DPRD.

Belasan rancangan regulasi yang diajukan pemerintah kota tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pengelolaan keuangan daerah, investasi, ketahanan pangan, perizinan berusaha, hingga penataan perkotaan.

Sejumlah raperda yang masuk dalam usulan tersebut di antaranya tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, APBD Tahun Anggaran 2028, serta perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga mengusulkan pengaturan penyelenggaraan ketahanan pangan, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, penyelenggaraan perizinan berusaha, serta penyelenggaraan lampu penerangan jalan.

Ada pula usulan perubahan Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Pangkalpinang Tahun 2023–2043.

Rancangan peraturan daerah lain yang diusulkan Pemerintah Kota Pangkalpinang berkaitan dengan penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, pencegahan dan penanggulangan tunasusila dan penyimpangan perilaku seksual, penanggulangan kemiskinan, serta perubahan susunan perangkat daerah.

Wali Kota Pangkalpinang Saparudin mengatakan pihaknya akan menyiapkan seluruh dokumen pendukung untuk 13 raperda yang diusulkan, termasuk penjelasan, keterangan, maupun naskah akademik.

Tujuannya agar setiap rancangan peraturan daerah dapat diproses sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

“Pada prinsipnya Pemerintah Kota Pangkalpinang akan segera mempersiapkan atau menyusun penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik sebagaimana yang diatur di dalam peraturan menteri,” kata Saparudin kepada awak media usai rapat paripurna, Senin (16/11/2026).

Ia berharap, penyusunan Propemperda 2027 menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota Pangkalpinang dalam menghasilkan produk hukum daerah.

“Setiap peraturan daerah yang nantinya disahkan harus memenuhi ketentuan, baik dari sisi asas, norma maupun kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” tuturnya.

Sementara itu, empat raperda inisiatif DPRD mencakup jaminan produk pangan halal, pemberdayaan UMKM serta pelindungan produk lokal, penataan dan pengembangan potensi wisata sejarah dan budaya Kota Pangkalpinang, serta pelindungan budaya tradisional dan pengembangan budi daya pembinaan perkotaan. (t2)

Pos terkait