Pelaksanaan perang antara Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran pada akhir Februari 2026 lalu ternyata telah direncanakan secara matang, terlepas dari adanya negosiasi yang sedang berlangsung antara kedua negara. Laporan mendalam mengungkap bagaimana operasi intelijen dan strategi militer dirancang untuk memicu keruntuhan rezim dari dalam.
Rencana Mossad: Memicu Pemberontakan dari Dalam
Menjelang dimulainya konflik, Kepala Dinas Intelijen Luar Negeri Israel, Mossad, David Barnea, mempresentasikan sebuah rencana ambisius kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Rencana tersebut berpusat pada upaya Mossad untuk menggalang oposisi domestik Iran, memicu kerusuhan, dan mendorong tindakan pemberontakan yang diharapkan dapat berujung pada jatuhnya pemerintahan Iran. Netanyahu dilaporkan menyetujui rencana ini dan bahkan mengkomunikasikannya kepada pejabat senior pemerintahan Presiden AS Donald Trump dalam sebuah kunjungan ke Washington pada pertengahan Januari 2026.
Meskipun ada keraguan dari beberapa pejabat senior Amerika dan badan intelijen Israel lainnya, Netanyahu dan Trump tampak optimis terhadap gagasan ini. Strategi utamanya adalah melakukan pembunuhan terhadap para pemimpin kunci Iran di awal konflik, diikuti oleh serangkaian operasi intelijen yang dirancang untuk mendorong perubahan rezim. Mereka percaya bahwa langkah-langkah ini akan memicu pemberontakan massal yang dapat mempercepat akhir perang. Keyakinan ini bahkan tercermin dalam pidato Trump di awal perang, di mana ia menyerukan kepada warga Iran untuk “mengambil alih pemerintahan Anda,” setelah sebelumnya meminta mereka untuk mencari perlindungan dari serangan udara.
Realita di Lapangan: Pemberontakan yang Tertunda
Namun, tiga pekan setelah perang dimulai, pemberontakan yang diharapkan di Iran belum terwujud. Penilaian intelijen Amerika dan Israel menunjukkan bahwa pemerintah Iran, meskipun melemah, tetap utuh. Ketakutan yang meluas terhadap aparat militer dan kepolisian Iran, serta potensi serangan lintas batas dari milisi etnis di luar Iran, telah meredam prospek pemberontakan.
Kesimpulan awal bahwa Israel dan AS dapat dengan mudah memicu pemberontakan yang meluas ternyata menjadi kesalahan mendasar dalam persiapan perang. Alih-alih runtuh dari dalam, pemerintah Iran justru memperkuat posisinya dan meningkatkan intensitas konflik. Serangan dan serangan balasan dilancarkan terhadap pangkalan militer, kota-kota, dan kapal-kapal di sekitar Teluk Persia, serta terhadap instalasi minyak dan gas yang rentan.
Laporan ini, yang didasarkan pada wawancara dengan lebih dari sepuluh pejabat Amerika, Israel, dan asing lainnya, baik yang masih menjabat maupun yang sudah pensiun, menyoroti adanya perbedaan pandangan mengenai potensi pemberontakan di Iran.
Perubahan Retorika dan Harapan yang Tersisa
Sejak pidato awal Trump, para pejabat Amerika secara umum berhenti berbicara secara terbuka tentang prospek pemberontakan di dalam Iran. Namun, beberapa masih menyimpan harapan dan terus berupaya memprovokasi warga Iran. Netanyahu, misalnya, tetap menyatakan bahwa kampanye udara Amerika dan Israel akan didukung oleh pasukan di darat. Ia menekankan pentingnya komponen darat dalam sebuah revolusi, menyatakan, “Anda tidak bisa melakukan revolusi dari udara. Harus ada komponen darat juga.”
Meskipun demikian, di balik layar, Netanyahu dikabarkan mengungkapkan kekecewaan atas kegagalan janji Mossad untuk memicu pemberontakan. Dalam sebuah pertemuan keamanan tak lama setelah perang dimulai, ia dilaporkan menyadari bahwa Trump bisa saja memutuskan untuk mengakhiri perang kapan saja, dan operasi Mossad belum memberikan hasil yang diharapkan.
Penilaian Militer dan Intelijen AS
Para pemimpin militer AS secara terbuka menyatakan kepada Trump bahwa warga Iran tidak akan turun ke jalan untuk berdemonstrasi selama AS dan Israel terus menjatuhkan bom. Pejabat intelijen menilai kemungkinan pemberontakan massal sangat rendah dan meragukan bahwa serangan AS-Israel akan memicu perang saudara.
Gedung Putih tidak memberikan komentar resmi, namun seorang pejabat senior pemerintahan mencatat bahwa dalam pernyataan awal Trump, ia memang meminta warga Iran untuk tetap berada di rumah mereka dan hanya mendesak mereka untuk turun ke jalan setelah serangan udara berakhir. Pernyataan tersebut, “Setelah kami selesai, ambil alih pemerintahan Anda,” mengindikasikan adanya rencana bertahap.
Nate Swanson, mantan pejabat Departemen Luar Negeri dan Gedung Putih yang pernah terlibat dalam negosiasi dengan Iran, menyatakan bahwa selama bertahun-tahun bekerja di bidang kebijakan Iran, ia belum pernah melihat rencana serius untuk memprovokasi pemberontakan di Iran di dalam pemerintahan AS. Ia berpendapat bahwa banyak demonstran yang enggan turun ke jalan bukan hanya karena takut ditembak, tetapi juga karena sebagian besar rakyat Iran hanya menginginkan kehidupan yang lebih baik dan merasa terpinggirkan.
Trump sendiri tampaknya sampai pada kesimpulan yang serupa dua pekan setelah perang dimulai. Pada 12 Maret, ia mencatat bahwa Iran memiliki pasukan keamanan di jalanan yang siap menembak warga yang berdemonstrasi, menyebutnya sebagai “rintangan besar yang harus diatasi oleh orang-orang yang tidak memiliki senjata.”
Melibatkan Kelompok Kurdi: Harapan yang Pupus
Salah satu elemen kunci dari rencana Mossad yang sempat dirahasiakan adalah dukungan terhadap invasi oleh kelompok milisi Kurdi Iran yang berbasis di Irak utara. Mossad memiliki hubungan historis dengan kelompok-kelompok Kurdi, dan baik CIA maupun Mossad telah memberikan senjata serta dukungan lainnya kepada pasukan Kurdi dalam beberapa tahun terakhir. CIA bahkan memiliki wewenang yang ada untuk mendukung Kurdi Iran.
Pada awal perang, jet dan pesawat pengebom Israel memang membombardir target militer dan polisi Iran di barat laut Iran, sebagian untuk membuka jalan bagi pasukan Kurdi. Seorang juru bicara militer Israel mengkonfirmasi intensifikasi operasi di Iran barat untuk melemahkan rezim dan menciptakan kebebasan operasi.
Namun, pejabat Amerika menunjukkan penurunan antusiasme terhadap gagasan penggunaan Kurdi sebagai kekuatan proksi, bahkan sebelum perang. Perubahan sikap ini menciptakan ketegangan dengan pihak Israel. Seminggu setelah perang dimulai, pada 7 Maret, Trump secara eksplisit memerintahkan para pemimpin Kurdi untuk tidak mengirim milisi ke Iran, menyatakan, “Saya tidak ingin Kurdi masuk.”
Presiden Persatuan Patriotik Kurdistan, Bafel Talabani, dalam wawancara dengan Fox News, menyatakan bahwa tidak ada rencana semacam itu dan bahkan berpendapat bahwa keterlibatan Kurdi mungkin akan memiliki efek berlawanan dari yang diharapkan. Ia menjelaskan bahwa rakyat Iran sangat nasionalis, dan melihat orang Kurdi datang dari luar negeri dapat menyatukan mereka melawan gerakan separatis.
Turki, sekutu NATO yang memiliki masalah dengan separatis Kurdi di dalam perbatasannya sendiri, juga telah memperingatkan pemerintahan Trump untuk tidak mendukung tindakan Kurdi apa pun.
Pemberontakan yang Tak Kunjung Tiba: Analisis Intelijen
Pejabat Amerika yang diberi pengarahan tentang penilaian intelijen sebelum perang mengungkapkan bahwa CIA mengevaluasi berbagai kemungkinan perkembangan di dalam Iran setelah konflik dimulai. Badan-badan intelijen menganggap keruntuhan total pemerintah Iran sebagai hasil yang relatif tidak mungkin terjadi.
Bahkan ketika pemerintah Iran berada di bawah tekanan, seperti saat protes massal di bulan Januari yang menewaskan ribuan demonstran, pemerintah berhasil meredam pemberontakan dengan relatif cepat. Penilaian intelijen Amerika menunjukkan bahwa elemen bersenjata pemerintah Iran mungkin saling menyerang atau memicu perang saudara, namun lebih cenderung mendukung kelompok-kelompok pemimpin agama yang bersaing daripada gerakan demokratis. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa kemungkinan besar, elemen garis keras dari pemerintah yang ada akan mempertahankan kendali atas kekuasaan.
Baik CIA, Mossad, maupun IDF menolak berkomentar mengenai hal ini.
Pandangan Historis dan Perubahan Strategi Mossad
Badan intelijen Israel telah lama meneliti kemungkinan memicu pemberontakan di dalam Iran, baik sebagai operasi mandiri maupun segera setelah dimulainya kampanye militer. Hingga baru-baru ini, mereka cenderung menolak prospek tersebut.
Shahar Koifman, mantan kepala bagian Iran di Divisi Penelitian Intelijen Militer IDF, menyatakan bahwa Israel telah mengeksplorasi berbagai ide untuk melemahkan atau menggulingkan pemerintah Iran, namun ia meyakini upaya tersebut ditakdirkan untuk gagal sejak awal. Ia tidak percaya bahwa menjatuhkan pemerintah Iran adalah tujuan yang dapat dicapai dalam konflik saat ini.
Yossi Cohen, pendahulu David Barnea di Mossad, pernah memutuskan bahwa upaya memicu pemberontakan di dalam Iran adalah pemborosan waktu dan memerintahkan pengurangan sumber daya yang dialokasikan untuk masalah tersebut. Selama masa jabatannya, Mossad menghitung jumlah warga yang perlu berpartisipasi dalam protes untuk mengancam pemerintah, dan membandingkannya dengan jumlah protes sebenarnya sejak revolusi Iran tahun 1979. Mereka menyimpulkan bahwa kesenjangan tersebut tidak dapat dijembatani.
Strategi Mossad pada periode itu lebih berfokus pada pelemahan pemerintah melalui kombinasi sanksi ekonomi yang melumpuhkan, operasi pembunuhan terhadap ilmuwan nuklir dan pemimpin militer Iran, serta sabotase fasilitas nuklir.
Namun, seiring meningkatnya kemungkinan aksi militer Israel terhadap Iran dalam setahun terakhir, Barnea membalikkan pendekatan Mossad, mengalokasikan sumber daya badan tersebut untuk rencana yang dapat mengarah pada penggulingan pemerintah di Teheran jika terjadi perang.
Dalam beberapa bulan terakhir, Barnea mulai percaya bahwa Mossad berpotensi memicu kerusuhan di Iran setelah beberapa hari serangan udara intensif Israel dan Amerika serta pembunuhan para pemimpin senior Iran. Meskipun pemberontakan tidak terjadi setelah serangan dan pembunuhan di awal perang, para pejabat Israel menyatakan bahwa mereka belum menyerah.
Yechiel Leiter, duta besar Israel untuk Amerika Serikat, menyatakan di CNN, “Saya pikir kita membutuhkan pasukan darat, tetapi mereka haruslah pasukan Iran. Dan saya pikir mereka akan datang.” Pernyataan ini mengindikasikan bahwa harapan untuk adanya kekuatan internal yang memicu perubahan rezim masih tetap ada, meskipun bentuknya mungkin berbeda dari rencana awal.
