PALANGKA RAYA, .CO –
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa tata kelola dan petunjuk teknis Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Letjen Dadang Hendrayuda saat melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo dalam rangka Evaluasi Program MBG di Provinsi Kalteng, di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Rabu (21/1/2026).
Menurut Dadang, MBG bukan sekadar program penyediaan makanan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang lebih luas. Ia menjelaskan bahwa investasi awal untuk makanan bergizi menciptakan perputaran uang yang jauh lebih besar di perekonomian lokal. Dampak ini melibatkan UMKM, menciptakan lapangan kerja bagi petani, peternak, serta pelaku katering dan logistik. Selain itu, program ini juga meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat sistem pangan lokal.
Untuk memastikan keberhasilan program ini, kehadiran Dadang bersama jajaran BGN bertujuan agar semua pihak, termasuk Forkopimda dan pemerintah daerah, memiliki pandangan yang sama. Ia juga meminta bantuan Pangdam, Kapolda, Dandim, dan Kapolres dalam mengawasi kualitas gizi dari program MBG.
“Kolaborasi antara TNI, Polri, Pemda, dan swasta sangat penting agar semua koordinasi berjalan baik. Pemerintah Daerah harus memastikan ketersediaan bahan pangan,” ujar Dadang.
Wagub Edy Pratowo menanggapi hal tersebut dengan menekankan bahwa koordinasi terus dilakukan. “Kita sepakat untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Tengah,” ujar Wagub.
Terkait pasokan pangan, Wagub menjelaskan bahwa Pemprov Kalteng bersama Forkopimda sedang giat mempersiapkan hal tersebut. Beberapa inisiatif telah dilakukan, seperti pembangunan Rice Milling Plant (RMP) atau pabrik pengolahan padi menjadi beras modern di Desa Lampuyang, Kotawaringin Timur. Selain itu, Proyek Rice Milling Unit (RMU) dan Rice to Rice (RtR) di Pulang Pisau juga sedang berlangsung.
Selain itu, dibangun pabrik pakan ternak di Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur serta sentra tanaman holtikultura di Kalampangan dan Pulang Pisau. Semua proyek ini merupakan upaya Pemprov Kalteng untuk mencapai kemandirian pangan.
Wagub juga menyampaikan salah satu tantangan utama yang perlu diperhatikan bersama BGN adalah letak geografis Kalteng. Hal ini membuat beberapa daerah masih kesulitan dalam mengakses program MBG karena lokasi yang sulit dicapai.
“Kami mengapresiasi dan terima kasih. Kunjungan ini memberikan semangat bagi kita untuk terus maju dan bergerak bersama mendukung program Presiden khususnya MBG di Kalteng,” pungkas Wagub.
