BATAM – Pemerintah Kota Batam terus memperkuat layanan transportasi publik dengan menambah 19 armada baru Bus Trans Batam serta menyiapkan integrasi Koridor Nongsa–Batam Centre menuju Bandara Internasional Hang Nadim. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan sistem transportasi massal yang modern, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat maupun wisatawan.
Peluncuran 19 armada baru itu dirangkaikan dengan pengenalan sistem pembayaran non-tunai terbaru berbasis QRIS Tap di Dataran Engku Putri, Batam Centre, Selasa (26/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Irjen Pol (Purn) Aan Suhanan, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Batam.
Pelaksana Harian Wali Kota Batam Li Claudia Chandra yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Batam Yusfa Hendri mengatakan penambahan armada dan pembaruan sistem pembayaran merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
“Ciri kota modern adalah masyarakatnya memiliki akses yang mudah terhadap angkutan umum. Melalui peluncuran ini, Pemko Batam terus berkomitmen meningkatkan pelayanan transportasi publik yang terintegrasi,” ujar Yusfa.
Sebanyak 19 armada baru yang mulai dioperasikan pada 2026 menggunakan skema Buy The Service (BTS) atau pembayaran berbasis layanan (pay per service). Dalam skema tersebut, penyedia jasa bertanggung jawab terhadap pengadaan, pemeliharaan, operasional, hingga sistem pemantauan keselamatan, sementara pemerintah membayar layanan berdasarkan perhitungan rupiah per kilometer.
Menurut Yusfa, kebijakan itu dilakukan untuk meremajakan armada lama sekaligus memperluas jangkauan layanan dari sembilan koridor utama yang telah beroperasi.
Dalam waktu dekat, Koridor Batam Centre–Jodoh direncanakan diperluas hingga kawasan Bengkong dan Sungai Panas. Sementara Koridor Nongsa–Batam Centre akan diintegrasikan dengan Bandara Internasional Hang Nadim Batam.
“Saat ini rute Trans Batam sudah menghubungkan kawasan port to port dan port to business, seperti Pelabuhan Sekupang, Pelabuhan Internasional Batam Centre, dan Pelabuhan Telaga Punggur. Ke depan, kami menargetkan bus Trans Batam dapat langsung masuk ke kawasan bandara. Kami berharap dukungan Kementerian Perhubungan agar integrasi moda ini segera terealisasi,” katanya.
Saat ini, jumlah pengguna Trans Batam mencapai sekitar 6.000 penumpang per hari dengan komposisi 70 persen penumpang umum dan 30 persen pelajar. Hingga 2026, total armada yang beroperasi mencapai 52 unit dengan dukungan 120 halte.
Sejumlah halte dibangun melalui kolaborasi dengan badan usaha, di antaranya Jasa Raharja, Grand Mall, Kepri Mall, dan Nagoya Hill Mall.
Dalam rencana pembangunan lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, Pemko Batam menargetkan peningkatan layanan transportasi publik melalui penambahan koridor dari sembilan menjadi 10 koridor utama.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan pengadaan 10 trayek feeder, penyesuaian jam operasional mulai pukul 05.30 hingga 22.00 WIB, pemangkasan waktu tunggu menjadi 10–20 menit, serta penambahan armada yang terdiri atas 19 bus standar, 22 bus besar, dan 50 bus kecil. Pengembangan infrastruktur turut dilakukan melalui pembangunan 16 stasiun dan 220 halte standar.
Mulai 1 Juni 2026, seluruh armada baru Trans Batam akan menggunakan sistem pembayaran cashless berbasis QRIS Tap yang dikembangkan bersama Bank Indonesia.
Melalui sistem tersebut, penumpang tidak lagi perlu membuka kamera untuk memindai kode QR. Pengguna cukup menempelkan telepon pintar yang telah dilengkapi fitur Near Field Communication (NFC) pada alat pemindai di dalam bus.
Pemko Batam menilai inovasi tersebut dapat mempercepat proses naik penumpang, meningkatkan efisiensi transaksi, sekaligus mendukung tata kelola keuangan yang lebih akuntabel.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Irjen Pol (Purn) Aan Suhanan mengapresiasi langkah Pemko Batam yang dinilai progresif dalam membangun transportasi publik secara mandiri.
“Tidak banyak pemerintah daerah yang berani berinvestasi di sektor transportasi karena secara bisnis tidak selalu menguntungkan. Namun, dampaknya besar terhadap penurunan angka kemiskinan, akses pendidikan, dan pengurangan beban konsumsi bahan bakar masyarakat,” ujar Aan.
Ia menambahkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menargetkan pengembangan angkutan massal di 20 kota dalam lima tahun ke depan dan Batam menjadi salah satu daerah yang masuk dalam agenda tersebut.
“Batam menunjukkan kesiapan membangun sistem transportasi yang berorientasi jangka panjang untuk mengantisipasi kemacetan sekaligus mendukung kenyamanan wisatawan yang datang,” tutupnya.
