Ketidakpastian Global dan Domestik Menghantui Ekspansi Bisnis Pasca Lebaran 2026
Tahun 2026 diprediksi akan menjadi periode yang menantang bagi dunia usaha di Indonesia. Center for Strategic and International Studies (CSIS) memperkirakan bahwa pasca libur Idulfitri, sektor bisnis masih akan cenderung menahan diri untuk melakukan ekspansi. Faktor utama yang mendorong kehati-hatian ini adalah tingginya ketidakpastian global yang dipicu oleh gejolak perang di berbagai belahan dunia, serta tekanan fiskal yang semakin terasa di dalam negeri.
Ekonom CSIS, Deni Friawan, menjelaskan bahwa para pelaku usaha kemungkinan besar akan tetap berada dalam mode bertahan (survival mode) selama kondisi ekonomi belum menunjukkan tanda-tanda stabil. Selain itu, dunia usaha juga akan terus mencermati risiko kenaikan inflasi dan potensi pelemahan daya beli masyarakat. Situasi ini dapat diperparah jika pemerintah terpaksa melakukan penyesuaian kebijakan, terutama di tengah lonjakan harga minyak dunia.
“Apabila pemerintah melakukan penyesuaian, hal itu pasti akan berdampak pada inflasi. Jadi, apapun langkah yang diambil, tekanan inflasi akan tetap tinggi,” ujar Deni. “Jika inflasi tinggi, daya beli masyarakat akan kembali tertekan, yang pada akhirnya akan membuat permintaan melemah. Dengan kondisi yang ada saat ini, saya tidak melihat dunia usaha akan mulai melakukan ekspansi pasca Lebaran.”
Sektor yang Bertahan dan yang Tertekan
Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi ini, beberapa sektor dinilai akan menunjukkan ketahanan yang lebih baik dibandingkan yang lain. Deni memprediksi bahwa sektor kebutuhan pokok atau consumer goods akan menjadi salah satu sektor yang cenderung lebih tahan terhadap tekanan. Hal ini disebabkan oleh sifat permintaannya yang relatif lebih stabil, bahkan di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif.
Kondisi ini juga berpotensi tercermin di pasar modal. Deni menilai bahwa saham-saham di sektor komoditas kemungkinan akan menjadi lebih menarik bagi para investor. Peluang kenaikan harga minyak dunia dapat serta-merta diikuti oleh penguatan harga komoditas lain yang memiliki keterkaitan, seperti minyak sawit dan batu bara.
Sebaliknya, sektor manufaktur diperkirakan akan menghadapi tekanan yang lebih besar. Perusahaan-perusahaan di sektor ini, terutama yang memiliki utang dalam denominasi valuta asing atau sangat bergantung pada bahan baku impor, akan merasakan dampak negatifnya secara signifikan. Kenaikan biaya produksi akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga bahan baku impor dapat menggerus margin keuntungan mereka.
Tantangan Fiskal yang Semakin Berat
Selain faktor eksternal, tantangan bagi dunia usaha juga dapat bertambah apabila pemerintah kembali mengambil langkah efisiensi anggaran. Deni menyoroti bahwa ruang fiskal pemerintah saat ini semakin terbatas. Situasi ini diperparah oleh potensi pembengkakan belanja subsidi energi akibat kenaikan harga minyak dunia.
“Pengeluaran pemerintah saat ini sudah sangat ketat dan semakin kaku,” jelas Deni. “Subsidi energi berpotensi membengkak besar. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) saja jika tidak dikurangi, masih memakan anggaran Rp335 triliun. Ditambah lagi, beban bunga utang kini sudah menguasai sekitar 19% hingga 20% dari anggaran.”
Optimisme Pemerintah di Tengah Ketidakpastian
Di sisi lain, pemerintah masih menyuarakan optimisme bahwa dunia usaha akan mulai melakukan ekspansi setelah periode Lebaran. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan harapan agar banyak pelaku usaha yang mulai meningkatkan utilisasi mesin dan tenaga kerja untuk mengisi kembali stok ( restocking ) produk yang terserap selama bulan Ramadan dan Idulfitri.
“Kami optimistis dunia usaha akan mulai melakukan ekspansi. Harapannya, banyak pelaku usaha yang mulai meningkatkan utilitas mesin dan tenaga kerja untuk mengisi kembali stok produk yang terserap selama Ramadhan/Lebaran,” ujar Haryo.
Optimisme ini tetap dijaga meskipun pemerintah tengah intensif membahas langkah efisiensi anggaran sebagai respons terhadap ketidakpastian global, terutama yang dipicu oleh kenaikan harga minyak dunia. Haryo menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tersebut masih dalam tahap pembahasan mendalam.
Tujuan utama dari efisiensi anggaran ini, menurut Haryo, bukanlah semata-mata untuk melakukan penghematan, melainkan untuk meningkatkan efektivitas belanja negara.
“Target pemerintah bukan sekadar menghemat, tetapi menajamkan anggaran agar tersalurkan secara efektif,” tuturnya. “Pemerintah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap menjadi shock absorber di tengah ketidakpastian global.”
Meskipun ada perbedaan pandangan antara pengamat independen dan pemerintah, jelas bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun yang penuh dengan tantangan. Kemampuan dunia usaha untuk beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang dinamis, serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam merespons gejolak global dan domestik, akan menjadi kunci dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
