Penghargaan PWI untuk Dahlan Dahi: Simbol Rekonsiliasi dan Soliditas Organisasi Wartawan
Serang, Banten – Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Kota Serang, Provinsi Banten, pada Senin, 9 Februari 2026, menjadi momen bersejarah bagi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Dalam acara yang dihadiri oleh para insan pers terkemuka, PWI memberikan penghargaan prestisius, PWI Awards, kepada Dahlan Dahi, seorang tokoh yang dinilai memiliki peran krusial dalam mengurai konflik berkepanjangan dan menyatukan kembali organisasi wartawan tertua di Indonesia tersebut.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir, kepada Dahlan Dahi, yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Pers. Munir secara tegas menyatakan bahwa Dahlan Dahi layak menerima apresiasi tinggi atas jasa-jasanya yang tulus, ikhlas, dan telaten dalam menyelesaikan dualisme kepemimpinan yang sempat melanda PWI.
“Kami memberikan penghargaan kepada figur anggota Dewan Pers, Bapak Dahlan Dahi, atas jasa-jasa beliau yang berhasil mempertemukan dan menyelesaikan konflik dualisme di tubuh PWI. Beliau mampu merajut kembali perbedaan-perbedaan keras yang terjadi antara dua kubu pimpinan,” ujar Ahmad Munir dalam wawancaranya usai acara. Ia menambahkan, berkat ketelatenan, keikhlasan, dan ketulusan Dahlan Dahi, akhirnya tercapai kesepakatan untuk menggelar Kongres Persatuan PWI pada tahun 2025, yang menjadi tonggak rekonsiliasi.
Konflik dualisme kepengurusan PWI ini sempat memanas sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Organisasi ini terbelah menjadi dua kubu, yaitu pimpinan hasil Kongres Bandung 2023 yang dipimpin oleh Hendry Ch Bangun, dan pimpinan versi Kongres Luar Biasa Jakarta 2024 yang diketuai oleh Zulmansyah Sakedang.
Peran Kunci Dahlan Dahi dalam Mediasi
Ahmad Munir menjelaskan lebih lanjut bahwa kehadiran Dahlan Dahi sebagai figur penengah sangatlah vital. “PWI yang tadinya mengalami dualisme, alhamdulillah berkat ketelatenan, keikhlasan, dan ketulusan Mas Dahlan Dahi, akhirnya tercapai kesepakatan untuk digelar kongres Persatuan PWI 2025,” ungkap Munir.
Bahkan sehari sebelumnya, saat memberikan sambutan pada acara silaturahmi para pemimpin redaksi dan wartawan senior bersama pimpinan Astra di Hotel Aston, Serang, Banten, pada Minggu, 8 Februari 2026, Munir telah menyinggung peran penting Dahlan Dahi. Ia menyatakan kebahagiaannya atas bersatunya kembali PWI setelah melalui upaya penyatuan yang tidak mudah.
“Upaya penyatuan PWI telah dilakukan banyak pihak, termasuk Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Nezar Patria. Ketika solusi hampir didapat, sayangnya gagal. Sampai pada upaya baik dan ikhlas sahabat kita, anggota Dewan Pers Dahlan Dahi, yang mempersatukan PWI,” kata Munir.
Dukungan terhadap bersatunya PWI juga datang dari pemerintah. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang juga seorang mantan wartawan, menyampaikan rasa sukacitanya atas tercapainya rekonsiliasi ini. “Syukurlah, sekarang sudah bersatu,” ujarnya pada acara Konvensi Media Massa Nasional di Hotel Aston, Minggu (8/2/2026) sore. Ia mengenang bahwa pada tahun 2025, pemerintah tidak dapat hadir pada HPN karena pelaksanaan yang terpecah di dua tempat.
Sejarah dan Signifikansi PWI serta Hari Pers Nasional
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) didirikan pada 9 Februari 1946 di Surakarta, Jawa Tengah. Organisasi ini merupakan organisasi profesi wartawan pertama di Indonesia. Menurut Ketua Dewan Pers, Prof. Komarudin Hidayat, PWI adalah organisasi wartawan tertua yang menjadi konstituen Dewan Pers.
“Saat ini ada sebelas organisasi wartawan dan asosiasi perusahaan media yang menjadi konstituen Dewan Pers. Dan PWI adalah organisasi wartawan tertua, yang pertama lahir, kemudian disusul adik-adiknya,” kata Komarudin Hidayat.
Hari lahir PWI, 9 Februari, kemudian diperingati sebagai Hari Pers Nasional (HPN) oleh sebagian wartawan. Penetapan ini resmi dilakukan setelah Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985.
Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua organisasi wartawan menyetujui tanggal 9 Februari sebagai HPN. Organisasi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) memiliki pandangan berbeda. Mereka berpendapat bahwa setelah era Reformasi 1998, terjadi koreksi penting dalam regulasi media Orde Baru, sehingga HPN perlu ditinjau kembali.
Perjalanan Karier Jurnalistik Dahlan Dahi
Dahlan Dahi, yang lahir di Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, pada tahun 1971, memiliki rekam jejak panjang di dunia jurnalistik. Ketertarikannya pada dunia pers dimulai sejak aktif di media kampus saat menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin, Makassar.
Karier profesionalnya dimulai pada 1 Januari 1994 di Harian Surya, salah satu surat kabar daerah milik Kompas Gramedia. Di awal era reformasi, ketika euforia demokrasi memicu maraknya penerbitan pers, Dahlan terlibat dalam penerbitan tabloid politik Bangkit sebagai koordinator peliputan.
Pada tahun 2003, Dahlan Dahi mendapat tugas penting untuk meliput ke Timur Tengah, termasuk saat konflik Teluk dan penggulingan Presiden Irak Saddam Hussein. Laporannya disiarkan oleh berbagai koran Persda di berbagai daerah seperti Surya (Jatim), Banjarmasin Post dan Metro Banjar (Kalsel), Sriwijaya Post (Sumsel), Serambi Indonesia (Aceh), Pos Kupang (NTT), Bangka Pos, dan Metro Bandung (Jabar), serta stasiun televisi TV7.
Sekembalinya dari tugas di Irak pada akhir 2003, Dahlan, bersama Uki M Kurdi, dipercaya untuk mendirikan Harian Tribun Timur. Surat kabar ini mulai terbit pada 10 Februari 2004, dan Dahlan kemudian menjabat sebagai Editor in Chief pada 1 Januari 2009.
Perjalanan kariernya terus menanjak. Ia kemudian memegang berbagai posisi strategis, termasuk General Manager Tribunnews, Director of Digital Tribunnews.com, dan Vice President of Entertainment News Kompas Gramedia. Sejak 1 Juli 2019, Dahlan dipercaya menjadi Chief Digital Officer KG Media, membawahi unit media digital seperti Kompas.com, Kompas.TV, Kontan.co.id, Tribunnews.com, dan Grid Network. Puncaknya, pada 1 November 2020, ia menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) Tribun Network. Di bawah kepemimpinannya, Tribun Network berkembang pesat menjadi jaringan media online yang mengelola 70 website dan 21 surat kabar harian, dengan jangkauan di 42 kota di 37 provinsi di seluruh Indonesia, menjadikannya media online dengan pembaca terbanyak di Indonesia.
Kronologi Konflik dan Upaya Penyatuan PWI
Dahlan Dahi terpilih menjadi anggota Dewan Pers periode 2025-2028 mewakili konstituen Aliansi Media Siber Indonesia (AMSI). Setelah dilantik pada 14 Mei 2025, Dahlan, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, segera mengambil inisiatif untuk mencari solusi atas konflik yang melanda PWI. Menariknya, Dahlan sendiri bukan anggota PWI, melainkan berasal dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
Segera setelah dilantik, Dahlan mencoba menjembatani dua kubu yang berseteru: kubu Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch. Bangun dan Sekretaris Jenderal PWI Pusat Sayid Iskandarsyah, melawan kubu Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat Sasongko Tedjo dan pengurus PWI hasil Kongres Luar Biasa Jakarta 2024, Zulmansyah Sakedang.
Dahlan bertindak sebagai mediator dalam serangkaian rapat daring yang mempertemukan kedua belah pihak. Hanya dua hari setelah dilantik, pada Jumat malam, 16 Mei 2025, Dahlan berhasil mempertemukan Hendry Ch. Bangun (HCB) dan Zulmansyah Sekedang (Zul). Kedua kubu akhirnya sepakat untuk mengakhiri perpecahan dan menyatukan langkah melalui penyelenggaraan Kongres Persatuan PWI, yang dijadwalkan paling lambat pada 30 Agustus 2025 di Jakarta.
Kongres Persatuan PWI tersebut kemudian terlaksana, dan dalam prosesnya, Ahmad Munir terpilih sebagai Ketua Umum PWI periode 2025-2030, mengakhiri era dualisme.
Kilas Balik Konflik PWI 2024-2025
Konflik yang sempat mengguncang PWI berakar pada isu dana bantuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Berikut adalah kronologi singkatnya:
- Awal Mula Konflik (Awal 2024): Isu cashback dan komisi terkait dana bantuan BUMN memicu kekisruhan internal antara Ketua Umum PWI Hendry Ch. Bangun dan Dewan Kehormatan PWI Tedjo Sasongko.
- Sanksi Dewan Kehormatan (April 2024): Dewan Kehormatan PWI memberikan sanksi peringatan keras kepada Hendry Ch. Bangun. Kubu Hendry membalas dengan memecat Tedjo dari Dewan Kehormatan.
- Ketegangan Berlanjut dan Rapat Pleno (Juni – Juli 2024): Konflik sempat mereda pasca-Rapat Pleno Diperluas, namun kembali memanas akibat perombakan susunan Dewan Kehormatan dan Pengurus PWI Pusat, yang memicu desakan Kongres Luar Biasa (KLB).
- Intervensi Dewan Pers dan Gugatan (Oktober – November 2024): Dewan Pers mengambil langkah tegas dengan melarang PWI menggelar UKW dan sementara waktu menutup sekretariat PWI. Hendry Bangun merespons dengan mengajukan gugatan perdata terhadap Dewan Pers dan pihak lainnya.
- Rekonsiliasi dan Islah (Mei 2025): Melalui mediasi Dahlan Dahi dari Dewan Pers, dua tokoh sentral, Hendry Ch. Bangun dan Zulmansyah Sekedang, sepakat untuk berdamai demi penyatuan kembali PWI.
- Menuju Kongres Persatuan (Agustus 2025): Disepakati penyelenggaraan “Kongres Persatuan” PWI di Cikarang untuk menyatukan pengurus, menuntaskan persoalan hukum, dan memilih pengurus baru.
- Akhmad Munir Terpilih (September 2025): Akhmad Munir terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat periode 2025-2030, menandai berakhirnya dualisme.
PWI kini merayakan persatuannya, dan penghargaan yang diberikan kepada Dahlan Dahi menjadi simbol apresiasi atas peran pentingnya dalam mewujudkan soliditas dan persatuan organisasi wartawan Indonesia.
