Polemik UU Kesehatan: Dokter dan Mahasiswa Ajukan Uji Materi ke MK Terkait Pendidikan Dokter Spesialis
Jakarta – Sejumlah dokter dan mahasiswa ilmu kedokteran mengajukan permohonan uji materiil terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan ini terdaftar dengan nomor perkara 143/PUU-XXIII/2025. Para pemohon, yang meliputi Razak Ramadhan Jati Riyanto, M. Abdul Latif Khamdilah, M. Hidayat Budi Kusumo, dan M. Mukhlis Rudi Prihatno, menilai bahwa Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi.
Sidang uji materiil ini telah melalui beberapa tahapan dan pada Kamis, 5 Februari 2026, mendengarkan keterangan dari pihak terkait, yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Inti dari gugatan ini adalah kekhawatiran para pemohon terhadap pengaturan penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis dalam UU Kesehatan yang baru. Mereka berpendapat bahwa sistem Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) yang diperkenalkan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak selaras dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang sudah ada.
Alasan Gugatan: Potensi Dualisme dan Ketidakpastian Hukum
Para pemohon mengakui adanya tujuan mulia di balik upaya pemerintah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dan subspesialis di Indonesia. Namun, mereka melihat bahwa cara yang ditempuh melalui pembentukan sistem penyelenggara pendidikan baru justru menimbulkan kontradiksi. Sistem RSPPU ini dinilai berpotensi menciptakan dualisme dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran, yaitu antara pendidikan yang berbasis perguruan tinggi (university-based) dan pendidikan yang berbasis rumah sakit (hospital-based).
Lebih lanjut, pembentukan RSPPU ini juga dikhawatirkan dapat memicu potensi konflik kepentingan dan ketegangan dalam proses pendidikan. Perbedaan dalam sistem pembelajaran, serta perlakuan yang berbeda terhadap para residen, baik selama masa pendidikan maupun setelah mereka lulus, menjadi salah satu poin kekhawatiran utama. Para pemohon juga berpandangan bahwa undang-undang ini belum secara optimal memberdayakan perguruan tinggi yang sudah ada di seluruh Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan spesialis.
Tuntutan Pemohon: Perguruan Tinggi Tetap Menjadi Penyelenggara Utama
Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 187 ayat (4) UU Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, mereka mengajukan agar ketentuan tersebut dinyatakan bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan syarat bahwa rumah sakit pendidikan hanya berperan sebagai mitra pelaksana klinis. Dalam pandangan pemohon, perguruan tinggi harus tetap memegang peranan sebagai penyelenggara utama pendidikan dokter spesialis dan subspesialis.
Konsistensi Negara dan Mandat Konstitusi
Nanang Sugiri, salah satu kuasa hukum pemohon, menegaskan bahwa perkara ini bukan sekadar masalah teknis kebijakan kesehatan, melainkan menyangkut konsistensi negara dalam menjalankan mandat konstitusinya. Ia menyatakan keprihatinan bahwa pelepasan pendidikan profesi dari sistem pendidikan nasional dapat mempertaruhkan kualitas sumber daya manusia kesehatan dan arah pembangunan bangsa di masa depan.
“Negara tidak boleh menciptakan preseden bahwa hak konstitusional warga negara bisa dinegosiasikan atas nama percepatan kebijakan,” tegas Nanang pada Minggu, 8 Februari 2026.
Senada dengan Nanang, kuasa hukum lainnya, Azam Prasojo Kadar, menyoroti potensi norma dalam UU Kesehatan yang dapat melahirkan dualisme sistem pendidikan profesi. Ia mengacu pada Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas mengamanatkan negara untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional tanpa fragmentasi.
“Konstitusi tidak membuka ruang bagi fragmentasi pendidikan profesi yang berpotensi melahirkan ketidakadilan struktural. Negara hukum tidak boleh menyelesaikan persoalan dengan cara yang justru mereduksi hak konstitusional warganya,” pungkas Azam.
Menuju Putusan MK
Dengan selesainya agenda pembuktian, perkara ini kini memasuki tahap penyampaian kesimpulan dari para pihak yang terlibat. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim sebelum akhirnya menjatuhkan putusan. Tim kuasa hukum pemohon berharap agar Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan norma yang diuji bertentangan dengan UUD 1945. Harapan ini didasari oleh keinginan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dalam bidang pendidikan, serta demi masa depan sistem kesehatan nasional yang lebih baik.





