JAKARTA – Selamat pagi, para pembaca setia. Pada hari ini, kami akan menyajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (22/5) yang mencakup beberapa isu penting. Mulai dari permintaan guru PPPK agar diangkat menjadi PNS dengan gaji hingga Rp 15 juta, hingga pernyataan Menteri Keuangan yang siap memecat pejabat Bea Cukai. Tidak ketinggalan juga, bagaimana warga negara Australia bisa menjadi Direktur Utama perusahaan pemerintah. Simak selengkapnya!
1. Guru PPPK Minta Jadi PNS, Gaji Rp 15 Juta
Ketua ASN PPPK 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo, menyampaikan apresiasi terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan keinginan untuk menyejahterakan para guru di Indonesia.
Dalam pidatonya saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/5), Presiden Prabowo menyampaikan harapan agar para guru mendapatkan gaji yang layak. Ia yakin bahwa dengan meningkatkan kesejahteraan guru, mutu pendidikan di Indonesia akan semakin baik.
Permintaan dari guru PPPK untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan gaji hingga Rp 15 juta menjadi salah satu topik utama dalam diskusi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa para guru menginginkan perlindungan dan pengakuan lebih besar atas kontribusi mereka dalam dunia pendidikan.
2. Danantara Sumberdaya Indonesia Dipimpin Warga Australia, Kok Bisa?
PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebuah badan baru yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola ekspor sejumlah komoditas, akan dipimpin oleh warga negara Australia, Luke Thomas.
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengonfirmasi bahwa Luke Thomas Mahony ditunjuk sebagai Direktur Utama PT DSI. Penunjukan ini menimbulkan pertanyaan tentang alasan pemerintah memilih orang asing untuk memimpin perusahaan yang dikelola oleh negara.
Beberapa analis menilai bahwa penunjukan ini mungkin didasarkan pada pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh Luke Thomas dalam bidang ekspor dan manajemen bisnis. Namun, hal ini juga memicu perdebatan mengenai prioritas nasional dalam pengelolaan sumber daya alam.
3. Menteri Keuangan Siap Memecat Dirjen Bea Cukai
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, dari jabatannya jika terbukti melakukan tindak pidana suap.
Djaka Budhi Utama diketahui terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi dan fasilitas impor yang melibatkan bos Blueray Cargo. Langkah tegas ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk membersihkan sistem pemerintahan dari praktik korupsi dan nepotisme.
Pernyataan Menteri Keuangan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga integritas dan transparansi di lingkungan birokrasi.
4. TNI AD dan HIPAKAD Berkolaborasi Hilirisasi Jahe Bersama Petani
Dalam situasi geopolitik global yang tidak menentu, penguatan ekonomi mulai dari hulu hingga hilir menjadi langkah strategis untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Ketua Umum Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD), Haryara Tambunan, menyampaikan bahwa sinergisitas antara masyarakat dengan pemerintah dalam menciptakan penguatan ekonomi khususnya dari komoditi jahe sangat penting.
Kolaborasi antara TNI AD dan HIPAKAD bertujuan untuk membantu petani dalam meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian mereka, sehingga dapat menjaga ketahanan ekonomi secara lokal maupun nasional.
5. Menteri Keuangan Batal Berangkat Haji, Apa Alasannya?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa batal berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini diungkapkan Purbaya saat ditanya para wartawan mengenai rencana keberangkatan haji selama beberapa waktu ke depan.
“Enggak jadi, belum saatnya mungkin,” ucap Purbaya, di Istana Negara, pada Kamis (21/5).
Meski alasan pastinya belum diungkapkan secara detail, pernyataan ini menunjukkan bahwa Menteri Keuangan sedang fokus pada tanggung jawabnya sebagai pejabat publik.
