Daftar 7 Program Stimulus Ekonomi 2026, Mulai Magang hingga Subsidi Pajak

Kebijakan Pemerintah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah terus memperkuat berbagai program strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi nasional serta melindungi daya beli masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan 7 stimulis utama yang akan dijalankan pada tahun 2026 ini.

1. Program Magang Nasional

Program Magang Nasional kembali menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendorong penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi lulusan perguruan tinggi. Sepanjang 2025, program ini mencatat capaian sebagai berikut:

Jumlah peserta: 102.696 orang
Total pendaftar: 724.880 orang
Target awal: 100.000 peserta

Capaian ini menunjukkan tingginya minat generasi muda untuk mengikuti program peningkatan keterampilan berbasis industri.

2. Perpanjangan Insentif PPh Final 0,5 Persen untuk UMKM

Pemerintah memperpanjang masa pemanfaatan insentif PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM hingga 2029. Tujuan kebijakan ini antara lain:

Meringankan beban pajak pelaku UMKM
Menjaga keberlangsungan usaha kecil dan menengah
Mendorong kepatuhan pajak secara sukarela

Melalui tarif yang lebih rendah, UMKM diharapkan dapat lebih leluasa mengembangkan usahanya.

3. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)

Insentif PPh Pasal 21 DTP juga akan kembali dilanjutkan, terutama bagi pekerja di:

Sektor pariwisata
Industri padat karya

Kebijakan ini berlaku bagi pekerja dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan. Melalui skema ini, pajak penghasilan karyawan ditanggung oleh pemerintah sehingga take home pay menjadi lebih optimal.

4. PPN DTP untuk Sektor Perumahan

Untuk mendorong sektor properti, pemerintah memperpanjang fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pembelian rumah. Insentif ini diharapkan dapat:

Meningkatkan daya beli masyarakat terhadap hunian
Menggerakkan sektor konstruksi dan turunannya
Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis domestik

5. Diskon Iuran JKK dan JKM bagi Pekerja BPU

Pemerintah melanjutkan diskon iuran:

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Jaminan Kematian (JKM)

Kebijakan ini menyasar pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), seperti:

Pengemudi ojek online
Kurir
Sopir
Pekerja logistik

Hingga akhir 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 731 ribu peserta.

6. Bantuan Sosial untuk Menjaga Daya Beli

Pemerintah juga melanjutkan berbagai program bantuan sosial, antara lain:

Bantuan pangan beras
Bantuan minyak goreng
Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS Kesra)

Pada 2025, realisasi bantuan pangan dan minyak goreng telah mencapai lebih dari 95% dari total target, sementara BLTS Kesra menjangkau lebih dari 33 juta keluarga penerima manfaat.