Polemik Buka Puasa Bersama Pejabat Sidoarjo: Sorotan Publik dan Respons Sekda
Bulan Ramadan selalu menjadi momen istimewa bagi umat Muslim untuk meningkatkan ibadah dan mempererat tali silaturahmi. Tradisi buka puasa bersama (bukber) menjadi salah satu kegiatan yang paling dinanti, tidak hanya bagi keluarga dan teman, tetapi juga di lingkungan profesional. Bagi para aparatur sipil negara (ASN), bukber kerap dimaknai sebagai ajang untuk memperkuat hubungan kerja, membangun sinergi antar-unit, serta meningkatkan kebersamaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, sebuah kegiatan bukber yang digelar oleh jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo baru-baru ini justru memicu kontroversi dan menjadi sorotan publik.
Acara yang diselenggarakan di Mahabarata Palace Graha Unesa, Surabaya, pada Jumat, 6 Maret 2026, ini dihadiri oleh sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dokumentasi kegiatan yang kemudian beredar luas di media sosial ini menuai beragam komentar. Sebagian masyarakat menilai acara tersebut terkesan mewah dan glamor, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai etika kepemimpinan serta sensitivitas sosial para pejabat daerah.
Kritik utama yang dilontarkan oleh publik berpusat pada ketidaksesuaian antara kemewahan acara bukber dengan kondisi riil yang dihadapi sebagian masyarakat Sidoarjo. Banyak warga yang mengeluhkan berbagai persoalan infrastruktur yang belum terselesaikan, seperti jalan rusak dan minimnya fasilitas publik. Dalam pandangan mereka, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pelayanan publik dan penanganan masalah-masalah mendasar tersebut, bukannya menggelar acara yang terkesan berlebihan.
Menanggapi kegaduhan yang timbul akibat acara bukber tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Fenny Apridawati, angkat bicara. Ia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Sidoarjo. Fenny mengakui bahwa sebagai pelayan publik, aparatur pemerintah memang dituntut untuk lebih peka terhadap kondisi sosial dan aspirasi masyarakat.
“Saya menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada seluruh masyarakat Sidoarjo,” ujar Fenny. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan bukber tersebut sebenarnya adalah untuk mempererat tali silaturahmi di bulan suci Ramadan. Selain itu, forum tersebut juga dimanfaatkan sebagai ajang konsolidasi untuk mempercepat pelaksanaan program-program prioritas pemerintah daerah.
Salah satu program yang dibahas adalah Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK). Program ini memiliki fokus pada percepatan perbaikan infrastruktur, khususnya jalan, yang menjadi keluhan utama masyarakat. Selain itu, forum tersebut juga digunakan untuk membahas persiapan distribusi beras dalam rangka program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Fenny Apridawati menegaskan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan acara bukber tersebut tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mengklarifikasi bahwa biaya acara berasal dari sumber pendanaan di luar keuangan daerah. Klarifikasi ini penting untuk meredakan spekulasi dan tudingan penggunaan dana publik untuk kegiatan yang dianggap tidak mendesak.
Fenny menambahkan bahwa kritik yang disampaikan oleh masyarakat merupakan bahan evaluasi yang sangat berharga bagi pemerintah daerah. Masukan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepekaan sosial seluruh jajaran birokrasi di masa mendatang. Ia menegaskan kembali komitmen pemerintah daerah untuk tetap fokus pada kerja nyata dan memprioritaskan penanganan infrastruktur serta pelayanan publik.
“Kepercayaan masyarakat adalah aset paling berharga. Masukan ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus berbenah,” ungkap Fenny. Komitmen ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menyadari pentingnya responsivitas terhadap tuntutan masyarakat dan berupaya untuk terus memperbaiki diri.
Fenny Apridawati sendiri bukanlah sosok baru di lingkungan birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ia telah menjabat sebagai Sekda Sidoarjo sejak Maret 2024. Dengan pangkat Pembina Utama Madya (IV/d), ia memiliki rekam jejak yang panjang dan kaya di sektor pelayanan publik. Sebelum menduduki jabatan strategis sebagai Sekda, Fenny pernah mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pengalaman luas di berbagai dinas tersebut membuatnya dikenal sebagai pejabat yang memahami seluk-beluk pelayanan publik dan memiliki dedikasi tinggi terhadap tugasnya.
Polemik seputar kegiatan bukber mewah ini menjadi sebuah tantangan baru bagi Fenny Apridawati dan jajaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa di era keterbukaan informasi seperti sekarang, setiap tindakan pejabat publik akan selalu diawasi dan dinilai oleh masyarakat. Kepekaan terhadap kondisi sosial, transparansi dalam penggunaan anggaran, serta fokus pada prioritas pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, akan menjadi kunci utama dalam membangun citra positif dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
