Pemkot Tidore Kepulauan Dapat Apresiasi dari BPK atas Progres TLRHP LKPD 2025
Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan mendapatkan apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara atas progres penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Semester II Tahun 2025. Capaian progres tersebut mencapai 77,60 persen, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memenuhi standar nasional.
Apresiasi ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perwakilan BPK Maluku Utara, Bhuono Agung Nugroho, saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka Pemeriksaan Terinci LKPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025, di Ruang Rapat Wali Kota, Senin (6/4/2026). Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan beserta jajarannya atas capaian yang telah dicapai.
“Sebagai Kepala Perwakilan, kami mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan beserta jajarannya. Progres tindak lanjutnya sudah mencapai 77,60 persen dan memenuhi standar nasional. Ini patut diapresiasi dan perlu dipertahankan,” ujarnya.
Menurut Bhuono, tingkat penyelesaian tindak lanjut menjadi indikator penting dalam menilai perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Semakin tinggi persentase tindak lanjut, semakin terlihat upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan.
Kerja Sama dan Koordinasi yang Baik antar OPD
Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan BPK. Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja sama dan koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Capaian ini merupakan hasil kerja sama dan koordinasi yang baik antar OPD di lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota yang didampingi Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, Sekretaris Daerah, serta pimpinan OPD, juga menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan terinci LKPD oleh BPK. Ia meminta seluruh OPD memberikan dukungan penuh kepada tim auditor, termasuk mempermudah akses data dan memperkuat komunikasi selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Saya berharap Pak Sekda dan seluruh OPD terkait dapat memudahkan kerja tim BPK. Komunikasi dan dukungan penuh harus diberikan agar proses pemeriksaan berjalan lancar,” tegasnya.
Ia menyebutkan bahwa tim pemeriksa BPK akan berada di Kota Tidore Kepulauan selama hampir satu bulan. Karena itu, ia meminta Inspektorat, BPKAD, serta Sekretariat DPRD untuk responsif dalam memenuhi kebutuhan administrasi yang diperlukan auditor.
Tujuan Pemeriksaan LKPD
Bhuono menjelaskan bahwa pemeriksaan LKPD bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan daerah. Penilaian tersebut didasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
Adapun lingkup pemeriksaan mencakup berbagai laporan keuangan, seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, hingga Catatan atas Laporan Keuangan.
Proses Pemeriksaan yang Berlangsung Selama Hampir Satu Bulan
Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK akan berlangsung selama hampir satu bulan. Selama periode ini, tim auditor akan melakukan pemeriksaan terinci terhadap berbagai aspek keuangan daerah. Hal ini menjadi momen penting bagi Pemkot Tidore Kepulauan untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
Wali Kota Tidore Kepulauan berharap semua pihak dapat bekerja sama secara maksimal dalam mendukung proses pemeriksaan. Dukungan ini tidak hanya membantu kelancaran audit, tetapi juga menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi fokus utama dalam pemeriksaan LKPD. Dengan capaian sebesar 77,60 persen, Pemkot Tidore Kepulauan menunjukkan kemajuan signifikan dalam menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Proses ini melibatkan berbagai OPD yang bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi diterapkan secara tepat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, baik dalam hal transparansi maupun akuntabilitas. Hal ini menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan penggunaan anggaran yang optimal.
