Konferensi Internasional di Makassar: Soroti Ketahanan Energi, Transisi Energi, dan Mineral Kritis di Indonesia Timur
Lembaga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan bersama organisasi non-pemerintah lainnya di Kawasan Timur Indonesia tengah mempersiapkan sebuah forum berskala internasional yang akan diselenggarakan di Kota Makassar. Konferensi yang bertajuk “Eastern Indonesia International Conference on Critical Mineral and Energy Transition” ini bertujuan untuk mengkritisi dan membahas secara mendalam isu-isu krusial terkait ketahanan energi, transisi energi, serta mineral kritis di wilayah Indonesia Timur.
Direktur Eksekutif Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin, menjelaskan bahwa agenda besar ini direncanakan akan berlangsung pada bulan Juni mendatang. “Juni ini Walhi Sulsel bersama NGO di Kawasan Timur Indonesia mengagendakan dengan skala besar, skala internasional. Konferensi terkait dengan ketahanan energi, transisi energi dan atau mineral kritis,” ujar Al Amin. Kegiatan ini akan memusatkan diskusinya di Makassar, mengundang berbagai organisasi non-pemerintah dari kancah internasional serta partisipan dari berbagai daerah di Indonesia.
Gerakan Kolektif untuk Perlindungan Lingkungan dan Energi Bersih
Salah satu gagasan utama yang akan diangkat dalam konferensi ini adalah pembentukan sebuah gerakan kolektif yang kuat. Gerakan ini akan fokus pada upaya perlindungan Sulawesi dan seluruh Kawasan Timur Indonesia dari ekspansi tambang nikel dan praktik energi kotor. Al Amin menekankan pentingnya inisiatif ini bagi keberlangsungan lingkungan hidup.
Selama ini, Walhi telah aktif melakukan konsolidasi untuk agenda-agenda besar yang berkaitan dengan perlindungan ekosistem esensial, hutan karst, serta isu-isu di wilayah pesisir. Lebih dari itu, Walhi juga mendorong terwujudnya keadilan urban dan keadilan bagi masyarakat perkotaan, serta menggagas dekarbonisasi serta transisi mineral dan energi. Tujuannya adalah untuk mengembalikan ruang hidup yang layak dan memperkuat upaya pelestarian lingkungan.
Memperjuangkan Ruang Sipil dan Keterbukaan Informasi
Lebih lanjut, Al Amin menyoroti pentingnya penguatan kembali ruang sipil dan kebebasan sipil yang menurutnya saat ini mengalami kemunduran dan kemerosotan. Ia menilai pemerintah cenderung tidak lagi responsif terhadap masukan masyarakat, terutama terkait keberlangsungan ruang hidup. “Paling penting adalah memperkuat kembali ruang sipil, kebebasan sipil yang kini kelihatannya mengalami kemunduran, maupun kemerosotan. Di sisi lain pemerintah dinilai tidak lagi mau mendengar masukan, terutama soal keberlangsungan ruang hidup,” ungkapnya.
Al Amin menegaskan bahwa keadilan ekologi dan perbaikan lingkungan hidup tidak dapat hanya terwujud melalui teori atau wacana belaka, melainkan membutuhkan gerakan masif yang nyata. Ruang kebebasan berekspresi, keterbukaan ruang sipil, serta penguatan supremasi sipil di Sulawesi Selatan seharusnya diakomodir dan dilindungi, bukan justru dibatasi.
Oleh karena itu, dalam waktu dekat, Walhi akan memfokuskan isu-isu penguatan lingkungan dan energi melalui berbagai kegiatan konsolidasi. Kegiatan ini akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk:
- Organisasi Non-Pemerintah (NGO)
- Akademisi
- Pencinta alam
- Komunitas akar rumput
- Jurnalis
Tujuan dari konsolidasi ini adalah untuk memperkuat posisi dan ruang hidup masyarakat di hadapan pemerintah.
Menjaga Bentang Alam Terakhir dan Menolak Eksploitasi Geotermal
Salah satu fokus utama yang tidak kalah pentingnya adalah upaya penjagaan terhadap hutan terakhir atau bentang alam hutan yang tersisa di bagian utara Sulawesi Selatan. Wilayah ini saat ini terancam oleh ekspansi bisnis pertambangan yang semakin masif. “Tidak kalah penting, kami masih tetap fokus menjaga hutan terakhir atau bentang alam hutan terakhir di bagian utara Sulsel yang hari ini sedang terancam ekstraksi atau bisnis pertambangan yang kian masif,” tegas Al Amin.
Selain itu, Walhi juga memberikan respons terhadap penolakan warga terhadap rencana eksploitasi sumber daya panas bumi (geothermal) di Kabupaten Luwu Utara. Sumber daya ini diduga akan dieksploitasi oleh perusahaan yang berasal dari Israel. Walhi menilai isu ini sangat krusial karena potensi dampaknya yang dapat merusak alam.
“Kami berharap, pemerintah bisa meninjau ulang, gubernur tinjau ulang dan mengeluarkan rekomendasi ke Pak Presiden untuk meninjau ulang izin pemanfaatan eksploitasi untuk geotermal, serta pembangunan-pembangunan geothermal,” ujarnya, menyuarakan harapan agar izin tersebut ditinjau kembali demi kelestarian lingkungan.
