Beban Hidup Meningkat, Pekerja AS Terjepit di Tengah Janji Ekonomi
Meskipun ada janji-janji manis dari pemerintahan sebelumnya untuk mengatasi krisis keterjangkauan, banyak pekerja di Amerika Serikat kini justru menghadapi kenyataan pahit: biaya hidup yang terus meroket. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran yang meluas di berbagai kalangan, menyoroti kesenjangan antara retorika ekonomi dan pengalaman sehari-hari rakyat.
Salah satu kisah yang menggambarkan kesulitan ini datang dari Dawn Levie, seorang pekerja layanan pos berusia 61 tahun di Paulden, Arizona. Ia merasakan langsung dampak pemotongan jam kerja yang menyebabkan pendapatannya berkurang ribuan dolar dalam setahun terakhir. Kondisi ini memperparah perjuangannya untuk memenuhi kebutuhan pokok, mulai dari membeli bahan makanan hingga membayar tagihan utilitas.
“Sulit menggambarkan perasaan ketika Anda tidak bisa mempertahankan penghidupan karena uang Anda terdampak. Anda tidak bisa membayar tagihan dan para kreditur menjadi marah,” ungkap Levie, mencerminkan keputusasaan yang dirasakan banyak orang.
Di sisi lain, Gedung Putih berupaya meyakinkan publik bahwa isu keterjangkauan ini tidak mencerminkan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Presiden AS saat itu bahkan menyatakan dalam sebuah rapat umum di Kentucky bahwa inflasi telah menurun, pendapatan meningkat, dan ekonomi AS sedang bangkit kembali. Namun, kesaksian para pekerja seringkali bertolak belakang dengan narasi tersebut.
Bryan Williams, seorang pekerja perawatan rumah berusia 63 tahun di Wisconsin, yang menerima upah 17,65 dolar AS per jam, mengaku harus hidup dari gaji ke gaji hanya untuk menutupi biaya sewa, makanan, dan bahan bakar. Bagi dia dan banyak orang lainnya, kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok membuat gaji mereka terasa semakin tidak berarti.
Vernice Thompson, seorang pekerja ritel berusia 63 tahun di Virginia, menyampaikan keluhan serupa. Meskipun menerima manfaat jaminan sosial, ia mendapati bahwa biaya perumahan menyerap hampir setengah dari pendapatannya. Ditambah lagi, harga bahan makanan dan pakaian terus mengalami kenaikan yang signifikan.
Data Menunjukkan Kenaikan Biaya Kebutuhan Pokok yang Signifikan
Angka-angka yang tersedia semakin memperkuat gambaran suram ini. Data menunjukkan bahwa harga pangan pada Januari tercatat 2,9 persen lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dengan proyeksi kenaikan mencapai 3,1 persen dalam setahun ke depan. Demikian pula, harga utilitas di AS juga mengalami peningkatan lebih dari 6 persen pada Januari 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kenaikan biaya kebutuhan pokok ini tidak hanya membebani anggaran rumah tangga, tetapi juga turut mendorong peningkatan utang. Total utang rumah tangga pada kuartal keempat tahun 2025 dilaporkan mencapai angka fantastis 18,8 triliun dolar AS. Lebih mengkhawatirkan lagi, utang kartu kredit mencetak rekor baru sebesar 1,28 triliun dolar AS, menunjukkan betapa banyak rumah tangga yang terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Stagnasi Upah dan Kesenjangan yang Melebar
Sementara biaya hidup terus merangkak naik, banyak pekerja justru mengalami stagnasi upah. Data menunjukkan bahwa 10 persen pekerja dengan upah terendah, yang rata-rata menerima 14,56 dolar AS per jam, mengalami penurunan upah riil sebesar 0,3 persen setelah disesuaikan dengan inflasi pada tahun 2025.
Situasi ini semakin diperparah oleh fakta bahwa upah minimum federal sebesar 7,25 dolar AS per jam belum mengalami kenaikan sejak tahun 2009. Ini merupakan periode terpanjang tanpa penyesuaian upah minimum sejak aturan tersebut pertama kali diberlakukan, membuat para pekerja berupah rendah semakin sulit untuk bertahan.
Kelompok Kaya Makin Kaya di Tengah Kesulitan Rakyat
Sementara sebagian besar pekerja berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, kelompok berpendapatan tinggi di AS justru menikmati kenaikan penghasilan yang lebih cepat. Sejak tahun 1979, upah kelompok ini dilaporkan tumbuh dua kali lebih cepat dibandingkan pekerja berpendapatan rendah dan menengah. Kesenjangan ekonomi ini semakin melebar, menciptakan jurang pemisah yang semakin dalam antara si kaya dan si miskin.
Kebijakan tarif yang diterapkan oleh pemerintahan Trump juga dikabarkan membebani rumah tangga. Diperkirakan, keluarga-keluarga di AS telah mengeluarkan lebih dari 1.700 dolar AS akibat kebijakan tersebut selama periode Februari 2025 hingga Januari 2026.
Selain itu, pemerintah juga melakukan pemotongan terhadap sejumlah program perlindungan sosial yang krusial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Undang-Undang “One Big Beautiful Bill Act” yang disahkan tahun lalu mencakup pemotongan lebih dari 1 triliun dolar AS untuk program Medicaid, 536 miliar dolar AS untuk Medicare, serta 186 miliar dolar AS untuk Program Bantuan Nutrisi Tambahan (Snap).
Gedung Putih juga membiarkan subsidi Affordable Care Act berakhir, sebuah kebijakan yang memberikan manfaat bagi sekitar 22 juta warga AS. Kebijakan lain yang dicabut adalah kenaikan upah minimum bagi kontraktor federal menjadi 15 dolar AS per jam, yang sebelumnya berdampak pada lebih dari 300.000 pekerja.
Lebih lanjut, pemerintah juga berupaya menghapus perlindungan lembur bagi hampir 4 juta pekerja perawatan rumah. Pada tahun 2024, pekerja di sektor ini menerima upah median sebesar 16,78 dolar AS per jam, dan hilangnya perlindungan lembur berpotensi mengurangi pendapatan mereka.
Meskipun demikian, juru bicara Gedung Putih, Kush Desai, menolak anggapan bahwa kondisi ekonomi memburuk. Menurutnya, ekonomi AS di bawah pemerintahan Trump tetap berada pada jalur yang kuat. Ia mengutip laporan inflasi terbaru yang menunjukkan tekanan harga mulai mereda, serta mengklaim bahwa agenda pemotongan pajak, tarif, dan deregulasi pemerintah mendorong pertumbuhan upah riil dan investasi. Namun, bagi jutaan pekerja yang merasakan langsung beban kenaikan biaya hidup, narasi tersebut terasa jauh dari kenyataan.
